Breaking News:

Terkini Nasional

Andaikan Dirinya Jadi Presiden, Bukan Jokowi, Prabowo Subianto: Saya Selalu Pakai Analogi Sepak Bola

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengandaikan ketika dirinya saat ini yang menjabat sebagai Presiden, bukan Joko Widodo (Jokowi).

Youtube/KompasTV
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengandaikan atau mengumpamakan ketika dirinya saat ini yang menjabat sebagai Presiden bukan Joko Widodo (Jokowi), dalam tayangahn Youtube KompasTV, Selasa (13/10/2020). 

Menanggapi hal itu, Prabowo justru menilai poin-poin penolakan dari buruh ini banyak mengandung hoaks (kabar bohong).

"Ada hoaks bahwa upah minimum dihapus. Itu dibaca dong, tidak seperti itu," komentar Prabowo Subianto.

Poin lain yang menjadi tuntutan buruh adalah perihal pesangon.

"Tapi pelaksanaannya nanti bisa juga dinego dengan perusahaan-perusahaan itu. Jadi itu semua bisa diatasi, tidak mutlak harus ditolak atau diterima," kata Prabowo menanggapi.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, dalam kenyataannya pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan itu masih sering dinegosiasikan dengan buruh.

DEMONSTRASI menolak Undang-undang Omnibus Law di Gedung DPRD Sumut, Senin (12/10/2020).
DEMONSTRASI menolak Undang-undang Omnibus Law di Gedung DPRD Sumut, Senin (12/10/2020). (TribunMedan/Risky Cahyadi)

Baca juga: Punya Usul ke Jokowi, Fahri Hamzah Minta UU Cipta Kerja Diganti yang Lain: Enggak Perlu Ngajak DPR

"Kalau perusahaan itu tidak sanggup, dia (buruh) minta (pesangon) 32 atau 35 kali, tapi pengusaha bilang enggak bisa, 'Ambil saja perusahaan saya, saya sudah diasuransi kok. Ambil saja alat-alat itu, saya pindah saja karena saya enggak mampu, kondisi ekonomi begini'," paparnya.

"Akhirnya banyak yang tidak sampai 32, menerima berapa saja yang bisa dikasih," tambah purnawirawan TNI tersebut.

"Ini yang kita maksud, pemerintah itu sudah mau melindungi buruh," tegas Prabowo.

Ia membenarkan saat ini dibutuhkan iklim masyarakat yang stabil, mengingat kondisi ekonomi masih bergejolak di tengah pandemi Covid-19.

Prabowo menyinggung pemerintah sudah berupaya mencari bentuk yang tepat dalam memberikan bantuan langsung ke masyarakat.

Kembali ke pembahasan tentang UU Cipta Kerja, Prabowo lalu mengungkapkan sikap Partai Gerindra.

"Saya dari awal saya beri arahan UU Cipta Kerja ini harus diteliti pasal demi pasal, klaster demi klaster, kepentingan nasional, kepentingan rakyat selalu utama," tegasnya.

Prabowo menilai selama ini Gerindra sudah dengan keras menyaring dan menelusuri pasal-pasal bermasalah dalam UU Cipta Kerja, terutama yang dinilai terlalu liberal.

Ia tidak menampik kemungkinan ada pihak-pihak yang melobi 'orang dalam' karena punya kepentingan di UU Cipta Kerja, termasuk dari kalangan pengusaha.

"Saya yakin ada banyak pengusaha yang lobi-lobi dan pengusaha itu mungkin banyak teman di pemerintah juga. Ini wajarlah," ungkit Prabowo.

"Kita ini kan selalu memihak rakyat dan mungkin banyak yang kesal sama kita, seolah-olah Gerindra tidak mendukung rakyat," tambahnya. (TribunWow/Elfan/Brigitta)

Tags:
Prabowo SubiantoJokowiMenteri PertahananKabinet JokowiUU Cipta Kerja
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved