Terkini Internasional
Ada Larangan Penangkapan Ikan di Laut China Selatan, Vietnam dan Filipina Langsung Protes
China memberlakukan larangan musim panas tahunan pada penangkapan ikan di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan.
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Ketegangan diperkirakan akan semakin meningkat di Laut China Selatan.
Penyebabnya, China memberlakukan larangan musim panas tahunan pada penangkapan ikan di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan.
Kebijakan ini mengundang aksi protes dari negara tetangga.
• Pembelaan Orangtua Pencetus Ide Prank Sampah Ferdian Paleka: Saya Bangga meski Dia Begitu
Melansir South China Morning Post, China mengatakan akan melarang kegiatan penangkapan ikan di perairan yang diklaim Beijing di atas paralel ke-12 - termasuk daerah di dekat Scarborough Shoal, Kepulauan Paracel, dan Teluk Tonkin - untuk melestarikan cadangan.
Larangan itu mulai berlaku sejak siang hari pada 1 Mei hingga 16 Agustus mendatang.
China bahkan menegaskan, penjaga pantai mereka akan mengambil "langkah-langkah ketat" untuk menghentikan "kegiatan penangkapan ikan ilegal".
Menanggapi hal itu, komunitas nelayan di Vietnam dan Filipina telah mendesak pemerintah mereka untuk mengambil sikap yang tegas.
Pada hari Jumat (8/5/2020), juru bicara kementerian luar negeri Vietnam Le Thi Thu Hang mengatakan Hanoi menolak "keputusan sepihak".
"Vietnam meminta China untuk tidak memperumit situasi di Laut China Selatan," katanya dalam sebuah pernyataan.
“Nelayan Vietnam memiliki hak penuh untuk menangkap ikan di perairan di bawah kedaulatan mereka,” demikian pernyataan Asosiasi Perikanan Vietnam dalam sebuah pernyataan di situs webnya awal pekan ini.
• Seorang Perawat di Wuhan Kirim Surat Terbuka untuk Donald Trump: Tuan Presiden, Ini Kisah Nyata
Asosiasi tersebut juga menambahkan bahwa larangan itu melanggar hukum internasional dan kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Paracel.
Di Manila, organisasi perikanan setempat juga meminta pemerintah Filipina untuk tidak menyerah pada “penindasan Tiongkok”.
"Pemerintah Filipina seharusnya tidak membuang waktu dan menunggu petugas maritim Tiongkok untuk menangkap para nelayan kita," kata Fernando Hicap, ketua Federasi Nasional Organisasi Nelayan Kecil.
"Mereka tidak memiliki hak dan kekuasaan moral untuk menyatakan larangan menangkap ikan dengan alasan melestarikan stok ikan di perairan laut yang tidak mereka klaim secara hukum, dan mereka secara besar-besaran menghancurkannya melalui kegiatan reklamasi."
Mengutip South China Morning Post, Beijing mengklaim 80% Laut China Selatan, yang diperebutkan oleh negara-negara tetangga, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
• Indikasi Perdagangan Manusia di Balik Kasus ABK Kapal China, Komnas HAM Soroti Pekerja di Bawah Umur