Pilkada Serentak 2020
Debat Pihak Perludem soal Pilkada di Tengah Covid-19, Ali Ngabalin Potong Pembicaraan: UU Mana?
Perdebatan terjadi antara Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin dengan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
Menurut dia, hal itu akan menguntungkan baginya yang baru pertama kali mengikuti kontes politik.
2. Hendrar Prihadi
• Sebut Najwa Shihab Memprovokasi soal Risiko Pilkada 2020, Luhut: Enggak Perlu Ditampilkan Begini
Calon Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, tidak memiliki tanggapan khusus terkait isu tersebut.
Calon yang merupakan petahana ini mengaku siap mengikuti arahan dari pemerintah pusat.
"Kami akan punya ruang, kami akan punya waktu untuk terus mensosialisasikan gagasan-gagasan kami dan mengajak masyarakat melakukan perubahan ke arah Tangsel yang lebih baik," papar Hendrar Prihadi.
"Kami 'kan pelakunya. Biarkan penyelenggara, dalam hal ini KPU dan pemerintah yang mengatur itu semua. Mau ditunda kita siap, mau diterusin kita juga harus siap karena saat ini kita dalam posisi sebagai calon," tambah dia.
3. Yuri Kemal Fadlulallah
Senada dengan Hendrar Prihadi, calon Bupati Belitung Timur Yuri Kemal Fadlulallah juga menunggu arahan dari pusat.
Meskipun begitu, ia mendesak agar segera ada kejelasan apakah pilkada tetap dilanjutkan atau diundur.
"Apapun keputusan dari pemerintah pusat, mohon kiranya segera dilakukan penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan," kata Yuri.
"Segera disosialisasikan karena memang tahapan pilkada, apabila jalan terus, tentu akan dimulai dalam waktu yang sangat dekat ini," tegasnya.
4. Rahayu Saraswati
Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, turut menanggapi isu tersebut.
Ia mengingatkan ada banyak persiapan yang harus dilakukan, baik jika pilkada jadi diundur atau tetap dilaksanakan.
Wanita yang akrab disapa Sara ini mengingatkan harus ada regulasi jelas terkait protokol kesehatan Covid-19 dalam pilkada.
"Jika memang tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, apakah betul-betul bisa menjalani regulasi yang ketat dengan pengawasan yang ketat, dan dengan sanksi yang jelas," tegas Rahayu Saraswati.
"Regulasi yang tidak memberikan hanya satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan," tambah dia. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)
