Breaking News:

UU Cipta Kerja

M Qodari Sebut Hal Biasa Demokrat dan PKS Walk Out Tolak UU Cipta Kerja: Coba Misal Golkar atau PKB

Muhammad Qodari ikut tanggapi sikap walk out dari fraksi Demokrat dan PKS dalam sidang paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja.

Youtube/Apa Kabar Indonesia tvOne
Pengamat politik Muhammad Qodari ikut menanggapi terkait sikap walk out dari fraksi Demokrat dan PKS dalam sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, Senin (5/10/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Muhammad Qodari ikut menanggapi terkait sikap walk out dari fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).

Dilansir TribunWow.com, M Qodari menilai kondisi itu sebagai hal yang biasa dan tidak ada yang istimewa atau dipertanyakan.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Kamis (8/10/2020).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Aria Bima Sindir Demokrat yang Walk Out saat Pengesahan UU Cipta Kerja: Latihan Interupsi sama PDIP

Baca juga: Kader Partai Demokrat dan PKS Dapat Hadiah dari Sebuah Kafe karena Berjasa Tolak UU Cipta Kerja

M Qodari menilai bahwa alasan dua fraksi tersebut menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan memilih walk out dari persidangan adalah bukan berkaitan dengan substansinya.

Dirinya menyinggung soal kondisi politik di Indonesia saat ini antara koalisi dengan oposisi.

Karena seperti yang diketahui bahwa memang Demokrat dan PKS merupakan dua partai yang berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebetulnya WO tidak WO itu tidak selalui berkaitan substansi atau pandangan ideologis, lebih karena posisi politiknya," ujar M Qodari.

Setelah itu, M Qodari lantas menyamakan dengan apa yang pernah dilakukan oleh PDIP ketika kekuasaan dipegang oleh Demokrat.

Dikatakannya bahwa PDIP juga pernah melakukan walk out dari persidangan DPR dengan menolak kebijakan dari pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Oleh karenanya, ia menilai bukan hal aneh dan baru ketika Demokrat dan PKS melakukan walk out.

"Coba lihat polanya, tahun 2000 berapa itu yang PDIP walk out dari DPR misalnya menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang waktu itu Pak Presidennya Pak SBY," terang M Qodari.

"Jadi sebetulnya ini pola yang berulang," imbuhnya.

Baca juga: Sikap Prabowo Dipertanyakan seusai Gerindra Dukung UU Cipta Kerja, Dahnil Ungkap Kesehatan Menhan

Lebih lanjut, menurutnya ceritanya akan berbeda ketika yang menolak UU Cipta Kerja itu disuarakan oleh fraksi yang berada di koalisi pemerintah.

Dengan begitu maka kualitas dari kebijakan tersebut benar-benar patut untuk dipertanyakan.

"Coba kalau misalnya yang walk out katakanlah Partai Golkar atau PKB, saya kira baru diskusinya baru menarik," ungkapnya.

"Anggota pemerintahan tapi kemudian kok walk out, tapi kalau PKS dan Demokrat walk out ya enggak heran kan bukan bagian dari pemerintahan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.27

Aria Bima Sindir Demokrat yang Walk Out

Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima memberikan sindiran keras kepada fraksi Partai Demokrat yang walk out pada sidang paripurna DPR untuk pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Aria Bima tidak membenarkan bahwa Demokrat seolah-olah tidak diberikan waktu untuk berpendapat atau memberikan interupsi dalam kesempatan tersebut.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Kamis (8/10/2020).

Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima menanggapi sikap dari Partai Demokrat yang tak setuju dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Jumat (9/10/2020).
Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima menanggapi sikap dari Partai Demokrat yang tak setuju dengan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Jumat (9/10/2020). (Youtube/Apa Kabar Indonesia tvOne)

Baca juga: Sikap Prabowo Dipertanyakan seusai Gerindra Dukung UU Cipta Kerja, Dahnil Ungkap Kesehatan Menhan

Baca juga: Aria Bima Sebut Sikap Demokrat Tak Konsisten saat Tolak UU Cipta Kerja: Udah Keluar Ya Keluar Saja

Aria Bima menjelaskan bahwa setiap fraksi sudah mendapatkan jatah untuk memberikan interupsi pada sidang paripurna yang digelar pada Senin (5/10/2020).

Bahkan dikatakannya bahwa Demokrat sendiri mendapatkan kesempatan lima kali untuk interupsi.

"Jadi begini intrupsi itu, Demokrat diberikan lima interupsi dan PKS hanya dua," ujar Aria Bima.

"Dan sewaktu interupsi, Kang Benny Harman diakomodir oleh pimpinan, lho yang keluar kok seolah-olah Demokrat tidak bisa bicara," jelasnya.

Ia lantas menuding Demokrat yang tidak bisa memaksimalkan forum.

Hal itu seakan memberikan sindiran kepad Demokrat yang terlihat beberapa kali mendapatkan perlakuan tidak mengenakan lantaran mic-nya sudah mati atau memang sengaja dimatikan, sebelum selesai berbicara.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved