Pelanggan PLN Bisa Bayar Tagihan Listrik Bulan Juni dengan Mencicil, Lonjakan di Atas 20 Persen

Dicecar

Dalam rapat tersebut, Dirut PLN Zulkifli Zaini juga dicecar anggota Komisi VII DPR. Mereka mencecar terutama terkait tagihan listrik yang mendadak naik tinggi.

Zulkifli dianggap kurang membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan terkait tagihan listrik tersebut.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar Rudy Mas'ud mengatakan, persoalan kenaikan tagihan listrik memang menjadi isu hangat di masyarakat dan PLN dinilai telah menaikkan harga tarif dasar listrik di tengah pandemi Covid-19.

"Ini menunjukkan tata tertib maupun keterbukaan PLN masih sangat kurang dalam melaksanakan sosialisasi, apakah melalui media massa, media sosial dan lainnya," papar Rudy.

Rudy berharap, ke depan pihak PLN membangun komunikasi kepada masyarakat secara masif, agar para pelanggan dapat memahami secara baik terkait kenaikan tagihan tarif listrik.

• Sosok Wanita Terapis yang Ditemukan Tewas dalam Kardus di Mata Keluarga, Tertutup dan Mandiri

"Ini perlu dijadikan PLN untuk berbenah dalam komunikasinya kepada pelanggan," ucap Rudy.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKB Ratna Juwita Sari yang menilai PLN memaksa masyarakat untuk memahami adanya kenaikan tagihan tarif listrik, karena kegiatan banyak dilakukan di rumah selama diberlakukan Pembahasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Seharusnya ini kan disosialisasikan secara baik oleh PLN, karena ada masyarakat yang sampai bunuh diri, merasa tidak mampu membayar tagihan listrik," papar Juwita.

Juwita mengaku mendapatkan keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan PLN, karena tagihan tarif listriknya tidak masuk akal.

"Ada kantor kosong dari tahun lalu, tapi tagihannya naik dari sebelumnya. PLN ini harus memposisikan bahwa butuh masyarakat, dan perlu melayani masyarakat secara baik," tutur Juwita.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan Paramita Widya Kusuma menilai alasan PT PLN (Persero) soal kenaikan tagihan tarif listrik yang dialami masyarakat, tidak masuk akal.

"Alasan PLN misalnya pencatat meter tidak ke lapangan karena melindungi pelanggan dari terpapar corona. Memang perugas langsung bertatap muka dengan pelanggan? Kan tidak, mereka hanya menghadapi mesinnya saja," ujar Paramita.

Menurut Paramita, alasan PLN yang lainnya yaitu karena masyarakat banyak berkegiatan di rumah, seiring adanya imbauan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Di daerah pemilihan saya, SMP 1 Bumiayu, Brebes, bulan ini tagihan listriknya Rp 7 juta dan biasanya Rp 2,5 juta, padahal kita tahu semua sekolah diliburkan sejak beberapa bulan terakhir," papar Paramita.