UU Cipta Kerja

Sebut Perlakuan pada 9 Aktivis KAMI Berlebihan, Pakar Hukum Pidana Singgung Sikap Pemerintah dan DPR

Pakar Hukum Pidana, Mudzakir menilai perlakuan yang diterima oleh 9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap itu berlebihan.

Youtube/tvOneNews
9 aktivis KAMI diamankan oleh pihak kepolisian buntut dari kerusuhan demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Pidana, Mudzakir menilai perlakuan yang diterima oleh 9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap itu berlebihan.

Dilansir TribunWow.com, Mudzakir mengatakan bahwa tidak sepantasnya mereka diperlakukan dengan cara diborgol.

Hal itu diungkapkan Mudzakir dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Sabtu (17/10/2020).

Pakar Hukum Pidana, Mudzakir memberikan pandangannya terkait penangkapan beberapa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Sabtu (17/10/2020).
Pakar Hukum Pidana, Mudzakir memberikan pandangannya terkait penangkapan beberapa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Sabtu (17/10/2020). (Youtube/tvOneNews)

Baca juga: Singgung UU Cipta Kerja, Gatot Nurmantyo: Catat Semua Rakyat, Saya Keluar dari KAMI jika Jadi Parpol

Baca juga: Yakini Demo Terorganisir, Mantan Kepala BAIS Ungkap Buktinya, Singgung Penangkapan Tokoh KAMI

Seperti yang diketahui ada 9 aktivis KAMI yang diamankan oleh pihak kepolisian buntut dari kerusuhan demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Termasuk di antaranya adalah merupakan para petinggi KAMI, yakni Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.

Meski begitu, Mudzakir menilai tidak sepantasnya sampai dilakukan pemborgolan.

Karena menurutnya bahwa kasus tersebut bukanlah bentuk dari kejahatan besar dan juga tidak memiliki potensi untuk melarikan diri.

Oleh karenanya, ia justru mempertanyakan tujuan dari penegakan hukum di Tanah Air.

"Tindakan pemborgolan itu ya tergantung sesungguhnya apakah orang itu punya potensi melarikan diri atau tidak," ujar Mudzakir.

"Tapi kalau yang ditangkap itu kalangan intelektual seperti itu diborgol, rasanya hukum ini menjadi berubah," tegasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved