Terkini Nasional
Singgung Utang Budi Politik, Yunarto Wijaya Akui Pernah Tolak Jabatan BUMN: Ngapain Dimaki Tiap Hari
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya secara gamblang mengaku sempat menolak tawaran jabatan komisaris di BUMN.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
Namunm, menurut Yunarto ada sejumlah pejabat yang menduduki posisi tinggi hanya karena balas budi politik.
Hal itulah yang tak mau dilakukan Yunarto.
"Tapi ada nama-nama lain, kita jujur lebih ke arah memang ini kan balas budi politik itu ada loh di setiap rezim," kata Yunarto.
"Ya udah sah-sah aja ketika itu jadi tradisi, walaupun gue termasuk orang yang kritik itu karena porsinya harus semakin diperkecil."
Lantas, ia membeberkan alasannya menolak posisi komisaris utama di perusahaan BUMN.
Selain enggan mendapat jabatan karena utang budi politik, Yunarto mengaku sudah memiliki penghasilan yang jauh lebih besar.
"Gue enggak mau jadi bagian dari itu, alasannya karena secara sistem gue enggak setuju porsi buat orang yang punya jabatan karena utang budi politik," ucap Yunarto.
"Dan yang kedua, belagunya nih ya, penghasilan gue lebih besar dari itu. Jadi ngapain gue dimaki-maki tiap hari jadi komisaris, lo bakal dimaki-maki di Twitter," tukasnya.
• Bahas Identitas Tionghoa di Indonesia, Yunarto Wijaya Analogikan dengan Fenomena Anak Bungsu
Simak video berikut ini menit ke-13.25:
Ungkit Pilpres 2019
Pada kesempatan itu, sebelumnya Yunarto Wijaya blak-blakan mengungkit kembali soal Pilpres 2019 lalu.
Dilansir TribunWow.com, Yunarto Wijaya bahkan membandingkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
Menurut dia, Jokowi lebih baik ketimbang Prabowo untuk menjadi seorang presiden.
• Dosen UII Diteror, Hendri Satrio Curigai Pengalihan Isu: Lagi-lagi dari Periode Pertama Pak Jokowi
Pada kesempatan itu, mulanya Yunarto kembali menyinggung soal Pemilu 2019 lalu.
"Kalkulasinya sih satu, kalau bicara sekedar idealisme kan karena gue yakin orang itu lebih bagus," kata Yunarto.
"Gue harus akuin sama lah dengan istilah pemilu itu memilih bagaimana menyingkirkan yang terburuk dari kepemimpinan nasional atau kepemimpinan dalam daerah itu."