Ucap Sindiran, Ekonom Ini Duga Wacana Pelonggaran PSBB Muncul karena Wangsit: Akal Sehatnya di Mana?

TRIBUNWOW.COM - Ekonom, Didik J Rachbini mengkritik keras wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dilansir TribunWow.com, Didik menyebut wacana itu bergulir bukan berdasarkan data, namun wangsit.

Lantas, ia pun mempertanyakan dasar rasional munculnya wacana pelonggaran PSBB.

• Ali Ngabalin Bahas BPJS Naik, Pasien Cuci Darah Soroti Angka Rp 35 Ribu: Orang Kaya Enggak Apalah

• Minta WHO Transparan, Fahri Hamzah: Sekarang AS dan China Lagi Berantem Kita Jangan Cuma Nonton

Hal itu disampaikan Didik dalam kanal YouTube Talk Show tvOne, Rabu (13/5/2020).

"Ini catatan kesehatannya bahwa kasus Covid ini masih terus menanjak," kata Didik.

"Kedua, ini underestimate, kematian berdasarkan Corona di DKI itu sudah ribuan dengan protokol Corona."

Menurut Didik, data soal korban Virus Corona patut diragukan kebenarannya.

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung wacana pelonggaran PSBB.

"Ini underestimate, berarti datanya kurang dipercaya tapi inilah yang kita pakai," ujar Didik.

"Pertanyaan saya, berdasarkan rasional apa, ini kan data ilmu, kebijakan itu dasar rasionalnya apa?"

"Akal sehatnya di mana melakukan suatu kebijakan pelonggaran?," sambungnya.

• Tanggapi Wacana Pelonggaran PSBB, Ketum Ikatan Dokter Indonesia: Berisiko Memperluas Penularan

Lebih lanjut, Didik bahkan melayangkan sindiran untuk pemerintah yang mewacanakan pelonggaran PSBB.

Ia menyebut wacana itu muncul bukan berdasarkan data, namun wangsit.

"Berarti kalau mau pelonggaran itu dasarnya bukan ilmu, mungkin wangsit atau apa," terang Didik.

"Dan ini yang harus dipegang."

Dari segi ekonomi, Didik mengaku bahwa Virus Corona merusak perekonomian semua negara yang terdampak.

Didi menyebut, banyak industri yang masih bisa dioptimalkan selama wabah Virus Corona melanda.

"Dimensi ekonomi itu seluruh dunia terkena dampak, tadi dikatakan bahwa banyak industri yang masih jalan," terang Didik.

"Saya juga kan mengawal sebagai komisaris itu jalan, sekarang yang di bidang pendidikan, komunikasi, transportasi untuk distribusi barang berjalan."

"Itu yang harus dikejar bergerak terus," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah tak selayaknya melanggar akal sehat hanya untuk melonggarkan PSBB.

Sebab, selama ini menurutnya PSBB sudah berjalan secara longgar.

Jadi tak perlu kembali melonggarkan PSBB dengan banyak alasan.

"Jadi kita tidak bisa melanggar akal sehat kemudian presiden atau pemerintah 'Silakan longgar'."

"Sekarang dengan PSBB itu saja sudah longgar, apalagi dilonggarkan," tandasnya.

• PSBB akan Dilonggarkan, IDI Beri Contoh Penutupan McDonalds Sarinah: Monggo Saja Kalau Sudah Puncak

Simak video berikut ini dari menit awal:

Imbau Menteri Tak Bicara Ngawur

Di sisi lain, sebelumnya Ekonom senior, Faisal Basri secara terang-terangan menyampaikan imbauan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Faisal Basri menilai Jokowi harus mendisiplinkan para menteri agar tak banyak bicara jika tak paham betul penanganan virus dengan nama lain Covid-19 itu.

Menurut dia, banyaknya menteri yang bicara ke hadapan publik justru akan semakin memperburuk keadaan.

Hal itu disampaikan Faisal Basri dalam acara Mata Najwa, Rabu (13/5/2020).

• Bupati Boltim Kritik Pedas Menteri Jokowi soal Bansos, Karni Ilyas: Sampai Ngamuk Segala Macam?

Mulanya, Faisal Basri menyinggung pemenuhan alat tes Virus Corona yang hingga kini masih belum dijalankan.

Ia menilai, jumlah tes Virus Corona di Indonesia masih sangat kurang.

"Mobilisasikanlah secara nasional, seluruh kedutaan kita di dunia cari itu yang namanya alat tes itu," terang Faisal.

Tak hanya itu, Faisal pun turut menyinggung banyaknya calo yang mencari keuntungan di tengah wabah Virus Corona.

Ia mengatakan, pemerintah pusat tak seharusnya menghabiskan uang dengan membeli alat tes Virus Corona dari para calo.

"Dan yang reliable, jangan dikasih ke calo-calo yang mencari keuntungan besar-besaran di tengah pandemi," ucap Faisal.

"Di sinilah letak pentingnya pemerintah pusat."

• Iuran BPJS Kesehatan Naik saat Pandemi Virus Corona, Berikut Beberapa Hal yang Perlu Anda Ketahui

Lebih lanjut, Faisal meminta pemerintah mempercayai daerah untuk turut melakukan penanganan Virus Corona,

Saat ini, menurutnya pemerintah pusat belum percaya penuh pada pemerintah daerah.

Hal itu terbukti dengan permintaan izin daerah kepada pusat jika ingin menangani Virus Corona.

"Nah kalau daerah, serahkanlah daerah itu paling tahu kondisi daerah," kata dia.

"Kemudian kondisi sosial ekonomi daerah yang tahu, jadi pusat jangan terlalu sepeeri sekarang gitu ya, izinkan tidak izinkan."

"Sudah bukan kewenangan pusat itu kalau menurut saya, bikin guideline saja," sambungnya.

Menurut Faisal, yang perlu dilakukan pemerintah pusat untuk daerah yakni menyiapkan alat tes Virus Corona yang hingga kini masih kurang.

"Yang tidak bisa dilakukan misalnya pengadaan alat tes dalam skala besar, jadi daerah tidak melakukan sendiri-sendiri seperti sekarang," ujarnya.

"Itu tugas pusat menjadi penting."

Di ujung penjelasannya, Faisal lantas menyampaikan imbauannya pada Jokowi.

Ia menyebut, orang nomor satu di Indonesia itu harus mendisiplinkan para menteri agar tak asal bicara soal Virus Corona.

"Satu lagi yang penting adalah Pak Jokowi diminta mendisiplinkan menterinya."

"Enggak usah ngomong Covid deh kalau bukan bidangnya, ngaco, hampir pasti ngaco," tandasnya. (TribunWow.com)

BACA JUGA: Ucap Sindiran, Ekonom Ini Duga Wacana Pelonggaran PSBB Muncul karena Wangsit: Akal Sehatnya di Mana?