Tanggapi Persoalan Puan Maharani dengan Masyarakat Minang, Refly Harun: Agak Kebangetan

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan tanggapan terkait persoalan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dengan masyarakat Minang, Sumatera Barat (Sumbar).

Ucapan dari Puan Maharani yang ditujukkan kepada Provinsi Sumbar menjadi kontroversi dan tidak bisa diterima oleh masyarakat Minang khususnya.

Dirinya memberikan harapan serta mendoakan kepada Sumbar menjadi provinsi yang mendukung Negara Pancasila.

• Buntut Ucapan Puan, Beredar Isu Bakal Calon Gubernur Sumatera Barat Kembalikan SK Dukungan ke PDIP

• Kritiknya ke Puan Maharani Ditertawai Politisi PDIP, Fadli Zon: Memang Ini soal Saya Pribadi?

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai apa yang disampaikan oleh Puan sudah kebangetan.

Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube Refly Harun, Minggu (6/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Refly Harun menilai pernyataan dari Puan memiliki makna secara implisit, yakni seakan-akan menuding bahwa Sumatera Barat saat ini tidak pro dengan Pancasila.

"Ketika kemudian Puan melontarkan statement agar mendukung negara Pancasila, sebenarnya implisit ada semacam tuduhan bahwa Sumatera Barat tidak pro Pancasila, tidak toleran dengan perbedaan dan sebagainya," ujar Refly Harun.

Menurutnya, dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila tidak bisa disimpulkan dengan sudut pandang diri sendiri atau pribadi.

Ia menambahkan tidak berhak juga seseorang memberikan penilai kepada orang lain terkait paham Pancasila tersebut.

"Inilah yang menurut saya agak berat di kita kalau menafsirkan Pancasila menurut pikiran kita yaitu Pancasilais itu kalau orang bertindak seperti kita, Pancasilais itu kalau orang berpikir seperti kita, enggak begitu," katanya.

"Pancasila itu adalah sebuah sistem nilai yang utuh, baik ke atas vertikal maupun horisontal, humanisme," jelasnya.

• Penghargaannya Disindir saat Kritik Puan Maharani, Fadli Zon Balas: Memang Saya Nggak Boleh Ngomong?

Selain itu, Refly Harun menegaskan bahwa tidak bisa lantas menyebut mereka pro atau tidak dengan Pancasila hanya dengan satu nilai tertentu saja.

"Jadi ketika mengatakan bahwa aspek tertentu yang tidak dimiliki orang Minang misalnya, kemudian dituduh dia tidak Pancasilais, sehingga perlu didoakan agar dia menjadi negara Pancasila," terang Refly Harun.

"Menurut saya agak kebangatan juga karena dari semua nilai-nilai tersebut pasti ada yang menonjolnya," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 11.10

Desak Puan Maharani Minta Maaf ke Warga Minang

Politisi Gerindra Fadli Zon menyoroti pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang dinilai menyinggung masyarakat Minang di Sumatera Barat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di tvOne, Kamis (3/9/2020).

Diberitakan sebelumnya Puan Maharani menyampaikan pernyataan yang mengundang polemik, yakni "Mudah-mudahan Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila."

• Banyak yang Tak Terima Pemberian Bintang Mahaputra Untuknya, Fadli Zon: Ini Penghargaan bagi Rakyat

Fadli Zon kemudian menilai pernyataan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut tidak tepat fakta dari faktor sejarah.

Ia menegaskan tidak bermaksud mencari isu dengan membahas pernyataan Puan yang dinilai blunder tersebut.

"Ini bukan menggoreng. Saya kira dari diksinya saja sudah jelas, ada semacam keraguan," komentar Fadli Zon.

"Ini mungkin slip of the tounge, salah ucap atau salah bicara," lanjutnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menilai Puan hanya perlu meminta maaf kepada masyarakat yang tersinggung, atau setidaknya memberi klarifikasi.

"Kalau ada salah ucap atau salah bicara, mudah saja, tinggal diralat. Kalau lebih jauh minta maaf," kata Fadli.

Fadli melanjutkan, argumentasi yang menuai keberatan dari banyak pihak itu justru menjadi blunder bagi sang Ketua DPR.

Apalagi pernyataan Puan menyangkut masyarakat Minang.

"Kalau misalnya mau mempertahankan argumentasi, saya kira itu akan merugikan diri sendiri," komentar politisi berdarah Minang ini.

• Refly Harun Hitung-hitungan Kader PDIP yang Maju di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo atau Puan Maharani?

"Orang Minang itu dikenal cukup kritis, egaliter, tidak feodal. Orang Minang tidak bisa disuruh apa kata ini harus diikuti," paparnya.

"Kalau salah, ya pasti dikoreksi. Wataknya bukan watak feodal," lanjut Fadli.

Ia membenarkan sikap kritis warga Minang pasti akan menyoroti pernyataan Puan.

"Jadi karena itu pasti akan kritis dalam melihat hal-hal seperti itu," tegasnya.

Fadli melanjutkan, justru ucapan Puan itu terkesan memancing perselisihan di antara masyarakat.

Ia menilai Puan terkesan meragukan sikap nasionalisme warga Sumbar.

"Saran saya justru pernyataan seperti ini yang bisa memicu pemecahbelahan. Bukan komentar seperti itu, tapi pernyataan seperti ini," jelas Fadli.

"Itu jelas sekali kalau diberikan ke pelajaran bahasa Indonesia artinya apa. Apakah ini ada keraguan atau apa?"

"Paling tidak, walaupun maksudnya berbeda atau salah pengucapan, diterimanya sudah berbeda," tambahnya.

Lihat videonya mulai menit 1:50

(TribunWow/Elfan Nugroho/Brigitta)