Pilih Keluar dari Demokrat, Ferdinand Hutahaean Ungkap Ada Beda Prinsip: Ini adalah Puncaknya

TRIBUNWOW.COM - PolitisiFerdinand Hutahaean mengungkapkan alasannya memutuskan mundur dari Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (11/10/2020).

Diketahui Ferdinand menjabat sebagai Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat periode 2020-2025.

Baca juga: Ramai Demo, Mantan Ketua DPR Era SBY Ini Bandingkan Masa Lalu: Dulu Saya Menjabat, Massa Saya Temui

"Dengan ini saya telah mengumumkan secara resmi pengunduran diri saya dari kepengurusan Partai Demokrat dan sekaligus pengunduran diri saya sebagai kader Partai Demokrat," kata Ferdinand Hutahaean.

Ia menjelaskan hal itu telah diumumkannya pula melalui media sosial miliknya.

"Besok saya akan mengantarkan surat pengunduran diri saya ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, sekaligus menyerahkan kembali KTA (Kartu Tanda Anggota) kembali ke sana," lanjut Ferdinand.

Ia lalu menjelaskan alasan memutuskan mengundurkan diri dari partainya.

Menurut Ferdinand, ada perbedaan prinsip yang tidak dapat dihindari.

Perbedaan utama yang dirasakan Ferdinand adalah terkait omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Diketahui fraksi Partai Demokrat memutuskan walkout bersama PKS dari ruang sidang karena tidak setuju UU Cipta Kerja disahkan.

"Alasan saya terkait perbedaan prinsip antara saya dengan kawan-kawan pengurus di sana, ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar," singgung Ferdinand.

"Ini adalah puncak dari beberapa perbedaan yang kemarin terkait dengan Undang-undang Cipta Kerja," lanjutnya.

Baca juga: Tentang Satu Pasal Bermasalah di UU Cipta Kerja, Bima Arya Ungkap Draf Asli: Asumsikan Ini Final

"Saya sangat berbeda prinsip pemahaman antara kepentingan undang-undang ini dengan kepentingan politik," tambah politisi 43 tahun ini.

Berdasarkan hal itu, Ferdinand memilih mundur dari partainya.

"Sehingga saya mengambil sikap mengundurkan diri secara resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat," tegas dia.

Ferdinand menyampaikan terima kasih kepada para kader Partai Demokrat, terutama mantan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada DPP Partai Demokrat, secara khusus kepada Pak SBY, guru politik saya," ungkap Ferdinand.

"Kiranya Partai Demokrat bisa semakin lebih baik, semakin berjaya, dan tetap eksis di kancah politik nasional," harapnya.

Ia berharap tetap dapat menjalin tali silaturahmi dengan para kader Partai Demokrat, baik di pusat maupun di daerah.

Lihat videonya mulai dari awal:

Soal Aksi Walkout PKS dan Partai Demokrat

Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima tanggapi aksi dua fraksi di DPR RI, Partai Demokrat dan PKS yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Seperti yang diketahui, 7 dari 9 fraksi di parlemen selain Demokrat dan PKS mendukung pengesahan UU Cipta Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Aria Bima mengaku sudah tidak kaget ketika Demokrat dan PKS melakukan sikap penolakan.

Baca juga: M Qodari Sebut Hal Biasa Demokrat dan PKS Walk Out Tolak UU Cipta Kerja: Coba Misal Golkar atau PKB

Baca juga: Aria Bima Sindir Demokrat yang Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja: Latihan Interupsi sama PDIP

Dirinya pun mengatakan bahwa sikap yang dilakukan oleh Demokrat dan PKS merupakan sebuah drama yang basi.

Pernyataannya tersebut disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Kamis (8/10/2020).

Aria Bima menilai sikap Demokrat dan PKS yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja hanya karena faktor kondisional bukan karena prinsip.

"Drama politik gaya PKS dan Demokrat ini sudah basi, kalau Omnibus Law itu diterima mungkin dia enggak jadi juga menolak," ujar Aria Bima.

"Maksud saya mau nolak atau tidak kita harus hormati, tetapi kalau menolak karena prinsip kalau menerima karena prinsip," jelasnya.

Terlepas dari UU Cipta Kerja dinilai yang kurang dipahami dari segi prosedur dan substansi oleh masyarakat, Aria Bima meminta kepada Demokrat maupun PKS untuk tidak lantas memanfaatkan situasi apalagi jika sampai melakukan provokasi.

"Kemudian ada hal-hal yang memang pemahaman prosedur dan substansi mungkin sedikit kurang dipahami," katanya.

"Tapi kalau kemudian dikontraskan bahwa Omnibus Law anti wong cilik, mendukung pengusaha, saya kira kita butuh jangan terlalu prematur menolak, hindari sikap-sikap provokasi," jelasnya.

Baca juga: Sikap Prabowo Dipertanyakan seusai Gerindra Dukung UU Cipta Kerja, Dahnil Ungkap Kesehatan Menhan

Lebih lanjut, dikatakan Aria Bima bahwa harusnya PKS dan Demokrat bisa membantu untuk meluruskan andai memang banyak hoax yang bermunculan terkait UU Cipta Kerja.

Ia menilai lebih salah lagi ketika PKS hanya berdiam atau bahkan ikut membenturkan isu-isu yang tidak benar tersebut.

"Dan tolong Pak Pipin (kader PKS) tahu mana yang hoaks mana yang tidak, Demokrat tahu yang hoaks yang mana, jangan membiarkan," harapnya.

"Atau pasukannya mengaplikasi yang hoaks hoaks. Ini enggak bagus, ini destruktif, bukan kritis," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)