Fadli Zon Sebut Aneh Pemanggilan Anies Baswedan soal Kerumunan Habib Rizieq: Tak Ada UU Klarifikasi

Menanggapi hal itu, Najwa Shihab mengatakan bahwa dalam penanganan Covid-19, wewenang dipegang oleh Pemerintah Provinsi atau daerah.

Namun hal itu disanggah oleh Fadli Zon.

Dikatakannya bahwa pemerintah daerah bukan pemegang kewenangan penuh, melainkan hanya sebatas pengawas.

Sedangkan kewenangan penuh tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Sehingga kaitannya dengan terjadinya kerumunan, tidak hanya soal Habib Rizieq, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Baca juga: Slamet Maarif Mengelak Habib Rizieq Serukan Berkumpul, Najwa Shihab Tunjukkan Cuplikan Videonya

"Tapi disebutkan karena kan memang ini wewenangnya pemerintahnya provinsi, tanggung jawabnya ada pemerintah daerah," kata Najwa Shihab.

"Sebagai pengawas. Jadi sebenarnya agak aneh, mengapa kok Polda Metro memanggil Gubernur DKI untuk klarifikasi," imbuhnya.

"Istilah klarifikasi saja suatu yang aneh, tidak ada yang namanya Undang-undang klarifikasi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.28

Fadli Zon Singgung Hubungan Habib Rizieq dan Anies sama Pemerintah

Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon tanggapi polemik yang sedang terjadi soal kerumunan yang melibatkan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya akibat kerumunan di sejumlah acara Habib Rizieq, khususnya yang terjadi di Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Mata Najwa Trans7, Rabu (18/11/2020), Fadli Zon mulanya mengatakan bahwa ada keanehan alasan Polda Metro memanggil Anies Baswedan.

Baca juga: Bantah Fasilitasi Acara Habib Rizieq, Riza Patria Perlihatkan Pesan Grup WA dari Anies untuk Walkot

Terlebih menurutnya, pemanggilan kepada Anies Baswedan hanya dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi.

Pernyataan dari Fadli Zon tersebut lantas mengundang tanya dari Najwa Shihab.