Terkini Nasional
Langkah Budi Arie ke Gerindra Disebut Realistis, Ahli: Kalau Terus Bersama JKW Harusnya ke PSI
Eks Menteri Koperasi di Era Presiden Prabowo, Budi Arie Setiadi menyatakan bakal pindah halauan ke Partai Gerindra.
Penulis: Magang TribunWow
Editor: Yonatan Krisna
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Eks Menteri Koperasi di Era Presiden Prabowo, Budi Arie Setiadi menyatakan bakal pindah halauan ke Partai Gerindra.
Adapun pernyataan ini ia lontarkan dalam Kongres III Projo di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
"Saya meminta izin kepada seluruh anggota Projo untuk saya bergabung ke Partai Gerindra, kan saya baru minta izin. Diizinin nggak sama yang bergabung ke Partai Gerindra? Kan kita belum bergabung," kata Budi Arie Setiadi, dilansir oleh Tribunnews.
Hal ini ramai menjadi perbincangan publik dan banyak dugaan yang muncul ke permukaan soal motif Budi Arie Setiadi.
Misalnya, politisi PDIP Ferdinand Hutahaean sempat mengomentari pernyataan Budi Arie itu.
Menurutnya Budi Arie hanya ingin mencari perlindungan politik dan hukum dari kasus yang menyeret namanya.
"Karena bagaimananpun Budi Arie saat ini statusnya di kepolisian terkait dugaan judi online dan masih panas-panasnya seperti kopi panas di pagi hari," ujar Ferdinand dikutip dari video Kompas.TV, Senin (3/11/2025).
"Saya yakin kalau Budi Arie tidak mencari perlindungan politik dan perlidungan hukum, maka dia akan dijadikan tersangka," imbuhnya.
Ia juga menyebut Partai Gerindra sebagai tempat perlidungan teraman Budi Arie saat ini.
Baca juga: Aktor Pemeran Presiden Angkat Suara soal Tudingan Video 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Pakai AI
Komentar Ahli
Pengamat Politik Adi Prayitno turut berkomentar.
Dikutip dari KompasTV, Adi Prayitno menyebut ada dua hal yang bisa dimaknai dari pernyataan Budi Arie.
"Pertama, ya sepertinya Budi Arie sudah mulai realistis bahwa untuk menjadi aktor kunci, termasuk juga untuk mengakses jabatan-jabatan strategis di negara kita memang harus melalui partai politik."
"Suka tidak suka untuk menjadi eksekutif, untuk menjadi legislatif, termasuk juga pejabat daerah, instrumen utamanya adalah partai politik," papar Adi Prayitno.
Ia juga menjelaskan bahwa relawan politik seperti Projo dianggap tidak terlalu banyak mendapat porsi politik.
