Bahas Kartu Prakerja, Rocky Gerung Curigai Kejahatan di Baliknya: Diguyur Dulu biar Bisa Dibolongin

Jika Kartu Prakerja masuk dalam aturan undang-undang tersebut, Refly menyebut rincian anggaran triliunan rupiah itu tak bisa dibuka ke hadapan publik.

"Kalau pakai perspektif Perppu saya enggak tahu apakah 5,6 triliun ini bagian dari pengeluaran keuangan negara dalam perspektif Perppu 1 2020 yang tidak boleh dibuka secara pidana dan perdata."

"Tidak boleh juga digugat dalam PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-8.34:

Sri Mulyani Tak Setuju soal Kartu Prakerja?

Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Prakerja.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menyakini Sri Mulyani sebenarnya tidak setuju dengan fungsi Kartu Pra Kerja yang dialihkan sementara untuk masyarakat terdampak Virus Corona, khususnya para pekerja.

Rocky Gerung menilai hal itu disebabkan karena adanya kebijakan yang tumpang tindih, yaitu antara sektor ekonomi dan sosilogi.

• Pertanyakan Dana 400 T Dampak Corona, BEM Trisakti: Masyarakat Kayaknya Tak Terlalu Butuh Pemerintah

Imbasnya dari masalah tersebut maka fokusnya pun juga menjadi terbelah.

Dirinya melihat faktanya di lapangan, sektor ekonomi lagi-lagi masih menjadi perhatian utama dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam tayangan Youtube pribadinya Rocky Gerung Official, Kamis (30/4/2020).

"Problem-nya adalah dual policies antara fraksi ekonomi dan fraksi sosiologi di istana tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo)," ujar Rocky.

"Dengan akibat Perppu itu akhirnya mendua, mau menangani sosial tapi mau menyelamatkan ekonomi," jelasnya.

Rocky Gerung kemudian yakin bahwa Sri Mulyani sebenarnya tidak berada dalam pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut.

Ia mengaku paham dengan sosok Sri Mulyani yang merupakan seorang ekonom yang mengedepankan pemikiran yang rasional.