Di ILC, Pandu Riono Sebut Indonesia Gagal Tangani Covid-19: Pak Jokowi Harus Memimpin Langsung

TRIBUNWOW.COM - Ahli Epidemologi FKM UI, Pandu Riono buka suara terkait penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di Tanah Air.

Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah gagal dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/8/2020).

• Di ILC, Anies Baswedan Bahas soal Atasi Corona: Kami Tidak Mendengarkan Klaim Orang Tidak Jelas

• Singgung Tingginya Kasus Covid-19 pada Anak, Kak Seto: Sementara yang Terbaik Belajar di Rumah

Menurut Pandu Riono, penanganan ataupun pengendalian Covid-19 di Indonesia sangat jauh dari kata berhasil.

Bahkan dikatakannya, akibatnya Indonesia saat ini menjadi negara dengan tingkat keamanan akibat Covid-19 berada di peringkat ketiga dari bawah.

"Padahal Indonesia nomor tiga terbawah dengan negara yang aman. Artinya kita masih belum berhasil mengendalikan pandemi," ujar Pandu Riono.

Dirinya lantas mempertanyakan munculnya isu-isu gelombang kedua.

Karena menurutnya, penyebaran Covid-19 di Indonesia belum juga menunjukkan penurunan pada gelombang pertama, dan sebaliknya masih terus mengalami peningkatan.

Dirinya menambahkan bahwa kasus Virus Corona di Tanah Air masih akan panjang dan tidak tahu kapan akan mencapai puncak.

"Yang dilemparkan isu hati-hati dengan gelombang kedua, padahal gelombang pertama saja belum selesai,"  kata Pandu Riono.

"Kita masih terus naik, saya sering bilang kalau ditanya kapan puncaknya, saya sudah tidak tahu lagi kapan puncaknya," jelasnya.

"Karena akan terus naik kita, mungkin sampai tahun depan pun kita akan masih mendaki," imbuhnya.

• Di ILC, Ridwan Kamil Bantah Jadi Relawan Kelinci Percobaan Vaksin Corona: Semata-mata Gestur

Pandu Riono kemudian menyimpulkan bahwa penanganan Virus Corona di Indonesia gagal.

Menurutnya, dasar kegagalan penanganan Covid-19 adalah lantaran tidak adanya keseriusan yang ditunjukkan oleh pemerintah, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri.

Dirinya menyoroti sikap pemerintah yang justru menyerahkan persoalan tersebut kepada komite atau satgas.