Terkini Nasional
Haris Azhar Pertanyakan Larinya Anggaran Covid-19, Singgung Subsidi 600 Ribu dan Proyek Mandalika
Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar mempertanyakan alokasi penggunaan anggaran Covid-19 yang ditafsir hampir mencapai Rp 700 juta.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
Dirinya lantas mempertanyakan munculnya isu-isu gelombang kedua.
Karena menurutnya, penyebaran Covid-19 di Indonesia belum juga menunjukkan penurunan pada gelombang pertama, dan sebaliknya masih terus mengalami peningkatan.
Dirinya menambahkan bahwa kasus Virus Corona di Tanah Air masih akan panjang dan tidak tahu kapan akan mencapai puncak.
"Yang dilemparkan isu hati-hati dengan gelombang kedua, padahal gelombang pertama saja belum selesai," kata Pandu Riono.
"Kita masih terus naik, saya sering bilang kalau ditanya kapan puncaknya, saya sudah tidak tahu lagi kapan puncaknya," jelasnya.
"Karena akan terus naik kita, mungkin sampai tahun depan pun kita akan masih mendaki," imbuhnya.
Pandu Riono kemudian menyimpulkan bahwa penanganan Virus Corona di Indonesia gagal.
Menurutnya, dasar kegagalan penanganan Covid-19 adalah lantaran tidak adanya keseriusan yang ditunjukkan oleh pemerintah, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri.
Dirinya menyoroti sikap pemerintah yang justru menyerahkan persoalan tersebut kepada komite atau satgas.
• Di ILC, Ridwan Kamil Bantah Jadi Relawan Kelinci Percobaan Vaksin Corona: Semata-mata Gestur
"Artinya kita gagal menangani pandemi, kenapa kita enggak bisa berhasil seperti Thailand, Vietnam, seperti banyak negara lain, karena kita enggak serius," ungkapnya.
"Kenapa kita enggak serius, karena tidak direspon sebagai suatu negara. Negara itu adalah Presiden dan Menteri. Pak Jokowi harus memimpin langsung," tegasnya.
"Orang sudah bilang 'Pak Jokowi mimpin langsung kok', tapi kemudian apa didelegasikan ke komite, didelegasikan ke satgas," kata Pandu Riono.
Kondisi tersebut membuat penanganan Covid-19 menjadi tidak maksimal lantaran tidak adanya organisasi yang jelas.
Terlebih peran dari komite maupun satgas tidak mempunyai kewenangan penuh dalam sebuah negara, apalagi berkaitan dengan anggaran.
Sedangkan seperti yang diketahui, anggaran untuk penanganan Covid-19 dipegang oleh para kementerian.
