Warga Pilih Turun Kelas setelah Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Tengah Corona: Makin Habis Penghasilan

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah situasi pandemi Virus Corona.

Iuran tersebut menuai kontroversi, lantaran pernah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Aturan kenaikan itu tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

• Jokowi Naikkan Kembali Iuran BPJS Kesehatan, Timboel Siregar: Sudah Kehabisan Nalar Jadi Seenaknya

Beleid tersebut menjelaskan bahwa kenaikan iuran BPJS akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 untuk peserta mandiri kelas I dan kelas II.

Sementara peserta kelas III baru akan naik pada 2021.

Djuhri, petugas satpam sebuah perumahan di kawasan Cinere, Depok, mengatakan ia merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Hal itu akan semakin mempersulit dirinya. Saat ini, karena ada wabah Covid-19, ia hanya mendapat upah 50 persen.

"Saya kelas II, yang masih nyangkut (pembayaran) BPJS-nya sama saya istri sama satu anak. Kalau naik makin habis penghasilan," kata Djuhri, Rabu (135/2020).

Walau merasa keberatan, Djuhri (52) mengatakan dia tidak ingin memusingkan kenaikan iuran tersebut.

Ia hanya berharap pelayanan BPJS Kesehatan lebih baik.

Menurut dia, yang menjadi masalah saat ini adalah kenaikan iuran terjadi pada saat ekonomi masyarakat mengalami penurunan dratis.

"Ini saya mending masih ada gajian setengah. Masih bisa kebayar BPJS. Lah yang pada nganggur," ungkapnya.

Djuhri menambahkan, besar kemungkinan dia akan mengajukan penurunan kelas BPJS menjadi kelas III jika keuangan keluarganya semakin menipis saat iuran sudah dinaikkan.

"Ya pinginnya mah enggak naik, cuma mau gimana dari pada pusing. Kalau bisa turun (kelas), turun kelas III aja murahan sedikit."

"Soalnya BPJS kan perlu juga kalau sakit atau apa kan," kata dia.