3 Menteri Serang soal Bansos, Anies Baswedan Sebut Sering Disorot Kurangnya: Tidak Ada yang Sempurna

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi tuduhan tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip Tribunwow.com, hal itu ia sampaikan melalui tayangan Kabar Petang di TvOne, Sabtu (9/5/2020).

Sebelumnya diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Keudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengkritik Anies Baswedan tentang pembagian bantuan sosial (bansos).

• Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Punya Anggaran untuk Bansos, Anies Baswedan Angkat Bicara

Bansos tersebut diberikan kepada masyarakat untuk membantu melewati kondisi ekonomi yang sulit dalam masa pandemi Virus Corona.

Ketiga menteri tersebut menyebut data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai sehingga ada bansos yang tidak tepat sasaran atau tidak sampai kepada penerima.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menjelaskan masih banyak sistem yang perlu dibenahi dalam program bansos.

Awalnya, ia menyebutkan pihaknya selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

"Diskusi pembicaraan itu berjalan terus antara kami di DKI dengan kementerian di pusat," jelas Anies Baswedan.

"Seringkali keramaiannya menjadi lewat karena ada statement. Saya tidak pernah membuat statement tentang apa yang kita bahas," lanjut dia.

Menurut Anies, adanya perbedaan dan persamaan pendapat adalah hal yang wajar dalam pengambilan keputusan.

Ia kemudian menyinggung perbedaan data yang menjadi sorotan ketiga menteri tersebut.

"Sempat ada yang mengatakan pemberian bansos itu tidak tepat sasaran," ungkap Anies Baswedan.

Anies mengklaim telah memberikan bansos lebih dari 1 juta kepala keluarga di DKI Jakarta.

"Kita memberikan bantuan sosial kepada 1.194.000 ribu kepala keluarga," papar dia.

Menurut Anies, pemberian bansos tersebut hampir seluruhnya tepat sasaran.

• Bersitegang dengan Anies Baswedan soal Bansos, Muhadjir Effendy: Agak Saya Tegur Keras Pak Gubernur

"Kemudian di dalam pelaksanaannya, 98,4 persen itu tepat sasaran," tegas Anies Baswedan.

"Ada 1,6 persen yang tidak tepat sasaran. Saya sampaikan ini sejak dua minggu lalu," lanjut dia.

Ia mengakui masih perlu ada yang direncanakan lagi.

"Ada 1,6 persen yang tidak tepat dan itu harus dikoreksi. Jadi kami dari awal mengakui tidak 100 persen sempurna," katanya.

Anies lalu mengungkapkan alasan pemberian bansos segera dilakukan bahkan sebelum pencocokan data dilakukan.

"Kenapa? Karena disiapkan dalam waktu yang cepat, mekanisme pengumpulannya menggunakan data yang ada, tapi kita harus kerja dulu menyampaikan ke masyarakat sambil mendapat feedback," jelas Anies.

"Mana yang benar, mana yang salah, nanti dikoreksi," tambah dia.

"Kalau kita koreksi dulu datanya, tidak kekejar waktunya," tegas Anies Baswedan.

Anies menyebutkan hal yang lebih sering disorot adalah kekurangan dalam program bansos tersebut.

"Tapi yang 98,4 persen ini tidak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan 1,6 persen," jelas dia.

"Padahal secara proporsi kecil, itu margin of error yang kecil," ungkap Anies.

"Tapi harus diakui, tidak ada yang sempurna," tambahnya.

• Bahas PSBB, Fadli Zon Duga Politik Sebabkan Beda Pandangan Anies dan Kemenhub: Sisa Pilkada Dulu

Lihat videonya mulai dari awal:

Mardani Ali Ungkit Usul Anies Baswedan soal Pelonggaran PSBB

Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengkritik wacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah.

Dilansir TribunWow.com, (Rabu (6/5/2020), Mardani Ali Sera menganggap kebijakan itu justru akan menimbulkan masalah baru terkait Virus Corona.

Tak hanya itu, ia pun kembali mengungkit soal lambatnya tindakan yang diambil pemerintah di saat awal Virus Corona terdeteksi di Indonesia.

Padahal, menurut dia Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru sudah berusaha gerak cepat untuk menangani penyebaran Virus Corona.

• Pemkab Lombok Barat Ngaku Tak Sanggup Terapkan PSBB karena Anggaran Terbatas: Hanya Mampu untuk JPS

Hal itu disampaikan Mardani Ali Sera melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (5/5/2020).

"Yang berikutnya masuk ke apa alasan relaksasi? Kalau tadi disampaikan pertimbangannya ekonomi, ekonomi, ekonomi," ucap Mardani.

Menurut Mardani, kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani Virus Corona justru semakin merusak kondisi perekonomian.

Ia menilai, pemerintah terlalu lama dalam mengambil keputusan penanganan Virus Corona.

"Justru Bang Karni, nyuwun sewu sekali kepada Pak Jokowi, Pak Mahfud MD dan teman-temannya di kabinet, langkah-langkah pemerintah pusat selama ini merusak ekonomi," kata Mardani.

"Karena tidak segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan."

• PSBB Jawa Barat: Ini Aturan Boncengan dengan Motor, soal Ojol, hingga Jam Operasional Kendaraan Umum

Lebih lanjut, Mardani kembali mengungkit keinginan Anies Baswedan mengurus sendiri penanganan Virus Corona di wilayah Ibu Kota.

Mardani menyatakan, hal itu diusulkan Anies Baswedan karena pemerintah terlalu lama dalam mengambil kebijakan.

"Bang Karni, kita itu tanggal 2 Maret Pak Jokowi sendiri yang umumkan suspect positif, 31 Maret baru keluar PSBB," jelas Mardani.

"Betapa lama, padahal nyuwun sewu Bang Karni, Gubernur DKI Mas Anies Baswedan dari awal lockdown, karantina wilayah, kalau perlu biar DKI yang urus."

Lantas, Mardani menyebut dari awal penjagaan di kota-kota perlu dilakukan untuk menangkal masuknya Virus Corona.

Namun, hal itu tak dilakukan hingga Virus Corona menelan banyak korban.

"Karena memang virus ini pandemi bukan epidemi, jadi dia memang global dan bukan dari dalam," jelasnya.

"Sehingga kalau Jakarta dan kota-kota besar dijagain dari awal pintu masuk kita, maka kita bisa terjaga."

Melanjutkan penjelasannya, ia lantas menyoroti wacana relaksasi PSBB yang disampaikan langsung oleh pemerintah pusat.

Mardani menilai, wacana itu akan kembali menimbulkan masalah baru.

"Sekarang ada ide lagi Bang Karni terkait relaksasi, ini buat saya blunder berikutnya."

"Ketika mudik, kalau Bang Karni ingat maju mundur maju mundur," tukasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Jayanti Tri Utami)