Bahas PHK saat Corona, Konfederasi KASBI Soroti Kartu Prakerja Tak Sesuai: Sangat Tidak Nyambung

TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos angkat bicara tentang pengadaan program Kartu Prakerja.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam acara Dua Arah di Kompas TV, Senin (4/5/2020).

Seperti diketahui, program Kartu Prakerja diluncurkan untuk membantu masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.

• Pemegang Saham Lolos Daftar Kartu Prakerja: Ada Saldo Rp 1 Juta, Saya Belanjakan Video Rp 220 Ribu

Program tersebut kini diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi Virus Corona.

Sejak diluncurkan, program kartu prakerja banyak menuai sorotan dari banyak pihak.

Mewakili buruh dan masyarakat yang terkena PHK, Nining Elitos memberikan pendapatnya.

Menurut dia, hal yang lebih krusial saat ini adalah persoalan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kalau kita melihatnya rakyat hari ini sedang berhadapan dengan kesulitan persoalan pangan," kata Nining Elitos melalui sambungan video call.

"Jadi kalau dipilih solusinya adalah Kartu Prakerja, itu sangat tidak nyambung," tegas dia.

Nining menyebutkan Kartu Prakerja tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.

"Tidak sejalan dengan apa yang sedang dibutuhkan rakyat hari ini," jelas Nining.

"Rakyat sedang membutuhkan bagaimana kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak bisa ditunda-tunda," lanjutnya.

• Banyak PHK akibat Corona, Faisal Basri Sindir Kartu Prakerja: Kursus Online Gak buat Mereka Kenyang

Seperti diketahui, akibat pandemi banyak pekerja harian yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, mendapat pemotongan gaji, sampai di-PHK.

"Apalagi dengan situasi buruh yang tidak bisa bekerja, dirumahkan, atau tidak berpotensi dengan aktivitas yang lain karena situasi pandemi," papar Nining.

Nining kemudian mengungkapkan harapannya tentang bagaimana krisis saat ini harus ditangani.

"Tidak hanya pemerintah, wakil rakyat juga fokus pada persoalan pandemi. Tidak hanya membuat pembahasan isu-isu lain," tegas Nining.

Ia juga menyinggung RUU Cipta Lapangan Kerja yang sempat menimbulkan polemik antara buruh dengan pengusaha.

"Apalagi dengan RUU Cipta Kerja," ungkap Nining Elitos.

Menurut Nining, waktu peluncuran program pengentasan pengangguran tersebut tidak tepat.

"Kalau situasinya normal, pasti ada manfaatnya. Tapi dalam situasi krisis, situasi pandemi, kita dalam krisis kesehatan dan ekonomi," kata Nining.

"Rakyat makin tidak bisa memberi persoalan pangannya, terus dikasih tentang persoalan pelatihan," lanjutnya.

"Itu yang sedang tidak dibutuhkan," tegas Nining Elitos.

• Miris Situasi Covid-19, Peserta Kartu Prakerja: Batalkan Program Beli Video Rp 5,6 Triliun Ini

Lihat videonya mulai menit 3.00:

Kesaksian Pemegang Saham Lolos Program Kartu Prakerja

Seorang peserta Kartu Prakerja, Agustinus Edy Kristianto, mengkritik program yang tengah ia jalani.

Edy merasa banyak hal yang tidak sesuai dalam program pengentasan pengangguran tersebut.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com pada Minggu (3/5/2020).

• Singgung Perppu Corona, Refly Harun Pertanyakan Apakah Dana Kartu Prakerja Ikut Pengeluaran Covid

Edy Kristianto mengaku adalah seorang pemegang saham perusahaan.

Status tersebut membuatnya bertanya-tanya saat dinyatakan diterima dan dapat mengikuti kursus yang disediakan program Kartu Prakerja.

Pasalnya program tersebut disebut akan lebih memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama dalam pandemi Virus Corona (Covid-19).

Dalam wawancara, Edy mengungkapkan bagaimana proses pendaftaran yang mudah.

Ia kemudian mendapat saldo Rp 1 juta untuk mengikuti video pelatihan yang disediakan Skill Academy oleh Ruang Guru.

Edy lalu mencoba video pelatihan jurnalistik.

"Rp 1 juta itu saldo non-tunai. Syarat untuk mendapat Rp 600 ribu intensif beli 1 video," papar Agustinus Edy Kristianto.

"Kalau 30 hari tidak dibelanjakan hangus. Kembali ke rekening prakerja, lalu kita dicoret sebagai peserta," lanjutnya.

Saldo tersebut harus segera dibelanjakan oleh peserta pada program yang dilangsungkan selama empat bulan.

"Harus minimal 1 video, harganya berapapun. Nanti dipakai lagi bulan depan," ungkap Edy.

"Tapi harus beli pertama, kalau sudah beli pertama nanti dikirim email notifikasi 'Ayo gunakan lagi saldomu untuk membeli video di akademi'," kata dia.

• NasDem Desak Jokowi Hentikan Pelatihan Online Kartu Prakerja: Lebih Baik Diubah Bantuan Langsung

Menurut Edy, program tersebut lebih merupakan jual-beli video pelatihan.

Sebagai peserta ia, merasa program tersebut tidak jelas.

Tidak hanya itu, akan ada intensif untuk setiap tindakan peserta.

"Jadi bisa disambungkan ke OVO, Gopay, Click Aja, sama BNI. Sama ada survei, kita disuruh isi, nanti ada intensif Rp 150 ribu," papar Edy.

Ketika ditanya tentang hal yang ganjil dalam program tersebut, Edy blak-blakan menyebut Presiden Joko Widodo.

"Presidennya," tegas Edy.

Menurut dia, program tersebut tidak dipersiapkan terlebih dulu.

"Dia menandatangani Peraturan Presiden terus dia tidak cek kok programnya kayak apa jenisnya, sertifikatnya kayak apa, dan sampai hari ini dia tidak ngomong akan ada evaluasi," jelas dia.

Edy juga merasa perlu ada evaluasi terhadap program yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun ini.

"Ada kekuatan apa yang melindungi bisnis proyek Rp 5,6 triliun ini," tutur Edy.

"Sampai hari ini Presiden Jokowi tidak bicara stop dulu program ini untuk dievaluasi," lanjutnya.

Edy merasa program tersebut menyia-nyiakan anggaran belanja negara.

"Sampai hari kita masih jual-beli video. Misal saya ada saldo Rp 780 ribu, saya beli 'kan lagi bisa," paparnya.

"Jadi uang negara dipakai untuk sesuatu hal yang tidak tepat sasaran karena dipakai saya," tegas Edy Kristianto.(TribunWow.com/Brigitta Winasis)