Prabowo Angkat Bicara soal UU Cipta Kerja, Singgung Banyak Pengusaha Lobi Orang Dalam

"Sejak dilantik pada Oktober 2014, Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan tekadnya untuk menyederhanakan perizinan usaha."

"Ketika dilantik, Indonesia berada di peringkat ke-120, tercecer jauh dari Singapura di peringkat pertama, Malaysia (keenam), Thailand (ke-18), dan Vietnam yang berada di urutan ke-99. Presiden menargetkan Indonesia masuk peringkat ke-40."

Faisal menuturkan, sebetulnya Indonesia tidak lama lagi dapat masuk jajaran 40 negara di dunia dalam hal kemudahan berbisnis.

Ia menyebutkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah alih-alih meluncurkan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Kuncinya, fokus saja memperbaiki lima komponen IoDB (Ease of Doing Business). Pertama adalah membenahi hambatan perdagangan lintas batas."

"Kedua dan ketiga, perbaiki komponen 'Dealing with construction permit' dan 'Registering property' dengan penyederhanaan persyaratan dan memperpendek waktu pengurusan."

Baca juga: Terungkap Sosok Wanita yang Disebut Sebar Hoaks UU Cipta Kerja, Polisi: Dia Kecewa Tidak Bekerja

Ia menilai kedua aspek ini tidak terlalu sulit dilaksanakan karena melibatkan beberapa instansi.

"Keempat dan kelima, percepat proses perbaikan yang sudah terjadi untuk komponen 'Starting business' dan 'Enforcing contracts' agar keduanya menembus peringkat di bawah 100."

Faisal menegaskan, kelima aspek ini tidak terlalu sulit asalkan mau bersabar, daripada menggunakan jalan pintas melalui UU Cipta Kerja.

"Mengapa berjudi dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang melebar ke mana-mana sehingga berisiko memorakporandakan kemajuan yang sudah di jalur yang benar?"

Tidak hanya itu, ia menilai UU Cipta Kerja justru berpotensi memecah-belah masyarakat dan merugikan kalangan pekerja serta pemerintah daerah.

"Jangan biarkan nafsu serakah mencabik-cabik kesatuan bangsa," tandasnya. (TribunWow.com/Brigitta)