Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Pertanyakan Peran Ma'ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

TRIBUNWOW.COM - Ekonom senior Rizal Ramli memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin.

Dilansir TribunWow.com, Rizal Ramli mempertanyakan peran yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin dalam mengemban jabatan sebagai wakil presiden.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Di Depan Mahfud MD, Gatot Bacakan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Setahun Jokowi: Tak Enak di Telinga

Baca juga: Pada Mahfud MD, Rizal Ramli Soroti Cara Penangkapan Aktivis KAMI, Bandingkan dengan Era Soeharto

Dalam kesempatan itu, Rizal Ramli mengatakan lebih setuju menyebut bahwa masa pemerintahan Jokowi saat ini adalah yang keenam tahun bukan satu tahun karena sudah memasuki periode kedua.

Masa pemerintahan satu tahun ketika berganti pasangan dari Jusuf Kalla menjadi Ma'ruf Amin.

"Saya diundang ke sini untuk satu tahun pemerintahan Jokowi, saya juga bingung, bukannya udah enam tahun," ujar Rizal Ramli.

"Memang satu tahun bersama Pak Ma'ruf," imbuhnya.

Menyinggung soal Ma'ruf Amin, dirinya justru memberikan sorotan tajam kepada mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Rizal Ramli mempertanyakan keberadaan dari Ma'ruf Amin selama satu tahun menjadi orang penting nomor dua di Tanah Air.

"Cuman Bapak Wakil Presiden kita ini antara ada dan tiada," kata Rizal Ramli.

"Kayak pelengkap doang, jadi memang enggak bisa dihindari, kita harus analisa pemerintahan Jokowi tahun keenam," jelasnya.

Baca juga: Tak Takut meski Aktivis KAMI Ditangkap, Gatot: Bukan Sombong, Tapi karena Saya Mantan Panglima TNI

Mantan Menko Kemaritiman itu lantas mengungkapkan kondisi yang terjadi selama enam tahun Jokowi memimpin Republik ini, khususnya berkaitan dengan ekonomi.

Meski diakui ada persoalan besar pada tahun ini yakni pandemi Covid-19 sehingga menggangu laju ekonomi, Rizal Ramli mengklaim persoalan ekonomi sudah terjadi sejak sebelum itu.

"Dalam tahun keenam ini di luar sebelum Covid-19, sebetulnya sudah ada indikasi berbagai indikator ekonomi itu merosot sejak satu setengah tahun yang lalu," ungkap Rizal Ramli.

"Kami berkali-kali katakan awas, lampu kuning, bisa lampu merah, karena primary balance itu negatif. Artinya buat bayar bunga utang saja harus ngutang," jelasnya.

"Tax ratio termasuk paling rendah, jaman saya menko tahun 2000 tax ration GDP itu 11,5 persen, hari ini 2019 10 persen, tahun ini mungkin karena Covid-19 jadi 8 persen," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-0.50:

Gatot Bacakan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Setahun Jokowi

Dalam acara itu, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo juga turut memberikan tanggapan soal setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ia lantas membacakan hasil survei terbaru dari Litbang Kompas, terkait tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, yang dirilis Selasa (20/10/2020).

Dilansir TribunWow.com, Gatot mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei itu, membuktikan lebih banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, khususnya dalam masa satu tahun ini.

Baca juga: Tersangka Kasus Djoko Tjandra Dapat Jamuan, Boyamin Bandingkan Perlakuan Penangkapan Aktivis KAMI

Dikatakannya bahwa yang tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin yaitu sebanyak 52,5 persen.

Itu artinya mayoritas sudah kehilangan kercayaan terhadap pemerintahan Jokowi.

Gatot mengaku sudah mengingatkan sejak dua bulan lalu yang tertuang dalam maklumat KAMI.

"Dan inilah hasilnya sekarang ini yang sudah kami ingatkan dengan cara-cara yang transparan," ujar Gatot, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020).

"Akhirnya sekarang kalau kita lihat survei dari Kompas (20 Oktober 2020), di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam berbagai aspek sudah di bawah 52 persen," ujar Gatot.

Sementara itu jika dirinci dalam setiap aspek, tidak kepuasan tertinggi yang terjadi pada penegakan hukum dan ekonomi.

Untuk penegakan hukum akumulasi ketidakpuasan, baik itu tidak puas maupun sangat tidak puas mencapai 64,6 persen.

Sedangkan untuk aspek ekonomi terdapat 55,9 persen tidak puas, terdiri dari 6,2 persen sangat tidak puas dan 49,7 tidak puas.

"Di bidang ekonomi menyatakan bahwa 6,2 persen (sampling) sangat tidak puas dan 49,7 persen tidak puas atau akumulasinya mencapai 55,9 persen," jelasnya.

"Di bidang politik dan keamanan yang tidak puas sebesar 52,3 persen di mana menyatakan sangat tidak puas 6 persen dan tidak puas 46,3 persen."

Baca juga: Sebut Perlakuan pada 9 Aktivis KAMI Berlebihan, Pakar Hukum Pidana Singgung Sikap Pemerintah dan DPR

"Demikian juga penegakan hukum, sebesar 64,6 persen di mana 10,2 persen menyatakan sangat tidak puas dan 54,4 persen menyatakan tidak puas."

"Hanya dalam kesejahteraan sosial saja sebanyak 45,5 persen," pungkasnya.

Oleh karenanya setelah melihat hasil survei tersebut, Gatot berharap bisa menjadi patokan untuk perbaikan ke depannya.

"Mungkin tidak enak di telinga, tapi ini semuanya dikandungmaksudkan kami ingin bangsa ini cepat kembali pulih dan cepat maju," kata Gatot.

"Karena yang kami rasakan kami sampaikan adalah hati nurani rakyat dan ini sekarang masih ada demo juga, itulah mereka hati nurani rakyat, bukan KAMI yang menunggangi demo," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 19.00:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)