Anggota DPRD Sumut Nyaris Baku Hantam Pertanyakan soal Korupsi Bansos, BPBD Ungkap Rincian Bantuan

TRIBUNWOW.COM - Diberitakan sebelumnya anggota DPRD Sumatera Utara Rony Situmorang menemukan adanya indikasi korupsi bantuan sembako.

Terkait penemuan tersebut, Rony terlibat cekcok dengan petugas hingga hampir terjadi baku hantam.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut membantah adanya kebocoran pengadaan sembako.

• Diperpanjang hingga Akhir Tahun, Besaran Program Bansos Berkurang dari Jadi Rp 300 Ribu

Rony mengambil 20 sampel bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak Covid-19.

Ia menemukan adanya perbedaan berat bantuan sembako dari yang seharusnya.

Gula yang seharusnya seberat dua kilogram disunat 2,5 ons.

Kemudian beras yang seharusnya seberat 10 kg, disunat 0,5 hingga satu kilogram.

"Ada 20 sampel sembako yang kita turunkan. Dugaan kita benar, berat tidak sesuai dengan seharusnya," ucap Rony.

Dari temuan tersebut ia kemudian menanyakannya ke petugas.

Saat itulah terjadi cekcok dan nyaris baku hantam.

Hal ini ternyata bukanlah kejadian pertama kali, sebelumnya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga juga menemukan kejanggalan mark up yang sama.

Dikutip dari TribunMedan.com, Rabu (20/5/2020), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut membantah adanya kebocoran pengadaan sembako.

• Bansos Diberikan hingga Akhir Tahun, Sri Mulyani Sebut Ada Penyesuaian Besaran Jadi Rp 300 Ribu

Kepala BPBD Pemprov Sumut, Riadil Akhir Libis menyebut tak ada kebocoran hingga belasan miliar dari pengadaan sembako program Jaring Pengaman Sosial untuk warga terdampak Covid-19.

Termasuk soal tudingan selisih harga dan berat pengadaan sembako.

Riadil mengaku tidak ada aksi ambil untung dan tidak ada mark up.