Minta Jokowi Ganti Nama Kabinetnya Jadi Kabinet Covid, Pandu Riono: Sampai Selesai Masih Ada Masalah

TRIBUNWOW.COM - Ahli Epidemiologi FKM UI, Pandu Riono memberikan tanggapan terhadap penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di Tanah Air.

Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono mengatakan bahwa pemerintah tidak maksimal dan tidak serius dalam menangani kasus Covid-19.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (11/8/2020), Pandu Riono bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah nama kabinet kerjanya menjadi kabinet Covid.

• Di ILC, Pandu Riono Sebut Indonesia Gagal Tangani Covid-19: Pak Jokowi Harus Memimpin Langsung

Dalam kesempatan itu, Pandu Riono mulanya menyoroti koordinasi yang buruk dari pemerintah dalam menangani persoalan Covid-19.

Dirinya menyarankan kepada pemerintah supaya penanganan Covid-19 di Tanah Air tidak lagi diberikan kepada satuan tugas (satgas) maupun komite.

Menurutnya kendali tetap harus dipegang oleh Presiden Jokowi yang kemudian memerintahkan kepada jajaran menterinya.

Dengan begitu fungsi kontrol dan pengawasan dari DPR bisa mudah dilakukan.

"Menurut saya komite bersama satgas itu dikembalikan ke kementerian masing-masing, sehingga bisa langsung bekerja sesuai dengan tugasnya," ujar Pandu Riono.

"Dan bisa diawasi oleh DPR, soalnya DPR memanggil menteri, memanggil Kementerian Kesehatan bagaimana masalahnya," jelasnya.

"Sehingga sebagai sistem negara kita betul-betul merespon pandemi ini."

Pandu Riono kemudian meminta supaya Jokowi untuk mengganti nama kabinetnya.

Dikatakannya, nama kabinet yang tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini adalah kabinet Covid.

• Di ILC, Ridwan Kamil Bantah Jadi Relawan Kelinci Percobaan Vaksin Corona: Semata-mata Gestur

Menurutnya, masalah pandemi ini merupakan persoalan yang kompleks dan diyakini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat.

Bahkan menurutnya, tidak menutup kemungkinan hingga akhir pemerintahan Jokowi, masalah Covid-19 masih belum terselesaikan, khususnya dalam hal ekonomi.

"Pak Jokowi dalam periode kedua ini gantilah namanya menjadi kabinet Covid," kata Pandu Riono.

"Karena sampai beliau selesai nanti itu masih ada masalah Covid-19," terangnya.

Lebih lanjut, terkait kabar sudah ditemukannya vaksin Covid-19 dan akan mulai diproduksi di Indonesia, Pandu Riono menilai tidak lantas akan menyelesaikan persoalan Covid-19.

"Walaupun sudah ada vaksin, tadi Pak Anies sudah bilang, vaksin itu bukan solusi, masih banyak yang harus dilakukan," ungkapnya.

"Jadi janganlah memberikan harapan-harapan bahwa kita ada keajaiban dalam menyelesaikan pandemi," kata dia menambahkan.

Oleh karenanya, Pandu Riono meminta pemerintah jangan hanya mengandalkan adanya vaksin.

Melainkan harus juga dipikirkan langkah maju untuk menyelamatkan perekonomian negara dan bisa melewati masa-masa krisis.

"Kita perlu secara strategi punya plan of action, punya rencana yang jelas, anggarannya jelas bisa diawasi dan keterbukaan sehingga kita bisa mengatasi pandemi dan menyelamatkan negara ini," pungkasnya.

• Di ILC, Anies Baswedan Bahas soal Atasi Corona: Kami Tidak Mendengarkan Klaim Orang Tidak Jelas

Simak videonya mulai menit ke- 6.24

Sebut Indonesia Gagal Tangani Covid-19: Tidak Tahu Lagi Kapan Puncaknya

Ahli Epidemiologi FKM UI, Pandu Riono buka suara terkait penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di Tanah Air.

Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah gagal dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/8/2020).

Menurut Pandu Riono, penanganan ataupun pengendalian Covid-19 di Indonesia sangat jauh dari kata berhasil.

Bahkan dikatakannya, akibatnya Indonesia saat ini menjadi negara dengan tingkat keamanan akibat Covid-19 berada di peringkat ketiga dari bawah.

"Padahal Indonesia nomor tiga terbawah dengan negara yang aman. Artinya kita masih belum berhasil mengendalikan pandemi," ujar Pandu Riono.

• Singgung Tingginya Kasus Covid-19 pada Anak, Kak Seto: Sementara yang Terbaik Belajar di Rumah

Dirinya lantas mempertanyakan munculnya isu-isu gelombang kedua.

Karena menurutnya, penyebaran Covid-19 di Indonesia belum juga menunjukkan penurunan pada gelombang pertama, dan sebaliknya masih terus mengalami peningkatan.

Dirinya menambahkan bahwa kasus Virus Corona di Tanah Air masih akan panjang dan tidak tahu kapan akan mencapai puncak.

"Yang dilemparkan isu hati-hati dengan gelombang kedua, padahal gelombang pertama saja belum selesai,"  kata Pandu Riono.

"Kita masih terus naik, saya sering bilang kalau ditanya kapan puncaknya, saya sudah tidak tahu lagi kapan puncaknya," jelasnya.

"Karena akan terus naik kita, mungkin sampai tahun depan pun kita akan masih mendaki," imbuhnya.

Pandu Riono kemudian menyimpulkan bahwa penanganan Virus Corona di Indonesia gagal.

Menurutnya, dasar kegagalan penanganan Covid-19 adalah lantaran tidak adanya keseriusan yang ditunjukkan oleh pemerintah, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri.

Dirinya menyoroti sikap pemerintah yang justru menyerahkan persoalan tersebut kepada komite atau satgas.

• Di ILC, Ridwan Kamil Bantah Jadi Relawan Kelinci Percobaan Vaksin Corona: Semata-mata Gestur

"Artinya kita gagal menangani pandemi, kenapa kita enggak bisa berhasil seperti Thailand, Vietnam, seperti banyak negara lain, karena kita enggak serius," ungkapnya.

"Kenapa kita enggak serius, karena tidak direspon sebagai suatu negara. Negara itu adalah Presiden dan Menteri. Pak Jokowi harus memimpin langsung," tegasnya.

"Orang sudah bilang 'Pak Jokowi mimpin langsung kok', tapi kemudian apa didelegasikan ke komite, didelegasikan ke satgas," kata Pandu Riono.

Kondisi tersebut membuat penanganan Covid-19 menjadi tidak maksimal lantaran tidak adanya organisasi yang jelas.

Terlebih peran dari komite maupun satgas tidak mempunyai kewenangan penuh dalam sebuah negara, apalagi berkaitan dengan anggaran.

Sedangkan seperti yang diketahui, anggaran untuk penanganan Covid-19 dipegang oleh para kementerian.

"Bagaimana bisa melaksanakan aturan-aturan, bagaimana bisa menerapkan anggaran," terang Pandu Riono.

"Satgas itu cuman bisa bikin surat edaran, buat imbauan, tidak punya kekuatan apa-apa. Yang mempunyai kekuatan itu kementerian-kementerian."

"Dengan demikian dikoordinasikan, jadi Indonesia itu sering kali dikatakan kita akan gagal, sebagai negara yang gagal karena responnya tidak terkoordinasi," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)