Kesaksian Pemegang Saham Lolos Program Kartu Prakerja, Sebut yang Ganjil adalah Jokowi: Stop Dulu

TRIBUNWOW.COM - Seorang peserta Kartu Prakerja, Agustinus Edy Kristianto, mengkritik program yang tengah ia jalani.

Edy merasa banyak hal yang tidak sesuai dalam program pengentasan pengangguran tersebut.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com pada Minggu (3/5/2020).

• Singgung Perppu Corona, Refly Harun Pertanyakan Apakah Dana Kartu Prakerja Ikut Pengeluaran Covid

Edy Kristianto mengaku adalah seorang pemegang saham perusahaan.

Status tersebut membuatnya bertanya-tanya saat dinyatakan diterima dan dapat mengikuti kursus yang disediakan program Kartu Prakerja.

Pasalnya program tersebut disebut akan lebih memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama dalam pandemi Virus Corona (Covid-19).

Dalam wawancara, Edy mengungkapkan bagaimana proses pendaftaran yang mudah.

Ia kemudian mendapat saldo Rp 1 juta untuk mengikuti video pelatihan yang disediakan Skill Academy oleh Ruang Guru.

Edy lalu mencoba video pelatihan jurnalistik.

"Rp 1 juta itu saldo non-tunai. Syarat untuk mendapat Rp 600 ribu intensif beli 1 video," papar Agustinus Edy Kristianto.

"Kalau 30 hari tidak dibelanjakan hangus. Kembali ke rekening prakerja, lalu kita dicoret sebagai peserta," lanjutnya.

Saldo tersebut harus segera dibelanjakan oleh peserta pada program yang dilangsungkan selama empat bulan.

"Harus minimal 1 video, harganya berapapun. Nanti dipakai lagi bulan depan," ungkap Edy.

"Tapi harus beli pertama, kalau sudah beli pertama nanti dikirim email notifikasi 'Ayo gunakan lagi saldomu untuk membeli video di akademi'," kata dia.

• NasDem Desak Jokowi Hentikan Pelatihan Online Kartu Prakerja: Lebih Baik Diubah Bantuan Langsung

Menurut Edy, program tersebut lebih merupakan jual-beli video pelatihan.

Sebagai peserta ia, merasa program tersebut tidak jelas.

Tidak hanya itu, akan ada intensif untuk setiap tindakan peserta.

"Jadi bisa disambungkan ke OVO, Gopay, Click Aja, sama BNI. Sama ada survei, kita disuruh isi, nanti ada intensif Rp 150 ribu," papar Edy.

Ketika ditanya tentang hal yang ganjil dalam program tersebut, Edy blak-blakan menyebut Presiden Joko Widodo.

"Presidennya," tegas Edy.

Menurut dia, program tersebut tidak dipersiapkan terlebih dulu.

"Dia menandatangani Peraturan Presiden terus dia tidak cek kok programnya kayak apa jenisnya, sertifikatnya kayak apa, dan sampai hari ini dia tidak ngomong akan ada evaluasi," jelas dia.

Edy juga merasa perlu ada evaluasi terhadap program yang menelan anggaran Rp 5,6 triliun ini.

"Ada kekuatan apa yang melindungi bisnis proyek Rp 5,6 triliun ini," tutur Edy.

"Sampai hari ini Presiden Jokowi tidak bicara stop dulu program ini untuk dievaluasi," lanjutnya.

Edy merasa program tersebut menyia-nyiakan anggaran belanja negara.

"Sampai hari kita masih jual-beli video. Misal saya ada saldo Rp 780 ribu, saya beli 'kan lagi bisa," paparnya.

"Jadi uang negara dipakai untuk sesuatu hal yang tidak tepat sasaran karena dipakai saya," tegas Edy Kristianto.

• DPR Ungkap Kecurigaan soal Kartu Prakerja: Jangan sampai Pak Jokowi Ditipu sama Anak Kecil

Prioritaskan Pekerja yang Di-PHK

Untuk mengatasi meningkatnya pengangguran akibat dampak pandemi Virus Corona, pemerintah akan meluncurkan Kartu Pra Kerja.

Diketahui per Selasa (7/4/2020), terdapat 252.781 pekerja di 17 provinsi yang di PHK dan juga di rumahkan sebagai dampak Pandemi Virus Corona.

Merebaknya Virus Corona membuat sebagian besar masyarakat menghentikan aktivitasnya sebagai upaya memutus rantai penyebaran Virus.

• Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat Menanti ASN yang Nekat Mudik di Tengah Virus Corona

Namun hal ini berdampak kepada sejumlah usaha yang berkurang pemasukannya atau bahkan tidak mendapat pemasukan sama sekali.

Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah pengusaha terpaksa melakukan PHK atau merumahkan sejumlah pekerjanya.

Menanggapi tingkat pengangguran yang tiba-tiba melonjak saat Pandemi Vrius Corona ini, pemerintah akan memberikan sejumlah bantuan yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat.

Salah satu yang digagas oleh pemerintah adalah diadakannya Kartu Pra Kerja yang tujuannya menyasar para pekerja yang dirumahkan dan di-PHK pada masa mewabahnya Covid-19 ini.

Dilansir akun YouTube Talk Show tvOne, Kamis (9/4/2020), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa Kartu Pra Kerja tersebut awalnya diberikan untuk pencari kerja dan pengangguran.

Namun setelah merebaknya Virus Corona, Kartu Pra Kerja ini dialih fungsikan untuk para pekerja yang kini di PHK atau di rumahkan pasca mewabahnya Virus Corona.

"Kartu Pra Kerja ini sebenarnya adalah pelatihan vokasi yang sebelum kondisi merebaknya Covid-19 ini diarahkan untuk mereka yang mencari kerja atau pengangguran yang membutuhkan peningkatan kompetensi," ujar Ida saat dihubungi melalui sambungan telepon.

"Tapi karena kondisi Covid-19 ini dampaknya sangat luas, maka orientasi penerima kartu pra kerja ini diberikan pada teman-teman prakerja yang terdampak PHK, pekerja yang dirumahkan."

"Pekerja ini pekerja formal dan pekerja informal, pelaku ekonomi kecil dan mikro yang terdampak Covid-19," jelasnya.

• Cara Dapat Insentif bagi Pekerja yang Kena PHK karena Dampak Covid-19, Daftar di Link Ini

Pemberian kartu pra kerja ini awalnya dilakukan secara terbuka, namun kini pemerintah akan menentukan siapa saja yang berhak diberikan kartu pra kerja tersebut.

"Program Kartu Pra Kerja ini kalau dulu dilakukan secara terbuka dan banyak diberikan kesempatan pada pencari kerja, tapi sekarang ini diarahkan untuk PHK atau yang dirumahkan," kata Ida.

Pihaknya menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi jumlah pekerja yang membutuhkan Kartu Pra Kerja.

"Beberapa minggu ini kami melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan identifikasi di provinsinya masing-masing," kata Ida menerangkan.

Untuk mendata para pekerja informal yang juga terdampak Virus Corona, kementrian tenaga kerja telah bekerja sama dengan semua jejaring yang ada.

"Kita lakukan (dari) semua jejaring, kami tidak hanya minta dari dinas ketenaga kerjaan, kami minta dari asosiasi pengusaha, dari teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh," terang Ida.

"Sektor informal itu kan banyak pekerja harian itu masing-masing masih kita jaring," imbuhnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Noviana)