KAMI Bahaya bagi Pemerintah Jokowi? Mahfud MD Justru Ragukan Sikap Kritis dari Gatot Nurmantyo dkk

TRIBUNWOW.COM - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hadir di tengah-tengah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun kemunculan KAMI justru menciptakan polemik lantaran bertentangan atau menjadi oposisi terhadap pemerintah.

Bahkan sempat beberapa kali terjadi bentrokan antara massa yang menolak KAMI ketika tengah melakukan deklarasi.

Baca juga: Sebut Pemerintah Selalu Cari Kambing Hitam Demo, Refly Harun: Kali Ini KAMI dan Gatot Nurmantyo

Baca juga: Ade Armando Sebut KAMI Sengaja Disasar Jadi Dalang Demo: Dituduh Rusuh untuk Menjatuhkan Jokowi

Terbaru ada tudingan KAMI menjadi dalang dalam aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berakhir dengan kericuhan.

Buntutnya, beberapa aktivis dari KAMI ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kondisi itu lantas dinilai terkesan menggambarkan sikap pemerintah yang terganggu dengan gerakan KAMI.

Dilansir TribunWow.com, anggapan tersebut dibantah oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Dalam acara Rosi 'KompasTV', Kamis (15/10/2020), Mahfud MD mengatakan bahwa keberadaan KAMI tidak ada pengaruhnya terhadap pemerintah.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah juga tidak pernah memikirkan terlalu jauh terhadap KAMI.

Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya justru melihat KAMI secara perorangan.

"Terus terang kita enggak pernah bicara kami, saya enggak menghitung KAMI, tapi orangnya," ujar Mahfud MD.

"Ketika ditangkap kami kan enggak menyebut KAMI-nya. Bahwa mereka kebetulan orang KAMI, itu fakta identitas yang mereka bangun sendiri," imbuhnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengakui bahwa sembilan orang dari KAMI yang ditangkap tidak bisa lantas disimpulkan sebagai organisasinya.

Dirinya pun menyamakan kondisinya saat adanya penangkapan aktivis dari partai politik.

"Itu kebetulan saja, tidak bisa juga kalau misal ada orang bernama 'A' lalu dia ternyata aktivis sebuah partai, kan tidak bisa dikatakan partainya," ungkit Mahfud.

"Apakah kita tidak boleh menangkap orang seperti itu? Meskipun kemudian muncul, ini orang dari partai ini," lanjutnya.

Baca juga: Aktivis KAMI Ditangkap Diduga Dalang Rusuh, Mahfud MD di Mata Najwa: Kita Sudah Punya Data-datanya

Lebih lanjut, ketika disinggung oleh pembawa acara Rosi bahwa penangkapan 9 aktivis KAMI dianggap ada semacam pembungkaman, Mahfud MD tak mempersoalkan.

Baginya, hal itu bukan kehendak dari pemerintah sendiri melainkan memang sudah tugas dari pihak kepolisian.

"Enggak apa-apa juga, silakan ditangkap (dinilai) oleh publik," kata Mahfud MD.

Mahfud MD lantas memberikan sindiran terkait sikap kritis dari KAMI.

Menurutnya, sikap-sikap kritis dari KAMI adalah hal yang biasa dan tidak ada yang baru.

"Dan orang yang kritis terhadap pemerintah bukan KAMI juga selama ini," terangnya.

"Dan yang diungkapkan oleh KAMI enggak ada kritis-kritis yang baru, yang lama-lama juga, yang sudah dikatakan oleh orang lain, apa kritisnya?" jelas Mahfud MD.

"Enggak usahlah dipikirkan KAMI itu. Enggak ada yang baru juga, sehingga kita enggak tertarik KAMI ini yang harus dibidik," tegasnya menutup.

Baca juga: Ragukan Viral Pendemo Dipukul, Dicukur, dan Dijemur Polisi, Mahfud MD: Ya Coba Videonya Diberi Saya

Simak videonya mulai menit awal:

Akui Pemerintahan Jokowi Selalu Dicap Miring

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai tidak masalah jika banyak anggapan buruk tentang pemerintahan saat ini.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Rosi di Kompas TV, Kamis (15/10/2020).

Menurut Mahfud, sebaik apapun pemerintahan yang berjalan, pasti akan ada kritik yang dilontarkan.

Baca juga: Aktivis KAMI Ditangkap Bukan soal Demo, tapi Kritis? Mahfud MD Sindir: Apa Kritisnya? Enggak Ada

Mahfud menilai hal demikian juga terjadi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya hal itu disinggung presenter Rosiana Silalahi, terutama terkait pencekalan para aktivis yang mengkritik pemerintah.

"Banyak ada kritikan bahwa selama ini pemerintahan Jokowi dianggap lebih mundur dari apa yang dilakukan SBY dalam mengelola suara-suara kritis?" tanya Rosiana Silalahi.

Mahfud menanggapi santai isu miring yang kerap dilekatkan ke pemerintah.

Menurut dia, hal tersebut dirasa wajar saja.

"Ya tidak apa-apa juga," jawab Mahfud MD.

Ia membandingkan hal serupa terjadi saat SBY sudah berhenti dari masa jabatannya.

Menurut Mahfud, nantinya saat Jokowi sudah menyelesaikan jabatannya tentu tidak banyak lagi isu miring yang muncul.

Baca juga: Mahfud MD Diminta Bersihkan Nama SBY atas Tuduhan Dalang Kerusuhan: Kalau Ada Saya Selesaikan

"Penilaian itu, orang menilai begitu karena Pak SBY sudah berhenti," komentar Menko Polhukam.

"Dulu waktu Pak SBY belum berhenti enggak ada yang bilang begitu. Nanti kalau Pak Jokowi berhenti, kan akan begitu juga orang menilai, 'Lebih mundur yang sekarang'," lanjutnya.

"Selalu disalahkan pemerintah yang baru itu," tambah Mahfud.

Tidak hanya itu, ia menilai presiden selanjutnya yang menjabat tentu akan mendapat cap lebih mundur lagi.

"Nanti kamu akan bilang bahwa lebih mundur lagi sesudah Pak Jokowi turun. Pasti begitu lagi," ungkap dia.

Ia ini lalu membandingkan dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Dulu ketika Gus Dur begitu, ketika Mega begitu. Itu biasa saja kok begitu," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

"Maksud Pak Mahfud, selalu ada gerakan, 'Enak zamanku?'," singgung Rosi, mengungkit slogan yang kerap dilekatkan pada mantan Presiden Soeharto.

"Iyalah, kayak Pak Harto dipuji-puji lagi sekarang," Mahfud membenarkan.

Menurut Mahfud, hal itu sesuai karakter bangsa yang selalu mengenang sifat baik pada hal-hal yang sudah berlalu.

"Nanti semua, yang sudah itu dikenang dengan kebaikan, bagus 'kan bangsa ini, kalau sudah selesai dikenang kebaikannya," terangnya. (TribunWow/Elfan/Brigitta)