Penanganan Covid

Rencana Vaksin Covid-19 Mundur, Pemerintah Masih Tunggu EUA dari BPOM

Tayang: Kamis, 5 November 2020 12:13 WIB

Editor: Atri Wahyu Mukti

Rencana Vaksin Covid-19 Mundur, Pemerintah Masih Tunggu EUA dari BPOM

SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ

Ilustasi Vaksin

TRIBUNWOW.COM - Ada kemungkinan mundurnya rencana vaksinasi covid 19 dari waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni bulan November 2020.

Kegiatan vaksinasi diprediksi baru bisa dilakukan pada minggu ketiga Desember 2020.

“Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu(4/11/2020).

Saat ini kata Luhut pemerintah tengah melakukan uji klinis fase ketiga terhadap vaksin yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi, pemerintah akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM).

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, setelah disuntik vaksin Covid-19 dalam rangkaian uji klinis vaksin dari Cina di Puskesmas Garuda, Jalan Dadali, Kota Bandung, Jumat (28/8/2020). (TRIBUN JABAR/NAZMI ABDURRAHMAN)

“Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya,”kata Luhut.

“Ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan,” tambah Luhut.

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu menambahkan, pemerintah berencana menjadikan Bali sebagai wilayah zona hijau pada awal 2021, menyusul kegiatan vaksinasi mendatang.

Satgas Penanganan Covid-19 mengonfirmasi roadmap atau peta jalan vaksinasi dalam tahap finalisasi.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan roadmap mencakup kandidat vaksin, dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin.

"Dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan vaksin, jumlah penduduk, wilayah berisiko, tahapan
pemakaian dan indeks pemakaian. Selain itu, roadmap mencakup perkiraan skema platform vaksin dan sasaran klaster kelompok, estimasi kebutuhan dan rencana pemberian vaksin,"ujarnya.

Demi mencapai efektivitas vaksin yang maksimal, Wiku mengatakan roadmap juga memperhatikan cold chain atau rantai dingin vaksin, dan kapasitas SDM yang melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan termasuk vaksinator.

IMUNISASI ANAK SEKOLAH - Petugas dari Puskesmas Ketabang saat akan melakukan vaksinasi kepada siswa SD Negeri Kaliasin V Surabaya pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Kamis (15/10/2020). Pemerintah Kota Surabaya menggelar Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan program imunisasi Measles Rubella (MR) dan Human Papiloma Virus (HPV) untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dari penyakit campak dan penyakit rahim. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ (SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ)

"Telah disiapkan juga jejaring layanan untuk menjamin aliran distribusi dengan melibatkan lintas sektor,"katanya.

Di samping hal-hal yang telah disebutkan, Wiku menyatakan bahwa pemerintah telah mengkaji hal-hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan vaksinasi nasional.

Hal ini bertujuan memastikan keamanan dan ketersediaan serta mekanisme penyuntikan vaksin dengan melibatkan pendapat dari berbagai elemen baik lintas kementerian dan lembaga.

"Kehadiran vaksin adalah angin segar untuk kita semua, tetapi hingga vaksin siap. Bahkan meskipun vaksin sudah ada dan siap, kita pastikan masyarakat dan pemerintah mematuhi protokol 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan primer"pungkasnya.