Bahas Reklamasi Ancol, Ridwan Saidi Sarankan untuk Meniru Soeharto: Sekarang yang Penting Gunting

TRIBUNWOW.COM - Budayawan Ridwan Saidi buka suara terkait polemik reklamasi Ancol yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dilansir TribunWow.com, Ridwan Saidi meminta supaya Anies Baswedan bersama Pemprov DKI Jakarta benar-benar mempertimbangkan dan memikirkan secara matang, termasuk anggaran.

Ridwan Saidi lantas menyarankan kepada Anies ataupun kepala pemerintahan lainnya untuk bisa meniru sikap dari Presiden Kedua RI, Soeharto.

Hal ini disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (14/7/2020).

• Sebut Anies Baswedan Tak Jujur, Politisi PSI Tunjukkan Peta Kesamaan Reklamasi Ancol dengan 17 Pulau

"Jadi anggarannya sudah dipikirkan, jangan sampai ini program yang cukup ramai itu tercecer," ujar Ridwan Saidi.

"Supaya bisa lancar keuangannya juga dipikirkan," imbuhnya.

Dirinya mencontohkan pemerintahan Soeharto ketika melakukan pembangunan.

Dikatakannya Soeharto baru akan memulai pembangunan ketika anggarannya sudah tercukupi.

"Kita harus meniru Pak Soeharto, Pak Soharto itu tidak akan memulai pembangunan jikalau anggarannya belum cukup," ungkapnya.

Menurutnya, zaman sekarang justru terbalik, yakni mereka lebih mengutamakan peresmian awal suatu proyek.

"Zaman sekarang yang penting gunting, bukannya duit," kata Ridwan Saidi.

"Gunting pita dulu peresmian proyek, mau dibangun atau tidak, masa bodoh amat," sambungnya.

Dirinya kemudian menyinggung soal proyek kereta cepat yang dicanangkan memiliki rute Jakarta-Bandung.

Namun realisasinya tidak sesuai dengan target yang diharapkan di awal, bahkan kabarnya masih mangkrak.

• Haikal Hassan Soalkan Tema ILC soal Reklamasi Ancol, Karni Ilyas: Bukan Anies Ingkar Janji Bacanya

"Kita bisa lihat contoh kereta cepat, dari Jakarta Bandung akhirnya sampai Purwakarta Padalarang, akhirnya Padalarang-Cimahi," jelasnya.

"Itu harus ada perencanaan dalam bidang keuangan. Jangan berhenti di tengah jalan, itu enggak enak," terang Ridwan Saidi.

Lebih lanjut, terkait dengan proyek reklamasi Ancol ini disebutnya menjadi pertaruhan nama dan reputasi dari Anies sendiri.

Karena seperti yang diketahui, proyek tersebut mendapatkan banyak tantangan dari berbagai kalangan.

Ia kemudian juga meberi saran kepada Anies untuk tetap menghargai pendapat dan masukan dari Badan Musyawarah Suku Betawi dalam setiap pembuatan keputusan, apalagi yang berkaitan dengan kewilayahan.

"Karena ini Pak Anies sudah mempertaruhkan namanya, reputasinya, walaupun dia enggak pernah ucapkan 'Saya menjaga reputasi politik saya lho', tapi reputasinya dia pertaruhkan, mendapatkan hantaman-hantaman," ucapnya.

"Haruslah bekerja dengan perencanaan di bidang keuangan dan juga menampung pendapat-pendapat dari badan musyawarah suku Betawi," pungkasnya.

• Yakini Reklamasi Ancol Seluas 155 Hektar Tak akan Tuntas, Ketum Bamus Betawi: 20 Hektar Aja 11 Tahun

 Simak videonya mulai menit ke- 12.00

Ketum Bamus Betawi Yakini Reklamasi Ancol Tak akan Tuntas

Ketua Umum Badan Musyawarah Suku Betawi 1982, Zainuddin memberikan tanggapan soal Reklamasi Ancol.

Dilansir TribunWow.com, Zainuddin menyakini bahwa proyek reklamasi Ancol seluas 155 hektar itu tidak mungkin akan berhasil.

Hal ini disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (14/7/2020).

Pernyataan itu menyusul alasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan bukan halnya reklamasi melainkan hanyalah perluasan lahan Ancol.

Dan sekaligus memanfaatkan lumpur hasil pengerukkan sungai dan waduk yang mengalami sedimentasi.

Menanggapi hal itu, Zainuddin lantas mencontohkan hasil pengerukkan yang telah dilakukan selama 11 tahun sejak 2009.

Dikatakannya bahwa hasilnya hanya mampu menutup 20 hektar saja, yang sudah dilakukan di bagian timur Pantai Ancol.

Menurutnya, itu pun juga ditambah dengan hasil pembuangan dari proyek MRT.

Dengan begitu maka masih ada 130 hektar yang akan dijadikan daratan di kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan).

Oleh karenanya, dirinya beranggapan bahwa 100 tahun pun tidak akan selesai jika hanya memanfaatkan lumpur hasil pengerukkan tersebut.

Padahal dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Anies, proyek tersebut ditargetkan selesai dalam rentang waktu tiga tahun.

• Soal Reklamasi Ancol, Ruhut Sitompul Pertanyakan Nama Ahok Tak Disebut Gerindra: Masih Kesal?

"Kita masih belum bisa mengerti bahwa sebelas tahun sejak 2009 sampai 2020 dari hasil sedimentasi lumpur-lumpur 13 sungai, kemudian juga hasil dari MRT itu ditaruh di situ jadi pulau 20 hektar, 11 tahun lho," ujar Zainuddin.

"Apalagi kemudian 155 hektar ini, artinya kurang 135 saya kira sampai 100 tahun belum beres. Kalau itu diambil dari sendimentasi lumpur-lumpur yang 13 sungai itu," imbuhnya.

"Saya berfikir ini hanya SK Gubernur main-main, karena jangkanya tiga tahun, tiga tahun saya pastiin ini enggak akan berhasil, enggak akan tuntas,"  tegasnya.

Menurutnya masih ada kemungkinan untuk dibicarakan untuk pemanfaatkan perluasan seluas 20 hektar tersebut, karena memang itu merupakan hasil pembuangan lumpur dari pengerukkan sungai dan waduk. 

Namun kembali lagi jika tetap mencanangkan 155 hektar, selain akan mendapatkan penolakan juga dirasa tidak akan bisa selesai dalam waktu dekat.

"Kalau 20 hektar ini dimanfaatkan oleh Gubernur DKI Jakarta, kalau mau buat masjid dan musim sejarah peradaban Islam, nanti kita bahas soal itu," kata Zainuddin.

"Itu silakan saja, kalau 135 lagi, saya kira ini yang 20 hektar saja 11 tahun, saya kira 135 ini akan memakan waktu yang panjang sekali," jelasnya.

"Dan kepada siapa kerja samanya, anggarannya di pungut darimana. Dan untuk apa nanti yang 135 hektar itu," pungkasnya.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)