Jelaskan Alasan Jokowi Wajibkan Tapera saat Corona, Fadjroel Rachman: Sebenarnya Tak Ada Bebannya

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman memberikan penjelasan terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di tengah pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Fadjroel mengatakan bahwa hal itu sebenarnya tidak akan menjadikan beban kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Fadjroel dalam acara Satu Meja The Forum yang tayang di kanal YouTube KompasTV, Kamis (11/6/2020).

• Anggap Ada Kesalahan Koordinasi terkait Tapera, Sandiaga Uno: Enggak Lebih Baik Ngajak Ngomong Dulu?

Fadjroel mengatakan keputusan Jokowi untuk bisa segera memberlakukan Tapera karena dua alasan.

Alasan pertama adalah untuk menuntaskan kewajiban konstitusional dan kedua adalah mewujudkan administrasi keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Pertama Presiden harus menuntaskan kewajiban konstitusionalnya sesuai pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujar Fajdroel.

"Kemudian kedua, PP ini merupakan turunan dari UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman yang dulu ditandatangi oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono kemudian turunan juga dari Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditandatangani Presiden Joko Widodo," sambungnya.

"Jadi ini selain menuntaskan kewajiban konstitusional juga mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya Fadjroel.

Fadjroel mengaku tidak setuju jika Tapera ini justru dianggap membebankan masyarakat.

Dirinya lantas mengungkapkan bawha Tapera akan dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama akan ditujukan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), itupun yang sudah mempunyai tabungan melalui Taperum.

Setelah itu baru kepada BUMN, TNI dan Polri dan kemudian pihak swasta.

• Anggap Tak Tepat, Bhima Yudhistira Duga Upaya Cari Untung di Balik Iuran Tapera: Motifnya ke Mana?

"Yang kedua Tapera ini akan dilakukan secara bertahap," kata Fadjroel.

"Yang pertama nanti adalah ASN terlebih dahulu, enam sampai tujuh bulan ke depan," jelasnya.

"Lalu kemudian BUMN kemudian TNI Polri baru pihak swasta dan itu berlangsung selama 7 tahun," jelasnya.

Maka dari itu, Fajdroel menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan kondisi perekonomian dari masyarakat di saat Corona.

Dirinya menambahkan, hal itu justru akan memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan hunian yang layak.

"Jadi pemerintah pun menyadari kesulitan di tengah Corona ini tidak bisa secara sekaligus, tetapi akan dilakukan secara bertahap terutama kepada ASN yang mempunyai tabungan melalui Taperum," terangnya.

"Jadi tidak ada sebenarnya bebannya kepada masyarakat."

"Ini adalah peluang, khususnya bagi ASN, bagi BUMN, bagi TNI-Polri untuk mendapatkan rumah pertama," pungkasnya.

• Mulai Januari 2021, Pemerintah Wajibkan ASN untuk Membayar Iuran Tapera Sebesar 2,5 Persen Gaji

Simak videonya mulai menit ke- 3.04

Bhima Yudhistira Duga Upaya Cari Untung di Balik Iuran Tapera

Di sisi lain, Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menduga pemerintah tengah berupaya mengambil keuntungan dari iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal itu, Bhima Yudhistira menilai iuran yang memotong gaji 3 persen itu justru merugikan masyarakat di tengah masa pandemi.

Dari potongan 3 persen itu, 0,5 persen dari penghasilan pengusaha dan 2,5 persen dari gaji karyawan.

Menurutnya, pemerintah justru berusaha memanfaatkan Tapera sebagai cara menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN).

Hal itu disampaikannya dalam kanal YouTube Kompas TV, Rabu (10/6/2020).

Bhima mengatakan, dalam masa pandemi yang dibutuhkan masyarakat bukanlah sebuah rumah.

Melainkan makanan dan kesehatan untuk bisa bertahan hidup.

"Tapi di saat pandemi sekarang ini justru saya melihat bukan urgensi untuk kepemilikan rumah," kata Bhima.

"Karena sekarang ini bagaimana survival untuk bertahan hidup dulu."

• Tanggapi IDAI yang Tolak Pembukaan Sekolah, Anies Baswedan: Jangan Beri Kesan Kita Mau Buka Sekolah

Tak cuma untuk saat ini, Bhima menyebut pemenuhan kebutuhan dan kesehatan masyarakat lebih penting hingga 7 tahun ke depan.

"Jadi mulai dari kesehatan, kemudian makanan, itu dua kebutuhan pokok yang lebih penting daripada perumahan," ujar Bhima.

"Bahkan sampai 7 tahun ke depan."

Lantas, Bhima pun menyinggung PP yang secara resmi diberlakukan Jokowi.

"Ya kalau kita baca PP-nya secara lebih detail, ini kan ada pasal yang jelas bahwa uang ini akan diolah oleh manager investasi," ucap Bhima.

"Tapi di situ ada penempatan salah satu opsinya adalah penempatan di surat berharga negara."

Hal itulah yang menurutnya janggal.

Bhima menduga, pemerintah tengah berusaha mencari keuntungan di balik iuran Tapera.

"Sehingga ini ada keuntungan yang akan dinikmati pemerintah," kata Bhima.

"Jadi semacam dana full dana dari pekerja dan pengusaha 3 persennya itu."

• Anies Senyum-senyum saat Dokter Sebut Sekolah Tak Boleh Dibuka karena Kasus Corona Anak Masih Tinggi

Lebih lanjut, Bhima juga menduga pemerintah berupaya menambal defisit APBN hingga memaksa warga membayar iuran Tapera saat kondisi sulit.

Ia menilai, iuran Tapera ini memilikin skema yang mirip dengan BPJS Tenaga Kerja.

"Nanti kemudian masuk dalam manager investasi, dimasukkan lagi kemudian untuk menambal defisit APBN."

"Ini skema yang jelas seperti BPJS Tenaga Kerja," imbuhnya.

Karena itu, setelah iuran Tapera disahkan, Bhima menyebut masyarakat memiliki dua beban sekaligus.

Pasalnya, gaji yang diperoleh dikenai potongan langung dari BPJS Tenaga Kerja dan iuran Tapera.

"Makanya ini jadi bingung juga, sudah dipotong iuran BPJS tenaga kerja," kata dia.

"Kemudian pekerja yang sudah punya rumah tetap dipotong Tapera, motifnya ke mana?"

"Motifnya sepertinya untuk menambal defisit APBN."

(TribunWow/Elfn Nugroho/Jayanti)