Keluhan Karyawan yang Di-PHK soal Kenaikan Iuran BPJS: Kantong Orang Susah, Uang 10 Ribu Juga Besar

Pada kesempatan yang sama Tony juga menyoroti situasi saat ini yang tengah pandemi Virus Corona.

Menurut dia, kondisi ekonomi saat ini sedang sulit mengingat banyaknya masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

• Warga Pilih Turun Kelas setelah Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Tengah Corona: Makin Habis Penghasilan

"Yang pasti KPCDI menyayangkan sikap pemerintah yang menerbitkan peraturan tersebut di tengah situasi krisis wabah Virus Corona di Indonesia," tegas Tony, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (13/5/2020).

Ia menilai kenaikan iuran BPJS saat ini tidak tepat waktu.

"Walau ada perubahan jumlah angka kenaikan, tapi ini masih dirasa memberatkan bagi masyarakat," jelas Tony.

"Apalagi kita tahu kondisi ekonomi yang tidak menentu," tambahnya.

Ia menyebutkan kebijakan tersebut adalah cara untuk mengakali keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS.

"KPCDI menyatakan harusnya pemerintah tidak menaikkan iuran, khususnya pada segmen kelas III," tegas Tony.

"Kelas III ini kita tahu banyak masyarakat yang hampir miskin atau hampir tidak mampu, tapi dia tidak bisa masuk kategori penerima bantuan iuran," lanjutnya.

Tony menyoroti tingginya kenaikan iuran BPJS.

"Kalau kelas III naiknya sebesar Rp 35 ribu, kalau ada empat orang anggota keluarga, maka dibayarkan per tahun itu sebesar Rp 1,6 juta," jelas dia.

• Fahri Hamzah Desak agar Siti Fadilah Dibebaskan demi Bantu soal Corona: Saya Tahu Ini Penganiayaan

Hal itu dirasa akan semakin memberatkan golongan hampir miskin dan tidak mampu.

"Kita tahu bahwa banyak orang yang ter-PHK. Butuh waktu untuk mencari kerja," ungkap Tony.

Ia menyebutkan keluarganya pun terdampak krisis ekonomi yang mengikuti Virus Corona.

"Istri saya saat ini pun gajinya dikurangi, THR-nya dikurangi," kata Tony Samosir.