Gamblang Akui Bersedia Jadi Capres 2024, Refly Harun Ungkit Pilpres 2019 Lalu: Enggak Usah Mimpi

Ia melanjutkan penjelasan tentang perbuatan tercela yang dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan presiden.

"Jadi lebih kepada soal kepantasan. Sejauh mana perbuatan tercela itu dianggap tidak pantas sehingga presiden bisa dijatuhkan," papar Refly Harun.

Menurut dia, kebohongan yang dilakukan pemimpin juga dapat menjadi faktor presiden diberhentikan, tetapi harus dilihat alasannya.

"Berbohong apakah bisa menjatuhkan presiden? Bisa saja, tapi lihat konteks berbohongnya seperti apa," kata Refly Harun.

"Misalnya, konteks berbohongnya itu adalah konspirasi untuk menggelontorkan keuangan negara tanpa sebuah proses good governance, bisa saja kemudian," lanjutnya.

"Memang celah ini adalah celah yang sangat dinamis," jelas Refly.

Menurut dia, pada masa pemerintahan sebelumnya pemberhentian presiden sangat mudah dilakukan.

• Sering Kritik Jokowi, Rocky Gerung Tetap Pilih Jadi Oposisi: Artinya Saya Ingin Dia Jadi Otoriter

"Tapi jangan lupa, pemberhentian presiden tidak semudah pada era sebelumnya, pada era Bung Karno tahun 1967 dan era Abdurrahman Wahid tahun 2001," katanya memberi contoh.

Penyebabnya adalah saat itu belum dibentuk Mahkamah Konstitusi.

Refly Harun kemudian menjelaskan proses pemberhentian presiden saat ini.

"Kalau sekarang, DPR menginisiasi, lalu ke MK, balik ke DPR, lalu ke MPR, baru bisa presiden jatuh," papar ahli hukum tata negara ini.

"Di MK sendiri harus sidang pembuktian selama 90 hari," lanjutnya.

Meskipun begitu, ia berharap proses tersebut tidak perlu terjadi.

"Mudah-mudahan kita tidak mengalami proses penjatuhan presiden di tengah jalan," ungkap Refly Harun.

"Proses yang berjalan mudah-mudahan konstitusional dan presiden yang berkuasa tetap didukung, mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," tambah dia. (TribunWow.com)