UU Cipta Kerja
Demokrat Dituding Dalangi Demo, Burhanuddin Muhtadi: Lagu Lama Kisah Antara Ibu Mega dengan Pak SBY
Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi berikan pandangannya terkait tudingan-tudingan yang muncul terkait dalang demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Jansen Sitindaon Bandingkan Demo di Era SBY: Sedang Bermain Politik
Di sisi lain, Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon buka suara menanggapi tudingan yang menyebut Partai Demokrat menjadi dalang di balik kerusuhan demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Dilansir TribunWow.com, Jansen mengatakan bahwa bahwa tudingan-tudingan liar tersebut sangat merugikan pihak Demokrat.
Hal itu diungkapkan Jansen dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Kamis (15/10/2020).
Baca juga: Beberkan Alasan Demokrat Tolak UU Cipta Kerja, SBY: Begitu Disahkan Hampir Pasti Terjadi Perlawanan
Baca juga: Polisi Ungkap Peran 4 Tersangka Aktivis KAMI Medan dalam Aksi Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja
Dalam kesempatan itu, Jansen juga menyayangkan sikap dari pemerintah yang sudah menyatakan dan menyakini ada yang mendalangi aksi demo tersebut.
Padahal pemerintah sendiri saja belum mengetahui secara pasti siapa dalangnya jika memang ada pihak ketiga.
Menurutnya, pemerintah harusnya tidak perlu gembor-gembor dengan mengatakan demo tolak UU Cipta Kerja ada dalangnya.
Namun langsung diproses dengan melakukan penyelidikan.
"Saya katakan di zaman Pak SBY itu ketika ada demonstrasi, beliau atau administratur pemerintah tidak pernah mengatakan ini ada dalangnya dari asing, dari lokal, lama-lama nanti dari pelanet lain," ujar Jansen.
"Proses aja, kalau memang ada dalang itu," tegasnya.
Jansen menilai statemen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang padahal belum ada buktinya justru membuat kegaduhan tersendiri, seperti banyaknya tudingan-tudingan ke beberapa pihak, tak terkecuali ke kubu oposisi.
"Tapi dengan mengatakan ada dalang, ada dalang ini pemerintah sedang bermain politik," kata Jansen.
Lebih lanjut, Jansen lantas membandingkan dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dikatakannya bahwa pemerintah SBY tak pernah menyatakan ada yang menunggangi setiap kali ada aksi demo.
"Eranya hari ini adalah era postruth politik, jadi Pak SBY dan Partai Demokrat harus mengklarifikasi ini agar politik kebohongan ini tidak terus dilancarkan kemudian publik percaya," ungkap Jansen.
