UU Cipta Kerja
Situasi Demo PA 212 soal Tolak UU Cipta Kerja, 'Jika Disahkan, Bisa Jadi Babu di Negara Sendiri'
Berbagai ormas, seperti FPI, GNPF Ulama, PA 212 hingga HRS Center menggelar demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja di Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Kedua Ingin menyejahterakan rakyat Indonesia, sehingga tidak menderita seperti apa yang dialami selama penjajahan."
"Pendiri kita menginginkan bangsa Indonesia mengejar bangsa dan negara lain yang sudah maju," seru orator.
Dengan adanya UU Cipta Kerja, orator mengatakan bahwa warga Indonesia akan bisa merasakan apa yang terjadi di masa lalu.
Di mana warga Indonesia justru menjadi budak di negaranya sendiri.
"Kenapa kita berdemontrasi, undang-undang itu jika jadi, rasa-rasanya kita akan jadi babu di negara sendiri," pungkasnya.
Baca juga: Prabowo Minta Masyarakat Lihat Pelaksanaan UU Cipta Kerja, jika Tak Bagus Dipersilakan Bawa ke MK
Baca juga: SBY Curhat Sering Difitnah sebagai Dalang Demo: Sedih Loh Pak Saya, Sakit Hati Saya Pak Jokowi
Lihat videonya berikut
Kata PA 212
Di sisi lain, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212, Slamet Maarif menjelaskan bahwa gabungan sejumlah ormas akan melakukan demo terkait UU Cipta Kerja.
Menurutnya, UU Cipta Kerja hanya menguntungkan para oligarki dan membuat rakyat merugi.
"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dikutip dari Wartakotalive.com, Minggu (11/10/2020).
"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya.
Baca juga: Kecam UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah Sebut Serampangan Ubah Aturan: Saya Yakin Presiden Tidak Paham
Dalam kesempatan itu, Slamet juga menyesalkan terkait Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.
"Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," jelas Slamet. (TribunWow.com/Mariah Gipty)
Sebagian artikel ini diolah dari Warta Kota dengan judul Giliran FPI, GNPF, PA 212 dan Puluhan Ormas Akan Gelar Aksi Besar Tolak UU Ciptaker di Istana Negara
