Moeldoko Sebut Wacana Pelonggaran PSBB Bukan untuk Publik, Imbau Kepala Daerah: Tenang

TRIBUNWOW.COM - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko angat bicara terkait wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala bersar (PSBB) yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meoldoko meminta agar masyarakat tidak terlebih dulu salah paham terhadap wacana tersebut.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam tayangan di kanal metrotvnews, Selasa (12/5/2020).

• Diingatkan Petugas PSBB untuk Pakai Masker, Oknum Anggota DPRD Pasaman Ini Pilih Tancap Gas

Purnawirawan Jendral TNI itu menyatakan, apa yang disampaikan presiden kaitannya pelonggaran PSBB tersebut merupakan wacana internal kabinet saja.

Hal itu ditujukan agar kementerian terkait bisa mempersiapkan diri dan rencana skenario yang mesti disiapkan nantinya.

"Ya yang pertama bahwa pelonggaran itu disampaikan oleh presiden di sidang kabinet, itu bersifat internal bukan untuk publik," ujar Moeldoko dikutip TribunWow.com.

"Tujuannya adalah agar menetri yang berkaitan menyiapkan diri dengan perkembangan atau dengan cara-cara mengembangkan skenario plaining terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah nanti apa," tambahnya.

Moeldoko menyampaikan pada dasarnya pemerintasan saat ini sedang fokus mencermati serta mengevaluasi dengan baik atas berjalannya PSBB sejauh ini.

Khususnya, dalam hal kaitannya sejauh mana masyarakat merapkanerapkan protokol dan kebijakan-kebijakan yang dianjurkan, memetakan daerah yang masyarakat masih tidak disiplin serta memantau perkembangan kasus penularan Covid-19.

Parameter-parameter tersebut kemudian akan dievaluasi untuk melihat secara gamblang faktor-faktor penyebab kasus Virus Corona tersebut berkembang.

"Berikutnya kita juga mencari tahu apa penyebab kasus itu berkembang atau tidak bisa diturunkan," ucapnya.

• Said Didu Minta Diperiksa di Rumah karena PSBB, Kuasa Hukum: Pengacaranya sampai Seratus Lebih

• Kucing-kucingan saat PSBB, Pemudik Bayar Rp 160 Ribu dan Terima Risiko: Orang Pengen Balik Kok

Oleh karena itu, Moeldoko kembali menegaskan bahwa wacana pelonggaran atau relaksasi PSBB bukan ditujukan untuk publik.

Melainkan dikhususkan untuk kabinet dan stakeholder yang mengangani Covid-19 agar tetap siaga dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kedepannya.

Karenanya, presiden dalam wacana itu menekankan untuk sangat berhati-hati.

"Untuk itu memang sekali lagi bahwa wacana tentang pelonggaran itu bukan untuk publik, itu dikhususkan untuk seluruh anggota kabinet kususnya yang berkaitan dengan penanganan Covid ini," ucap Moledoko.

"Agar berbagai perkembangan lapangan yang telah digambarkan oleh satuan tugas, berdasarkan pengamatan-pengamatan yang kita jalankan maka kita ke depannya kalau memang sudah terjadi indikasi-indikasi maka kita jangan terlambat," tambahnya.

"Mulai dari sekarang perintah presiden supaya menyiapkan itu semuanya tetapi dengan catatan yang diulang 'hati-hati dengan pelonggaran'," lanjutnya.

Lebih lanjut, Moeldoko juga mengimbau agar masyarakat tidak bingung dalam menyikapi dengan wacana tersebut.

Pihaknya menegaskan bahawa relaksasi PSBB belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Minimal dalam waktu dua pekan pemerintah masih akan mencermati perkembangan Covid-19 ini.

Karena itu, para kepala daerah serta masyarakat diimbau untuk tetap tenang.

"Untuk itu masyarakat tidak perlu bingung menyikapi ini karena pelonggaran belum akan dilakukan dalam waktu dekat," ucap Moeldoko.

"Pelonggaran belum dilaksanakan dalam waktu dekat, lihat dua minggu ke depan apa yang akan terjadi."

"Minimum dua minggu ke depan harus kita cermati dengan baik."

"Untuk itu para kepala daerah supaya tenang masyarakat juga tenang," tandasnya.

• PSBB Jakarta Terus-terusan Dilanggar, Moeldoko: Semuanya Kembali kepada Masyarakat

Simak videonya mulai dari awal:

Jokowi tidak ingin gegabah dalam melakukan pelonggaran PSBB.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengingatkan bahwa penyebaran kasus Corona berpusat di Pulau Jawa.

• Peneliti dari Wuhan Ungkap Gejala Virus Corona pada Anak-anak, Bukan Demam atau Batuk Kering

Jokowi mengatakan bahwa kasus Corona di Pulau Jawa mencapai 70 persen dari keseluruhan penyebaran di Indonesia.

Tidak hanya itu, jumlah kematian tertinggi juga berada di Pulau Jawa, yakni mencapai 82 persen.

Menurutnya, kepastian tersebut didapat berdasarkan data dari gugus tugas penanganan Virus Corona.

Melihat kondisi seperti itu, Jokowi menegaskan dan meminta Pulau Jawa supaya bisa lebih ditingkatkan penanganannya.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Bogor, Selasa (12/5/2020), yang tayang di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

"Berdasarkan data gugus tugas 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jawa, demikian juga dengan angka tertinggi kematian 82 persen juga ada di Jawa, itu saya minta gugus tugas untuk memastikan pengendalian Covid di lima provinsi Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif," ujar Jokowi.

Jokowi meminta waktu dua minggu sebelum lebaran ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal.

Dengan harapan kasus Corona di Jawa Tengah bisa teratasi dan dapat kurva penambahannya bisa melandai.

Menurut Jokowi, waktu dua minggu itu bisa efektif, karena selain adanya penerapan PSBB juga ada aturan larangan mudik.

• Apakah Virus Corona Bisa Kambuh secara Berulang? Ini Penjelasan Dokter Spesialis Penyakit Dalam

"Terutama dalam waktu 2 minggu ke depan ini, kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," jelasnya.

Kemudian untuk pelonggaran PSBB, orang nomor satu di Indonesia mewanti-wanti supaya dilakukan dengan hati-hati dan jangan tergesa-gesa.

Jokowi menyadari keputusan tersebut tentu mempunyai srisiko tinggi.

Maka dari itu, harus benar-benar mengacu pada data yang ada di lapangan.

Kemudian yang terakhir mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa semuanya didasarkan pada data-data lapangan pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar,"

"Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB ini," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.22

(TribunWow.com/Rilo/Elfan)