Beberkan Kejanggalan Dana Covid-19, Politisi PSI Pertanyakan Anies Baswedan: Potong Rp 1,5 Triliun

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana mempertanyakan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan Covid-19.

Menurut dia, ada sejumlah kejanggalan dari pemotongan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan pandemi.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube William Aditya Sarana, diunggah Sabtu (16/5/2020).

• Tegaskan Larangan Anies Baswedan soal Mudik Lokal, Riza Patria: Mudiknya Virtual Kelihatan Juga

"Saya mau blak-blakan," ungkap William Aditya Sarana.

Ia menuturkan besarnya anggaran yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan Covid-19.

"Jadi sebenarnya berdasarkan Pergub terbaru yang diberikan Pak Anies ke DPRD, Pak Anies membutuhkan uang sebesar Rp 2,8 triliun untuk penanganan Covid-19," jelasnya.

Biaya triliunan rupiah itu didapat dari pemotongan anggaran belanja lainnya.

"Uangnya dari mana? Uangnya adalah hasil dari potongan-potongan anggaran yang harusnya dibelanjakan untuk sesuatu yang lain, lalu dibelanjakan untuk Covid-19," kata William.

Hal yang menjadi janggal bagi William adalah anggaran pembelian ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak banyak dipotong.

Sebelumnya, pembelian RTH dianggarkan sebesar Rp 1,5 triliun.

Namun dari jumlah yang banyak itu hanya dipotong Rp 24 miliar.

"Pertanyaannya, uang Rp 300 miliar RTH itu seperti apa?" ungkap William.

"Sebenarnya uangnya itu bukan Rp 300 miliar, tetapi ada Rp 1,5 triliun untuk belanja ruang terbuka hijau," lanjut dia.

• Sri Mulyani Ungkap Anies Baswedan Tak Punya Anggaran untuk Salurkan Bansos bagi 1,1 Juta Warga DKI

"Hanya dipotong sebesar Rp 24 miliar dari Rp 1,5 triliun itu untuk dimasukkan dalam penanganan Covid-19," papar William.

Selain itu, Anies Baswedan masih tetap menjalankan program Formula-E yang menuai polemik.

"Yang menjadi ironi adalah Pak Anies membayarkan commitment fee Formula-E Rp 500 miliar," kata William.

Selain itu tunjangan kerja daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) turut dipotong untuk membantu penanganan Covid-19.

"Lalu rencana untuk memotong TKD ASN sebesar 50 persen," ungkapnya.

"Seharusnya kita bisa terlebih dulu memotong anggaran Rp 1,5 triliun untuk RTH," kata William.

William menyebutkan masih ada anggaran untuk pembuatan trotoar dengan jumlah besar yang dapat dipotong.

Menurut dia, anggaran tersebut dapat lebih dulu dipotong daripada mengorbankan biaya TKD.

"Lalu ada juga Rp 1,2 triliun untuk trotoar," kata William.

• Beda Pernyataan Jokowi dengan Anies Baswedan: Yang Penting Produktif dan Aman dari Corona

"Jadi tidak perlu memotong anggaran dari TKD ASN kita," jelasnya.

"Mengapa Pak Gubernur terlebih dulu mengorbankan ASN-nya?" tanya dia.

William menilai banyak proyek yang dapat diundur sehingga dianggarkan kembali tahun depan.

"Padahal banyak proyek yang seharusnya bisa dipotong, kita tunda tahun depan. Kita fokus dulu untuk penanganan Covid-19," tegas dia.

"Ada RTH Rp 1,5 triliun, lalu ada trotoar Rp 1,2 triliun, ada Formula-E Rp 500 miliar. Ini yang seharusnya difokuskan Pak Gubernur," papar William.

"Jangan mengorbankan ASN kita," tegasnya.

William menuntut penjelasan dari Anies Baswedan.

"Ini pertanyaan yang harus dijawab Pak Gubernur," tutupnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Anies Baswedan Diserang soal Anggaran Bansos

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat disinggung oleh tiga menteri terkait Bantuan Sosial (Bansos).

Tiga menteri itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (12/5/2020), Anies Baswedan lantas memberikan klarifikasi.

• Soroti PSBB di DKI Jakarta, Ahli Epidemiologi Singgung Anies Baswedan: Gubernurnya juga Euforia

Anies menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja memberikan bantuan sosial lebih awal agar tidak terjadi kelaparan.

"Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi."

"Jadi itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti yang katakan saya tadi tidak ada krisis pangan," ujar Anies.

Anies mengaku tidak ingin ada kekacauan lebih besar jika bansos tidak segera diberikan.

"Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar," ungkapnya.

Anies mengatakan, awalnya semua berjalan lancar.

"Nah ini yang kita lakukan kemudian berjalanlah itu, sudah berjalan lancar tidak ada masalah dan antar jajaran juga tahu, wong ini kesepakatan bersama," ungkap dia.

Selain itu, Anies mengatakan dirinya juga sudah melaporkan kebijakan itu kepada para menteri pada saat rapat koordinasi.

"Pada waktu itu tanggal 2 April dan mereka tahu, dan 9 April itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri, Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri-menteri yang relevan."

"Pada pertemuan tanggal 9 itu pun saya laporkan pada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini tanggal 9 mulai membagikan sosial kepada keluarga-keluarga, sebelum bantuan Pemerintah Pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta," jelas Anies.

• Sebut Kritik Menteri Jokowi Tak Pengaruhi Jalan Politik Anies, Rocky Gerung: Bisa Lenggang Panggung

Gubernur 50 tahun ini mengaku semuanya berjalan lancar hingga Menteri Sosial, Juliari P Batubara sempat bertanya mengapa ada bantuan dobel.

"Ini lancar enggak ada masalah, baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya 'kok penerimanya sama'."

"Muncul polemik, muncul 'kok dobel' kemudian ada pertanyaan ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana kesepakatan dulu?" ujar Anies.

Anies menjelaskan bahwa sejak awal kesepakatan tidak ada bantuan per orang.

Dengan tegas, Anies menyebut pihaknya yang berada di lapangan lebih tahu apa yang terjadi.

"Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang, nah Bang Karni dan semua hadirin ILC yang semua kita hormati."

"Bagi kita yang berada di lapangan ya mengetahui secara detail, tahu persis, sudah tidak ada diskusi perorang, 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang itu diskusi orang sudah selesai zaman dahulu," tegasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Mariah Gipty)