Breaking News:

Terkini Nasional

Klarifikasi soal Pembatalan Seminar Pengunduran Diri Presiden, Zainal Arifin: Ada Ancaman Pembunuhan

Zainal Arifin Mochtar menyampaikan klarifikasi soal kabar pembatalan seminar yang bertemakan pemakzulan presiden karena wabah Virus Corona.

YouTube Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu (31/5/2020). Zainal Arifin Mochtar menyampaikan klarifikasi soal kabar pembatasan seminar bertopik pengunduran diri presiden karena wabah Virus Corona. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menyampaikan klarifikasi soal kabar pembatalan seminar yang bertemakan pemakzulan presiden karena wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Zainal Arifin menyebut pihak panitia dan pembicara mendapatkan teror hingga ancaman pembunuhan akibat topik yang diangkat dalam seminar itu.

Tak hanya itu, ia juga mengklarifikasi bahwa UGM sama sekali tak ada hubungannya terkait pembatalan seminar tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun (kiri), dan Dosen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar (kanan) dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu (31/5/2020). Zainal Arifin Mochtar menyampaikan klarifikasi soal kabar pembatasan seminar bertopik pengunduran diri presiden karena wabah Virus Corona.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun (kiri), dan Dosen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar (kanan) dalam kanal YouTube Refly Harun, Minggu (31/5/2020). Zainal Arifin Mochtar menyampaikan klarifikasi soal kabar pembatasan seminar bertopik pengunduran diri presiden karena wabah Virus Corona. (YouTube Refly Harun)

Disebut Refly Harun Lawan Jokowi Pasca Dicopot bersama Anies, Sudirman Said: Urusan yang Menafsirkan

Kecewa soal Rangkap Jabatan Wamen, Refly Harun Puji Susi-Erick Thohir: Mereka Rela Hilang Kesempatan

Pernyataan itu disampaikan Zainal Arifin melalui kanal YouTube Refly Harun, Minggu (31/5/2020).

"Saya klarifikasi satu hal soal dibatalkan UGM itu, jadi UGM tidak membatalkan," ucap Zainal.

"Ceritanya itu adalah ketika ada teror lalu kemudian pembicara maupun penyelenggara anak-anak mahasiswa ini kemudian bertemu lalu menyepakati bahwa keadaan tidak kondusif."

Karena menaganggap teror tersebut berbahaya maka panitia membatalkan seminar pemakaran presiden itu.

Melanjutkan penjelasannya, Zainal lantas menyebut UGM tak memiliki peran apapun dalam pelaksanaan dan pembatalan seminar.

"Karena memang ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya," ucap Zainal.

"Lalu mereka menyatakan tidak dilaksanakan, jadi UGM sama sekali tidak membatalkan, tidak ada peran UGM di sana membatalkan."

Pasalnya, menurut Zainal seminar itu diselenggarakan oleh sekumpulan mahasiswa hukum tata negara UGM.

Refly Harun Sindir Rangkap Jabatan 3 Wamen: Gaji Pembantu Menteri Tak Ada Apa-apanya dari Dirut BUMN

Tak hanya itu, Zainal juga menyebut perkumpulan mahasiswa itu tak secara langsung berada di bawah naungan UGM.

"Mereka sendiri para mahasiswa dan pembicaranya itu sepakat untuk tidak melanjutkan diskusi," ucap Zainal.

"Iya Constitutional Law Society, ini yang banyak orang miss di publik. Seakan-akan ini UGM, ini Fakultas Hukum, padahal enggak."

Lantas, Zainal mengatakan seminar tersebut diselenggarakan secara online.

Ia juga mengungkapkan seminar itu ingin diselenggarakan mahasiswa yang tak bisa berkegiatan di kampus karena wabah Virus Corona.

"Jadi ada namanya mahasiswa yang mengambil jurusan hukum tata negara, mereka menjuluki dirinya itu komunitas HT," kata Zainal.

"Namun belakangan mereka ubah namanya menjadi CLS itu, komunitas ini tidak ada di bawah UGM langsung."

"Mereka ya anggotanya anak-anak mahasiswa yang senang diskusi lalu tiba-tiba mereka setelah ujian enggak ngapa-ngapain lalu ngumpul mau bikin diskusi," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-4.28:

Alasan Kritik Pemerintah

Di sisi lain, sebelumnya Refly Harun mengungkap alasan mengapa dirinya sering mengkritik pemerintah.

Mulanya, Refly mengatakan bahwa ia tak takut akan suatu jabatan.

Ditanya Mau Tidak Kembali Dapat Jabatan di Pemerintahan, Refly Harun: Tergantung Hati Juga Ya

"Jadi tidak takut menjabat tapi tidak juga harus takut kehilangan jabatan, saya kira itu saja untuk sementara," ujarnya lagi.

Refly menuturkan bahwa tidak semua orang akan selalu berada di luar pemerintahan.

Pasalnya dengan berada di dalam pemerintahan, seseorang bisa memberikan sumbangsihnya.

"Karena kita tidak boleh juga alergi bahwa 'Wah kita akan selama-lamanya ada di luar pemerintahan kalau enggak nanti kapan lagi kita akan memberikan kontribusi'," ungkap dia.

Pakar hukum lulusan Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, jika memang berada di dalam pemerintahan tidak membuat seseorang nyaman, berada di luar pemerintahan juga tidak masalah.

"Tapi kalau kita berada di dalam pemerintahan kita tidak nyaman, tidak sesuai dengan jiwa kita berada di luar pemerintahan sama terhormatnya," kata dia.

Sempat Puji Perekonomian Pemerintahan Jokowi, Refly Harun: Ketika Hadapi Corona Rasanya Kelabakan

Apalagi menurutnya pengamat tidak membebani keuangan negara.

"Bahkan kalau di luar pemerintahan kan tidak membebani keuangan negara kan, tidak ada gaji bagi pengamat ya," ujar dia.

Refly menegaskan dirinya selalu mengkritik pemerintah, karena pemerintah sendiri digaji oleh rakyat.

Mereka yang mengurus pemasukan uang negara.

"Bagi orang yang mengkritik pemerintahan itulah filosofinya kenapa pemerintahan harus dikritik, harus diberi masukan?"

"Karena dia digaji oleh uang rakyat karena dia menguasai state financial resources, jadi sangat heran sekali kalau ada orang kerjanya mengkritik orang yang mengkritik pemerintahan," jelasnya.

Lantas, Pakar Hukum Tata Negara 50 tahun ini menyindir orang-orang yang suka mengritik orang yang tengah mengkritik pemerintah.

"Itu kurang kerjaan menurut saya, kalau menurut mereka kerjaan, kalau kita menganggapnya kurang kerjaan, kalau mereka menurut mereka kerjaan."

"Karena itu paling mengasyikkan menjadi alat bagi kekuasaan itu kan mengasyikkan. Apalagi kita tahu bahwa penguasa menguasai state finansial resources di republik ini," jelas dia.

Kritis Terhadap Pemerintah, Refly Harun Tolak Anggapan Bentuk Penolakan atas Pencopotan dari BUMN

Refly menjelaskan bahwa penguasa itu berhak mengatur suatu perusahaan dan jabatan.

"Tinggal pilih kita mau apa, mau perusaahaan A, perusahaan B, jabatan A, jabatan B kan semuanya milik penguasa," lanjutnya.

Hal itu sudah termaktub dalam undang-undang.

"Karena undang-undang mengatur demikian, bukan penguasanya hebat, karena undang-undang siapapun yang menjadi presiden siapapun yang menjadi menteri BUMN, ya otomatis dia menjadi pengelola semua aset negara, aset republik ini kira-kira begitu ya," jelasnya.

Saat ditanya berapa nilai untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Refly justru mengungkit tahun 2014.

Ia memberikan nilai enam pada kabinet Jokowi pada periode pertama.

"Kemudian berapa nilai yang bapak beri untuk pemerintahan saat ini, waduh saya enggak bisa nilai ya." kata Refly Harun sambil menyebutkan pertanyaan yang diberikan padanya.

"Saya pernah memberikan poin ketika 2014, Presiden Jokowi membuat kabinet saya kasih nilai enam pada waktu itu tahun 2014," jelasnya.

Singgung New Normal dan PSBB Covid-19, Refly Harun: Pemerintah Sepertinya Menyerah

Sedangkan, pada 2019 ia memberikan nilai di bawah enam.

Meski demikian, yang terpenting baginya adalah pemerintahan menjadi lebih baik.

"Tahun 2019 saya ditanya lagi waktu di Kompas TV berapa nilainya kira-kira, saya tidak memberikan exact number tapi saya kasih nilainya saya bilang kurang dari enam, kira-kira begitu."

"Tapi kita harapkan pemerintahan ini lebih baik, lebih baik jadi jangan sampai pemerintahan jadi tidak baik," harapnya. (TribunWow.com)

ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved