Iuran BPJS Naik, Wakil Ketua BPKN Ungkap Keluhan Warga: Logika Bisa Terima, Kemampuan Tidak

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak buka suara soal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dilansir TribunWow.com, Rolas Sitinjak menyebut banyak warga yang mengaku tak sanggup membayar iuran BPJS.

Meskipun begitu, menurutnya warga memahami kenaikan iuran BPJS itu karena sadar bahwa berobat membutuhkan banyak biaya.

• BPJS Naik, Politisi PKS Ini Gamblang Sebut Pemerintah Tak Pahami Derita Warga: Ini Tuna Empati

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS saat Pandemi, Anggota DPR Ini Ungkap Kekecewaan: Tidak Tepat Waktunya

Hal itu disampaikan Rolas Sitinjak melalui kanal YouTube Kompas TV, Jumat (15/5/2020).

"Ketika terjadi kenaikan pertama kali, kami dari BPKN membuat survei-survei kecil yang random," ujar Rolas.

"Terus yang kedua juga ketika kenaikan ini, ketika pembatalan MA terjadi terus ketika sekarang presiden melakukan keputusan naik lagi kami juga melakukan survei kecil."

Menurut Rolas, logika masyarakat menerima kenaikan iuran BPJS.

Namun, ia menyebut masyarakat tak memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS.

"Pada umumnya secara logika masyarakat menyadari bahwa memang perlu ada kenaikan biaya," kata Rolas.

"Secara logika mereka berpikir demikian karena mengatahui biaya berobat itu enggak murah."

Lebih lanjut, Rolas mengatakan kenaikan iuran BPJS itu dilakukan dalam waktu yang tak tepat.

Ia menyatakan, kondisi pandemi Virus Corona semakin menulitkan kondisi ekonimi warga.

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS saat Pandemi, Anggota DPR Ini Ungkap Kekecewaan: Tidak Tepat Waktunya

Karena itu, Rolas menyebut pemerintah seharusnya memikirkan kondisi warga sebelum resmi menaikkan iuran BPJS.

"Tetapi secara kemampuan ini masih belum, apalagi dinaikkan pada saat pandemi seperti ini," ujar Rolas.

"Momennya sangat tidak tepat menurut kami karena memang secara logika dan secara kemampuan ini dua hal yang berbeda."

"Logika mungkin bisa menerima tapi logika tidak. Ini keadaan yang harus dipikirkan oleh pemerintah," sambungnya.

Lantas, Rolas menyebut ada cara lain memperbaiki ekonomi selain dengan menaikkan iuran BPJS.

Ia mengungkapkan, kenaikan pajak bagi para pengusaha bisa dilakukan untuk menaikkan kondisi ekonomi.

"Ini seperti memaksa gitu, survei yang dilakukan teman-teman pajak ya, setiap orang mau bikin PT harus ada NPWP," jelas Rolas.

"Akhirnya semua orang mengurus NPWP, akhirnya semua orang jadi kena pajak."

"Kenapa enggak ada upaya seperti itu yang dilakukan pemerintah selain menaikkan BPJS gitu loh," tandasnya.

• Reaksi Berbeda Ridwan Kamil sampai Ganjar Pranowo soal BPJS Naik, Soroti Corona dan Nasihati Jokowi

Simak video berikut ini dari menit awal:

Reaksi Kepala Daerah

Di sisi lain, sebelumnya Kebijakan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan menuai pro dan kontra dalam masyarakat.

Pasalnya kebijakan tersebut muncul di tengah situasi pandemi Virus Corona dan kondisi ekonomi yang sulit.

Dilansir TribunWow.com, sejumlah kepala daerah kemudian angkat bicara tentang pendapat mereka terhadap kenaikan iuran BPJS.

• BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga ada kekurangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

"Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN, sehingga defisit ini disempurnakan melalui kenaikan BPJS," kata Ridwan Kamil, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, diunggah Jumat (15/5/2020).

Ridwan Kamil menuntut ada penjelasan dari pemerintah pusat tentang rincian kenaikan BPJS, termasuk alasan kebijakan tersebut.

"Dari kami meminta penjelasan lebih jelas, karena sampai hari ini memang kalau saya baca penjelasan belum komprehensif alasan kenapa naik," jelas Ridwan Kamil.

"Supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab. Kami butuh jawaban, karena tugas provinsi 50 persen adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi berbeda keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengakui keputusan tersebut memang tidak mudah secara politis, tetapi perlu dilakukan.

"Apa yang menjadi keputusan presiden, tentunya secara politik ini tidak mudah," terang Ganjar Pranowo.

"Saya yakin sekali presiden tanda tangan itu tidak mudah, karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," lanjut dia.

Meskipun begitu, Ganjar memahami BPJS memang membutuhkan tambahan dana yang besar, terutama dalam kondisi pandemi saat ini.

"Tapi kalau saya bicara pertimbangannya, tampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa meng-cover para pasien. Sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.

"Maka tindakan yang cukup berisiko secara politik dan sangat tidak populer ini, sebaiknya presiden harus mengambil itu dan adanya reaksi juga luar biasa," lanjutnya.

Ganjar kemudian menekankan kenaikan BPJS harus seiring dengan kinerja yang lebih baik.

"Sepertinya juga, kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional," ungkap Ganjar Pranowo.

Ia meminta BPJS Kesehatan perlu mengubah diri dan dikelola secara lebih profesional lagi.

Kepala daerah lainnya, yakni Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyoroti kenaikan iuran BPJS yang akan dimulai pada 2021.

"Ini juga harus diluruskan dulu, mana yang mau dipakai?" tanya FX Hadi Rudyatmo.

Ia kemudian menyinggung situasi ekonomi yang tengah sulit karena pandemi Virus Corona.

• Ali Ngabalin Bahas BPJS Naik, Pasien Cuci Darah Soroti Angka Rp 35 Ribu: Orang Kaya Enggak Apalah

"Cuma kalau dalam posisi kondisi kayak begini menaikkan BPJS, menurut saya kurang tepat, tidak pas," kata Rudy.

"Masyarakat baru banyak yang di-PHK, banyak yang dirumahkan," jelas dia.

Selain itu Plt Wali Kota Blitar Santoso menyebutkan berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat di daerahnya.

"Pemerintah Kota Blitar sampai mengambil kebebasan sebagian warga kita yang menempati di rusunawa," papar Santoso.

"Kita bebaskan selama tiga bulan tidak menarik iuran, karena kondisinya memang tidak mampu," lanjutnya.

Selain itu, ia juga membebaskan pajak bagi para pemilik usaha rumah makan.

Santoso menilai kenaikan BPJS saat ini tidak tepat waktu.

"Apalagi kalau nanti dinaikkan iuran BPJS, jelas mereka menjadi terpukul kembali," kata Santoso.

"Makanya saya sepakat itu ditangguhkan, diundur dulu sampai kondisi masyarakat minimal sudah mulai bisa beraktivitas," tegasnya. (TribunWow.com)