Breaking News:

Pilpres Amerika Serikat 2020

Jelang Berakhirnya Kekuasaan Donald Trump, Jaksa AS Selidiki Dugaan Suap untuk Dapat Ampun Presiden

Di ujung masa pemerintahan Trump, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyelidiki dugaan suap ke Gedung Putih, dengan imbalan 'pengampunan' presiden.

AFP/ Saul Loeb
Presiden AS Donald Trump. Di ujung masa pemerintahan Trump, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyelidiki dugaan suap ke Gedung Putih, dengan imbalan 'pengampunan' presiden. 

TRIBUNWOW.COM - Dua bulan lagi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump lengser dari jabatannya.

Di ujung masa pemerintahan Trump, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyelidiki dugaan suap ke Gedung Putih, dengan imbalan 'pengampunan' presiden.

Hakim Distrik AS, Beryl Howell pada Selasa (1/12/2020) merilis perintah penyelidikan "penyuapan untuk pengampunan" dari presiden.

Baca juga: Donald Trump Isyaratkan akan Calonkan Diri di Pilpres 2024, Sudah Akui Kekalahan atas Biden?

Mengutip Reuters, informasi ini diperoleh dari dokumen pengadilan di pengadilan federal.

Sekira setengah dari dokumen setebal 18 halaman itu dirahasiakan.

Versi yang tersedia untuk umum memberikan sedikit rincian terkait skema suap yang dituduhkan.

Dokumen itu pun tak menyebutkan nama orang yang berpotensi terlibat dalam skema suap pengampunan tersebut.

Tawaran Kontribusi Politik

Jaksa federal di Washington memperoleh bukti skema suap "menawarkan kontribusi politik dengan imbalan pengampunan presiden atau penangguhan hukum."

Perintah tersebut mengatakan, jaksa juga tengah menyelidiki "skema lobi rahasia."

Ada dua individu tak dikenal "bertindak sebagai pelobi bagi pejabat senior Gedung Putih, tanpa mematuhi persyaratan pendaftaran dari Undang-Undang Pengungkapan Lobi."

Baca juga: Pukulan Besar bagi Trump, Jaksa Agung Tak Temukan Bukti Kecurangan yang Bisa Batalkan Hasil Pilpres

Bantah Ada Pejabat Pemerintah jadi Target Penyelidikan

Seorang pejabat Departemen Kehakiman mengatakan, tidak ada pejabat pemerintah yang menjadi target penyelidikan.

Untuk melaksanakan penyelidikan, Departemen Kehakiman harus meminta izin Howell untuk melihat e-mail tertentu antara pengacara dan klien, yang tidak diidentifikasi.

Howell mengabulkan permintaan tersebut pada Agustus kemarin dengan mengatakan, hak istimewa pengacara-klien tidak berlaku dalam hal itu.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Joe BidenDonald TrumpAmerika SerikatPilpres ASPilpres Amerika Serikat 2020
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved