Breaking News:

UU Cipta Kerja

Tolak Tanda Tangan Surat Pendemo UU Cipta Kerja, Edy Rahmayadi: Belum Dapat Naskah Asli untuk Apa

Edy Rahmayadi bakal segera mencari salinan naskah asli UU Cipta Kerja, untuk menyikapi protes kaum buruh.

Tribunnews
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi 

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi enggan menandatangani surat penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Hal itu lantaran ia masih belum menerima naskah asli undang-undang yang disahkan DPR pada Senin (5/10/2020) lalu, sehingga tak mengetahui persoalan asli yang menjadi permasalahan.

Oleh karena itu, ia akan segera mencari salinan naskah asli UU Cipta Kerja, untuk menyikapi protes kaum buruh.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ditemui seusai melaksanakan salat di Masjid Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat (2/10/2020).
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ditemui seusai melaksanakan salat di Masjid Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat (2/10/2020). (TribunMedan/Satia)

 

Baca juga: Diminta Tanda Tangan Surat Tolak UU Cipta Kerja, Edy Rahmayadi: Belum Sampai Udah Dibuang ke Sampah

Pasalnya, informasi seputar Omnibus Law UU Cipta Kerja masih simpang siur.

Setelah mendapatkan salinan asli, pihaknya akan bersama-sama membahasnya.

"Kita akan mencari data yang benar, karena ini simpang siur. Kita kemudian akan membahas apabila sudah mendapatkan surat itu, sama-sama kita kaji," ujarnya, seusai rapat di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (12/10/2020).

Diketahui, ada 10 tuntutan yang dilayangkan buruh terkait dengan pengesahan Omnibus Law, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK), sanksi pidana, tenaga kerja asing (TKA), dan upah minimum kota/kabupaten (UMK).

Kemudian, Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK), pesangon, waktu kerja, hak upah atas cuti atau cuti yang hilang.

Lalu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup, "outsourcing" atau alih daya seumur hidup dan potensi hilangnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akibat karyawan kontrak atau alih daya seumur hidup.

Mantan Pangkostrad ini akan mengusahakan agar salinan naskah tersebut didapatkan, untuk kemudian dapat mengkaji permasalahan yang disampaikan kaum buruh.

Halaman
1234
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Editor: Mohamad Yoenus
Sumber: Tribun Medan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved