Sindir Pihak Istana, Pandu Riono Sebut Pemerintah Pentingkan Ekonomi dalam PSBB: Saya Mau Koreksi

TRIBUNWOW.COM - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai pemerintah hanya mementingkan perbaikan ekonomi dalam penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19).

Hal tersebut ia sampaikan setelah mendengar penjelasan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan.

Seperti diketahui, beberapa daerah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan perkembangan kasus baru.

• Sebut Warga DKI Abai saat PSBB Transisi, Pakar Epidemiologi Beberkan Risiko Besar: Jangan Main-main

Namun wilayah seperti DKI Jakarta sudah mulai melonggarkan PSBB dan membuka beberapa sektor.

Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono menanggapi hal itu saat dihubungi dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi di TvOne, Senin (8/6/2020).

Awalnya, ia menyebutkan pemerintah dan masyarakat harus mengubah pola pikir agar sebisa mungkin mencegah terpapar Virus Corona.

"Itulah, kita harus mengubah mindset kita. Mencegah itu jauh lebih baik," kata Pandu Riono.

Ia menilai kesehatan masyarakat harus lebih dulu diutamakan daripada produktivitas ekonomi.

Hal itu Pandu sampaikan untuk mengoreksi pemaparan Dany Amrul sebelumnya.

"Saya mau koreksi Pak Dany, jangan menggunakan produktif dan aman," ucap Pandu.

"Aman dulu baru produktif. Jadi kesehatan dulu yang lebih penting," tegasnya.

"Ini yang semua harus narasinya sama. Aman dan produktif," tambah Pandu.

Ia menyebutkan kebijakan pemerintah saat ini lebih mementingkan produktivitas ekonomi daripada kesehatan masyarakat.

• Soroti PSBB Transisi di Jakarta, Pengamat Sebut Kebijakan Coba-coba: Masyarakat Bosan di Rumah

"Saya lihat pemerintah itu lebih mengarah ke produktif dulu baru aman, itu keliru menurut saya," ungkap Pandu.

"Jadi aman ini yang perlu kita promosikan," tegasnya.

Pandu lalu mengusulkan bentuk PSBB yang berbasis masyarakat.

Ia menilai hal tersebut akan lebih efektif daripada PSBB yang dirancang pemerintah selama ini.

"Bagaimana perilaku aman? Pembatasan sosialnya sekarang harus sudah diinisiasi oleh masyarakat," papar Pandu.

"Jadi pembatasan sosial berbasis komunitas, berbasis lingkungan. Kalau di kota itu RW, kalau di daerah itu desa," lanjutnya.

Ia menilai bentuk PSBB yang berbeda tersebut akan membuat masyarakat lebih memiliki kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan.

"Jadi mereka yang akan jadi tulang punggung atau garda terdepan melaksanakan perilaku aman ini," jelas Pandu.

"Ini yang menurut saya sudah waktunya pemerintah menyerahkan ke masyarakat," tambah dia.

Menurut Pandu, hal itu sudah menjadi kesalahan pemerintah sejak awal.

"Kesalahan kita strategi awal adalah terlalu didominasi oleh pemerintah, jadi lupa mengajak masyarakat," paparnya.

Pandu Riono memberi contoh ada beberapa daerah yang memberlakukan PSBB berbasis komunitas dan terbukti lebih sukses.

"Banyak daerah yang tidak perlu PSBB tapi melaksanakan pembatasan sosial lebih sukses, lebih berhasil," tandasnya.

• Ingin PSBB Surabaya Raya Dihentikan meski Kasus Masih Tinggi, Risma Prihatin Banyak Pengangguran

Lihat videonya mulai menit 8:20

Pengamat Sebut Kebijakan Coba-coba

Pengamat Kebijakan Publik Jehansyah Siregar menilai kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta sebagai langkah coba-coba.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia ungkapkan saat dihubungi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi di TvOne, Senin (8/6/2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang PSBB sebagai masa transisi menjelang new normal.

• Protokol Lengkap selama PSBB Transisi di Jakarta, Bahas Tanggal Masuk Sekolah hingga Aturan di Pasar

New normal disebut sebagai cara hidup baru setelah adanya pandemi Virus Corona (Covid-19).

Menanggapi hal tersebut, Jehansyah Siregar menyoroti bagaimana pertumbuhan kasus positif masih tinggi sementara sudah mulai ada wacana new normal.

"Kemarin misalnya, turun tapi minggu kemarin tinggi sekali di DKI," kata Jehansyah Siregar.

Ia menilai sebetulnya saat ini belum tepat untuk melonggarkan PSBB.

Seperti diketahui, pada PSBB fase tambahan ini beberapa sektor ekonomi sudah dapat dibuka.

"Ini dari kondisi kesehatan, sebenarnya belum ada tanda-tanda pemerintah bisa melonggarkan PSBB," ungkap Jehansyah.

Jehansyah menduga pelonggaran PSBB kali ini dilakukan karena mempertimbangkan kondisi ekonomi.

"Tapi dari sisi ekonomi, itu 'kan membuat pemerintah melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi di masyarakat juga kondisi sosial budaya," paparnya.

"Masyarakat sudah mulai bosan terlalu lama di rumah," kata Jehansyah.

"Dari sisi sosial keagamaan, masyarakat sudah mulai ingin beribadah di rumah-rumah ibadah," lanjut dia.

Menurut Jehansyah, kebijakan kali ini sebagai cara pemerintah untuk melihat bagaimana perkembangan kasus.

• Tanggapi PSBB Transisi di DKI Jakarta, Sandiaga Uno Tak Setuju Pembukaan Mal: Usaha Kecil Menengah

Ia bahkan menyebutkan pemerintah terkesan coba-coba dengan meluncurkan PSBB masa transisi ini.

"Jadi akhirnya ini suatu kebijakan yang menurut saya coba-coba," ungkap Jehansyah.

"Coba dulu kita longgarkan, nanti dari sisi kesehatannya apakah kasus meningkat," lanjut dia.

Ia menyoroti bagaimana seharusnya kebijakan berpijak pada fakta di lapangan.

Jehansyah menyinggung secara epidemiologis tingkat penyebaran virus masih tinggi.

"Jadi kalau ditanya bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk mengetahui kebijakan ini, terus terang tidak ada yang tahu," jelas Jehansyah.

"Karena dari sisi kasus, pandemi masih tinggi," tambahnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)