Pukulan Besar bagi Trump, Jaksa Agung Tak Temukan Bukti Kecurangan yang Bisa Batalkan Hasil Pilpres

TRIBUNWOW.COM - Jaksa Agung Amerika Serikat, William Barr, mengatakan departemen kehakiman tidak menemukan bukti yang mendukung klaim Presiden Donald Trump tentang kecurangan pada pemilu 2020.

"Sampai saat ini, kami belum melihat kecurangan dalam skala yang dapat mempengaruhi hasil yang berbeda dalam pemilu," kata Barr.

Pernyataannya tersebut dipandang sebagai pukulan besar bagi Trump, yang belum menerima kekalahan.

Baca juga: Donald Trump Kecam Putusan Hakim soal Pilpres AS 2020: Apa Maksud Anda Saya Tak Punya Kekuasaan?

Menanggapi pernyataan Barr, para pengacara Trump, Rudy Giuliani dan Jenna Ellis, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama: "Dengan rasa hormat yang terbesar kepada Jaksa Agung, pendapatnya tampaknya tanpa sepengetahuan atau penyelidikan atas penyimpangan-penyimpangan substansial itu dan bukti kecurangan secara sistemik."

Trump dan tim kampanyenya telah mengajukan tuntutan hukum di negara-negara bagian tempat ia mengalami kekalahan.

Aksi ditempuh saat negara-negara bagian tersebut mulai mengesahkan Joe Biden sebagai pemenang.

Presiden terpilih Biden mengalahkan petahana Trump dengan raihan 306 suara dibandingkan 232 suara di electoral college AS, lembaga yang memilih presiden AS. Dalam hitungan pemungutan suara populer, Biden juga memenangkan setidaknya 6,2 juta lebih banyak suara daripada yang diperoleh Trump.

Sejak pemungutan suara pada 3 November lalu, Trump berulang kali membuat klaim yang tidak berdasar atas kecurangan pemilu yang meluas.

Anggota tim kuasa hukum Trump juga juga mengungkit soal dugaan persekongkolan internasional untuk memberikan kemenangan kepada Biden. Pada Selasa (01/12) kemarin, menyusul pernyataan Barr, Trump melalui Twitter beberapa kali menyinggung tentang kecurangan pemilu, tanpa memberikan bukti.

"Ada satu pernyataan yang soal penipuan sistemik dan klain bahwa mesin-mesin diatur pada dasarnya untuk membelokkan hasil pemilihan," kata Barr, yang biasanya merupakan sekutu utama Trump, kepada AP News pada hari Selasa.

Pernyataannya itu mengacu pada klaim bahwa mesin pemungutan suara diretas untuk memberikan lebih banyak suara kepada Biden.

Barr mengatakan bahwa Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menyelidiki klaim tersebut, "dan sejauh ini, kami belum melihat apa pun yang mendukungnya".

Bulan lalu, Barr mengeluarkan perintah kepada kejaksaan AS yang memperbolehkan mereka untuk menyelidiki "dugaan-dugaan substansial" tentang penyimpangan dalam pemungutan suara, sebelum hasil pemilihan presiden 2020 disahkan.

Perintah itu memungkinkan jaksa penuntut untuk melangkahi kebijakan lama departemen kehakiman yang melarang penyelidikan semacam itu dilakukan sebelum hasil pemilihan disahkan.

Langkah itu mendorong petinggi bidang pidana pemilu di departemen tersebut untuk mengundurkan diri.