Mengiyakan Orde Baru, Rocky Gerung: Kalau Sudah Demokratif Tak Perlu Ada Fadjroel Cukup Ngabalin

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung mengiyakan bahwa negara ini masih seperti pada masa pemerintahan Orde Baru.

Hal itu dikatakan Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam acara Rosi yang tayang di KompasTV, Kamis (11/6/2020).

Dilansir TribunWow.com, hal itu bermula ketika pembawa acara Rosi, Rosianna Silalahi menyinggung perihal adanya sebutan New Normal yes, sedangkan New Orde Baru enggak.

Kondisi tersebut kemudian ditanyakan langsung kepada Rocky Gerung.

• Sebut New Normal Corona Didramatisasi, Rocky Gerung: Sampai Pemulung Bicara soal New Normal

"Bung Rocky benar enggak sih New Normal yes, New Orde Baru enggak," kata Rosi.

"Dan New Orde Baru itu kemudian direferensikan kepada pemerintahan Jokowi saat ini," sambungnya.

"Apa Anda mengiyakan pemerintahan Jokowi ini seperti Orde Baru?

Mendengar pertanyaan itu, Rocky Gerung dengan tegas mengiyakan kondisi tersebut.

Dirinya menilai pemerintahan saat ini belum bisa dikatakan sepenuhnya demokrasi.

"Iya pasti lah itu," jawab Rocky Gerung tegas.

Rocky Gerung lantas mengungkapkan alasan dari jawabannya tersebut.

Menurutnya, dalam suatu negara demokrasi tidak memerlukan lagi seorang juru bicara.

Terlebih juru bicara dari Presiden Joko Widodo adalah orang yang mempunyai peran dalam pembentukan demokrasi, yakni Fadjroel Rachman.

• Singgung Jabatan Fadjroel Rachman, Refly Harun Bandingkan dengan Said Didu: Pasti Kena Sanksi

Dirinya menambahkan bahwa dalam negara demokrasi hanya perlu seorang seperti Ali Ngabalin yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

"Saya terangkan, kenapa karena Presiden Jokowi masih memerlukan Fadjroel Rachman sebagai juru bicara untuk membela demokrasi ala Jokowi," ujar Rocky Gerung.

"Kalau sudah demokratif tidak perlu ada orang kaya Fadjroel Rachman cukup Ngabalin aja mondar-mandir kan."

"Kan bukti ini tidak demokratis masih diperlukan orang yang pernah punya reputasi dalam demokrasi," jelasnya.

Selain itu, Rocky Gerung mengatakan bahwa negara demokrasi tidak memerlukan adanya seorang influencer, apalagi adanya buzzer.

"Itu simpanan psikologi begitu."

"Demokrasi itu tidak memerlukan influencer, tidak memerlukan buzzer," terang Rocky Gerung.

Ia kemudian mempertanyakan peran dari juru bicara presiden.

Menurutnya, juru bicara hanya bertugas untuk membela kesalahan dalam berdemokrasi dari pemerintah, khususnya presiden.

"Juru bicara fungsinya apa?"

"Juru bicara adalah membela kesalahan pikiran demokrasi dari istana,"

"Kalau negeri ini demokrasi juru bicara yang membela demokrasi tidak diperlukan," pungkasnya.

• Jelaskan Alasan Jokowi Wajibkan Tapera saat Corona, Fadjroel Rachman: Sebenarnya Tak Ada Bebannya

Simak videonya mulai menit ke- 8.06

Singgung Jabatan Fadjroel, Refly Harun Bandingkan dengan Said Didu

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyinggung rangkap jabatan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

Sebelumnya, selain menjabat di pemerintahan, Fadjroel Rachman juga menjadi komisaris di BUMN Karya.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Refly Harun menganggap posisi Fadjorel Rachman itu adalah hasil 'keringat' di Pilpres 2019.

Pasalnya, Fadjroel Rachman disebutnya menjadi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Refly Harun mengatakan, hal itu sangat bertentangan dengan kejadian yang menimpa pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.

Ia pun menyinggung nama Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, hingga Ustaz Abdul Somad (UAS).

Melalui kanal YouTube Refly Harun, Kamis (11/6/2020), ia ada sejumlah pejabat BUMN terlibat dalam kampanye presiden.

• Refly Harun Bandingkan Pencopotan di Pelindo dengan Penunjukan Menteri BUMN Erick Thohir: Tak Heran

"Itu membuktikan bahwa seorang komisaris terlibat dalam politik praktis dan terlibat dalam kampanye presiden," kata Refly.

"Persoalannya adalah karena yang didukung petahana dan kemudian petahananya menang, maka selamat."

Refly mengatakan, karena mendukung Jokowi, akhirnya tak ada sanksi apapun yang didapat sang pejabat.

Hal berbeda menurutnya dirasakan oleh pendukung Prabowo di Pilpres 2019.

"Kira-kira begitu walaupun sesungguhnya melanggar undang-undang Pemilu dan merupakan tindak pidana Pemilu," kata Refly.

"Tapi coba misalnya kalau yang didukung adalah pasangan lain."

Terkait hal itu, ia pun menyinggung nasib Said Didu.

Refly mengatakan, Said Didu harus menerima risiko setelah mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

"Maka pasti akan terkena sanksi, Said Didu misalnya terkena sanksi," ujarnya.

"Karena kebetulan Said Didu sepertinya mendukung pasangan Prabowo."

• Refly Harun Bahas Fadjroel Rachman Pernah Maju Jadi Capres Independen: Saat Itu Saya Ahlinya Dia

Tak cuma Said Didu, Refly juga menyebut UAS mengalami hal yang serupa.

Setelah menyampaikan dukungannya untuk Prabowo, banyak jadwal ceramah UAS di BUMN tiba-tiba dibatalkan.

"Baru saja saya wawancara dengan Ustaz Abdul Somad," kata Refly.

"Tidak ikut politik tapi menunjukkan keberpihakan kepada Prabowo dengan statement mendukung Prabowo misalnya."

"Undangan-undangan ceramah di BUMN dibubarkan semua," imbuhnya.

Melanjutkan penjelasannya, Refly pun kembali menyoroti banyaknya pejabat era Jokowi yang merangkap jabatan di BUMN.

"Sementara di sisi lain, relawan yang sudah menjadi komisaris, bahkan direksi, secara diam-diam dan terang-terangan."

"Termasuk Fadjroel Rachman, itu berkampanye untuk Presiden Jokowi."

"Karena mereka sadar dengan berkeringatlah mungkin mereka akan bertahan dan akan dipromosikan dengan jabatan baru," tandasnya.

• Singgung Erick Thohir, Refly Harun Ungkap Alasan Dicopot dari BUMN pada Abdul Somad: Ustaz Bayangkan

Simak video berikut ini menit ke-10.54:

(TribunWow/Elfan Nugroho/Jayanti)