Virus Corona
Refly Harun Singgung Kasus Bank Century saat Bahas Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung: Diguyur Dulu
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun membandingkan proyek belajar online atau pelatihan melalui Kartu Pra Kerja dengan kasus Bank Century.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
"Kan dari awal bisa terlihat, begitu 5,6 triliun disebut, wah semuanya langsung datang dengan idenya," jelasnya.
"Itu kan perampokan digital sebetulnya bukan pelatihan digital."
Lebih lanjut, Refly Harun akhirnya membawa kemungkinan buruk tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Dalam Perppu tersebut dijelaskan bahwa pengeluaran negara yang berkaitan dengan penanganan Virus Corona tidak bisa digugat, baik secara pidana maupun perdata, termasuk dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Perppu tersebut juga menerangkan bahwa segala bentuk pengeluaran untuk penanganan Corona bukan menjadi kerugian negara.
Refly Harun tidak bisa memastikan apakah pengadaan pelatihan Pra Kerja diatur oleh Perppu No. 1 Tahun 2020 atau tidak.
• Sindiran Najwa Shihab untuk Anggota DPR, Singgung soal Pembebasan Koruptor: Apa Kabar Pak Yasonna?
Karena jika mengacu pada Kartu Pra Kerja memang merupakan janji Jokowi ketika masa kampanye.
Namun dalam kondisi saat ini, Kartu Pra Kerja dialihkan untuk penanganan dampak Corona.
"Kalau pake prespektif perppu apakah Rp 5,6 triliun ini bagian dari pengeluaran keuangan negara dalam prespektif Perppu 1 tahun 2020 yang tidak boleh digugat secara pidana dan perdata, tidak boleh juga digugat di dalam PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan bukan kerugian negara," jelas Refly Harun.
"Jangan-jangan sudah masuk skenario itu bung," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke-8:30
Menduga Sri Mulyani Tak Setuju soal Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung: Kesannya Dipaksakan
Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Pra Kerja.
Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menyakini Sri Mulyani sebenarnya tidak setuju dengan fungsi Kartu Pra Kerja yang dialihkan sementara untuk masyarakat terdampak Virus Corona, khususnya para pekerja.
Rocky Gerung menilai hal itu disebabkan karena adanya kebijakan yang tumpang tindih, yaitu antara sektor ekonomi dan sosilogi.
• Pertanyakan Dana 400 T Dampak Corona, BEM Trisakti: Masyarakat Kayaknya Tak Terlalu Butuh Pemerintah
