Jokowi Naikkan Iuran BPJS saat Pandemi, Anggota DPR Ini Ungkap Kekecewaan: Tidak Tepat Waktunya

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dilansir TribunWow.com, Saleh Daulay mengaku menyayangkan kenaikan iuran BPJS itu.

Ia menyebut, kenaikan BPJS dilakukan di saat yang tidak tepat, saat warga mengalami kesulitan ekonomi akibat Virus Corona.

• BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an

• BPJS Naik, Refly Harun Ungkap Kritik dari Orang Dekat Jokowi: Kalau Saya Kritik Dibilang Sakit Hati

Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Kompas TV, Kamis (14/5/2020).

"Pertama, saya tentu menyayangkan juga, menyesalkan keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah di tengah situasi sulit seperti ini," kata Saleh.

"Karena pemerintah ini kelihatannya tidak merasakan apa yang dirasakan masyarakat."

Saleh mengatakan, masyarakat kini dalam kondisi sulit.

Bahkan, menurutnya pemerintah juga mengakui kondisi sulit yang dialami masyarakat akibat Virus Corona.

"Padahal semua orang mengatakan situasinya sulit, bahkan yang mengatakan bukan masyarakat," terang Saleh.

"Pemerintah juga mengatakan bahwa sekarang masyarakat sulit."

Lebih lanjut, Saleh menyebut pemerintah kini seolah mengabaikan DPR dan Mahkamah Agung.

• Jokowi Resmi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Putih Sari: Tidak Bijaksana di Waktu yang Tidak Pas

Sebelumnya, Mahkamah Agung sempat membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Namun, tak lama setelahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantas kembali mengumumkan kenaikan BPJS.

"Tapi anehnya pemerintah mengakui situasi saat ini sulit tapi pemerintah menaikkan iuran BPJS," terang Saleh.

"Yang kedua, pemerintah mengabaikan dua pilar demokrasi kita, yaitu DPR dan Mahkamah Agung."

Tak hanya itu, sebagai anggota DPR, Saleh mengaku pihaknya menolak keras kenaikan iuran BPJS.

"Karena DPR itu kan lembaga lesgilatif, berkali-kali kita rapat semua menyatakan ini jangan dinaikin dulu, tidak tepat waktunya dinaikin," ujarnya.

"Itu diabaikan kan buktinya naik. Kemudian yang kedua, itu mengabaikan juga putusan Mahkamah Agung."

Lantas, Saleh menyinggung keputusan Mahkamah Agung yang kemudian dibatalkan presiden.

Terkait hal itu, Saleh menduga kenaikan iuran dilakukan pemerintah karena sudah kesulitan mencari anggaran pembiayaan BPJS.

"Mahkamah Agung kan sudah memutuskan Perpres 75 tahun 2019 itu kan dibatalkan, tetapi sekarang malah pemerintah buat Perpres baru, Nomor 64 tahun 2020."

"Jadi saya merasa pemerintah kesulitan mencari anggaran terkait pembiayaan BPJS ini," tandasnya.

• Kontroversi Iuran BPJS Naik, Istana Angkat Bicara: Tidak Ada Kenaikan Kelas III tapi Subsidi

Simak video berikut ini menit ke-5.48:

Reaksi Kepala Daerah

Di sisi lain, sebelumnya Kebijakan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan menuai pro dan kontra dalam masyarakat.

Pasalnya kebijakan tersebut muncul di tengah situasi pandemi Virus Corona dan kondisi ekonomi yang sulit.

Dilansir TribunWow.com, sejumlah kepala daerah kemudian angkat bicara tentang pendapat mereka terhadap kenaikan iuran BPJS.

• BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga ada kekurangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

"Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN, sehingga defisit ini disempurnakan melalui kenaikan BPJS," kata Ridwan Kamil, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, diunggah Jumat (15/5/2020).

Ridwan Kamil menuntut ada penjelasan dari pemerintah pusat tentang rincian kenaikan BPJS, termasuk alasan kebijakan tersebut.

"Dari kami meminta penjelasan lebih jelas, karena sampai hari ini memang kalau saya baca penjelasan belum komprehensif alasan kenapa naik," jelas Ridwan Kamil.

"Supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab. Kami butuh jawaban, karena tugas provinsi 50 persen adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi berbeda keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengakui keputusan tersebut memang tidak mudah secara politis, tetapi perlu dilakukan.

"Apa yang menjadi keputusan presiden, tentunya secara politik ini tidak mudah," terang Ganjar Pranowo.

"Saya yakin sekali presiden tanda tangan itu tidak mudah, karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," lanjut dia.

Meskipun begitu, Ganjar memahami BPJS memang membutuhkan tambahan dana yang besar, terutama dalam kondisi pandemi saat ini.

"Tapi kalau saya bicara pertimbangannya, tampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa meng-cover para pasien. Sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.

"Maka tindakan yang cukup berisiko secara politik dan sangat tidak populer ini, sebaiknya presiden harus mengambil itu dan adanya reaksi juga luar biasa," lanjutnya.

Ganjar kemudian menekankan kenaikan BPJS harus seiring dengan kinerja yang lebih baik.

"Sepertinya juga, kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional," ungkap Ganjar Pranowo.

Ia meminta BPJS Kesehatan perlu mengubah diri dan dikelola secara lebih profesional lagi.

Kepala daerah lainnya, yakni Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyoroti kenaikan iuran BPJS yang akan dimulai pada 2021.

"Ini juga harus diluruskan dulu, mana yang mau dipakai?" tanya FX Hadi Rudyatmo.

Ia kemudian menyinggung situasi ekonomi yang tengah sulit karena pandemi Virus Corona.

• Ali Ngabalin Bahas BPJS Naik, Pasien Cuci Darah Soroti Angka Rp 35 Ribu: Orang Kaya Enggak Apalah

"Cuma kalau dalam posisi kondisi kayak begini menaikkan BPJS, menurut saya kurang tepat, tidak pas," kata Rudy.

"Masyarakat baru banyak yang di-PHK, banyak yang dirumahkan," jelas dia.

Selain itu Plt Wali Kota Blitar Santoso menyebutkan berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat di daerahnya.

"Pemerintah Kota Blitar sampai mengambil kebebasan sebagian warga kita yang menempati di rusunawa," papar Santoso.

"Kita bebaskan selama tiga bulan tidak menarik iuran, karena kondisinya memang tidak mampu," lanjutnya.

Selain itu, ia juga membebaskan pajak bagi para pemilik usaha rumah makan.

Santoso menilai kenaikan BPJS saat ini tidak tepat waktu.

"Apalagi kalau nanti dinaikkan iuran BPJS, jelas mereka menjadi terpukul kembali," kata Santoso.

"Makanya saya sepakat itu ditangguhkan, diundur dulu sampai kondisi masyarakat minimal sudah mulai bisa beraktivitas," tegasnya. (TribunWow.com)