Ikuti Diskusi soal 'Pemecatan Presiden di Masa Pandemi', Refly Harun: Tidak Mudah Jatuhkan Presiden

Tayang: Selasa, 2 Juni 2020 08:53 WIB

Penulis: Mariah Gipty

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dalam kanal YouTube-nya, Refly Harun, Selasa (2/6/2020). Refly Harun sempat menjadi narasumber dalam seminar via daring bersama sejumlah tokoh lainnya yang membahas soal kebebasan berpendapat dan pemakzulan presiden di masa pandemi.

"Demikian juga tahu 2001 Gus Dur hanya di backup oleh satu partai yang setia yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, semua partai berbelok ingin memberikan Gus Dur setelah memilihnya pada sidang umum MPR 1999," singgungnya.

Lalu, Pakar 50 tahun ini menegaskan bahwa mundurnya presiden itu dipengaruhi oleh DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi.

• Blak-blakan, Refly Harun Ungkit Masa Kelam Orde Baru: Sadar atau Tidak, Nuansa Itu saat Ini Ada

"Mengimpeach presiden tidak gampang, ada tiga lembaga yang terlibat, pertama DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan kemudian MPR," ujarnya.

Sedangkan, di dalam DPR sebagian besar merupakan partai pendukung presiden.

"Kita tahu kalau kita bicara konstelasi politik sekarang hampir semua partai politik yang berada ada di DPR itu berada di sisi pemerintah yang di luar pemerintah hanya PKS , kemudian PAN dan Demokrat."

"Enam partai lainnya berada di sisi pemerintah, mulai dari PDIP, bahkan Gerindra kemudian Golkar kemudian NasDem, lalu PKB lalu terakhir PPP," jelas Refly.

Sehingga pemakzulan presiden itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan.

"Jadi secara hitung-hitungan di atas kertas tidak mungkin pemberhentian presiden dilakukan," lanjutnya.

Selain itu mundurnya presiden juga harus diikuti dengan alasan yang kuat.

"Belum lagi alasannya harus konstitusional, justified, yaitu satu melakukan pelanggaran hukum berat."

"Yang kedua melakukan perbuatan tercela, yang ketiga tidak memenuhi syarat," jelas Refly.

• Soal Diskusi Pemecatan Presiden, Refly Harun Ungkit Turunnya Soekarno dan Gus Dur: Murni Politik

Lihat videonya mulai menit ke-5:20:

Pemakzulan Soekarno dan Gus Dur Dinilai Politis

Diskusi bertema pemecatan presiden yang diselenggarakan oleh sejumlah mahasiswa FH UGM dilatarbelakangi oleh adanya suara sebagian masyarakat yang ingin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turun karena dianggap tak bisa menangani Virus Corona (Covid-19).

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkit kembali peristiwa diturunkannya presiden pertama RI Ir. Soekarno dan presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Refly mengulas bahwa kedua presiden tersebut diturunkan karena alasan politis.