Soroti Banyaknya Korupsi di Era Jokowi, Refly Harun Singgung Suap saat Pemilu: Jadi Rahasia Umum

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun angkat bicara soal banyaknya tindakan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.conm, Refly Harun menilai tindakan korupsi itu juga terjadi saat Pemilu.

Menurut dia, tindakan korupsi dalam dua kontestasi politik itu bahkan sudah menjadi rahasia umum.

Melalui tayangan YouTube Refly Harun, Kamis (30/4/2020), ia menyebut fenomena korupsi di lingkungan kekuasaan layaknya gunung es.

• Refly Harun Tegaskan Tidak Memihak Kubu Manapun, tapi Ngaku Pernah Bela Ahok di 2016: Wah itu Ribut

• Refly Harun Blak-blakan Curigai Ada Kongkalikong dalam Kartu Prakerja: Saya Katakan Berkali-kali

Refly secara gamblang menyebut masih banyak koruptor yang belum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk pejabat publik, korupsi di lingkaran kekuasaan, di lingkaran partai politik itu seperti fenomena gunung es saja sesungguhnya," ujar Rocky.

"Kebetulan saja satu dua orang kena cokok oleh KPK."

Refly menambahkan, hal itulah yang menyebabkan banyak politisi menginginkan pelemahan KPK.

Tujuannya, agar mereka bebas melakukan korupsi.

"Makanya tidak heran, agenda para politisi adalah memperlemah KPK dan mereka bebas," sambung Refly.

• Nekat Ingin Pulang Kampung ke Tegal, Ojol Ini Singgung Larangan Jokowi: Kan Dilarangnya Mudik

Lantas, Refly menyinggung soal tindakan korupsi saat Pilkada.

Ia bahkan menyebut hal itu lumrah dilakukan dan sudah dianggap wajar oleh masyarakat.

"Jadi yang namanya suap di Pilkada misalnya, itu sudah menjadi rahasia umum," terang Refly.

"Tidak ada yang namanya makan siang gratis, ketika partai politik dijanjikan perahu, tunggangan untuk pencalonan kepala daerah."

"Tidak ada yang gratis, semua bayar, dan itu bisa uang sampai miliaran, puluhan miliar bahkan mungkin ratusan miliar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Refly menyebut tindakan korupsi layaknya sudah mengakar di pemerintahan.

Terkait hal itu, ia lantas mengimbau Jokowi untuk memimpin pemberantasan korupsi.

Refly bahkan turut masa pemerintahan Jokowi yang berakhir pada 2024 kelak.

"Bisa dibayangkan, bagaimana korupsi di negara ini menggurita."

"Bagaimana korupsi terjadi di Pemilu, yakin enggak Pemilu itu bersih dari money politic? Suap kepada penyelenggara Pemilu, suap kepada pengadilan untuk memenangkan perkara dan lain sebagainya."

"Sekali lagi, mudah-mudahan di sisa masa pemerintahan ini Presiden Jokowi menjadi presiden yang tercerahkan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang menurut saya loyo bahkan tidak dikuat dilakukan di periode pertama," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-18.05:

Dugaan Kongkalikong Kartu Prakerja

Pada kesempatan itu, sebelumnya Refly Harun mencurigai adanya kongkalikong dalam proyek Kartu Prakerja yang menghabiskan dana mencapai 5,6 triliun rupiah.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyoroti sistem pelatihan online yang ada dalam program Kartu Prakerja.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun langsung memantau jalannya program tersebut agar tak terjadi tindakan korupsi di tengah pandemi Virus Corona

.• Buktikan Ia Netral, Refly Harun Ibaratkan Jokowi Ambil 3 Mata Kuliah: Saya Puji Jokowi dalam 2 Hal

Mulanya, Refly menyoroti banyaknya tindakan korupsi di era pemerintahan Jokowi.

Ia menilai, hal itu semakin diperparah dengan adanya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya khawatir jangan-jangan belum dihitung masa-masa akhir dari pemerintahan Presiden Jokowi yang ada pelemahan KPK di dalamnya," jelas Refly.

"Dan juga belum memerhitungkan fenomena-fenomena yang terjadi setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun."

Refly mengatakan, Jokowi perlu memimpin langsung pemberantasan korupsi agar kondisi pemerintahan semakin membaik.

"Atau mungkin ada variabel lain yang saya pribadi tidak tahu juga," kata Refly.

"Tetapi kalau kita ingin negara kita jauh lebih baik, harus ada komitmen yang kuat dari Presiden Jokowi untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi," sambungnya.

• Direktur INDEF Kritisi Kartu Prakerja: Didik Langsung saja Belum Penuhi Kompetensi, Mau Online?

Lebih lanjut menurut Refly, Jokowi harus mengawasi langsung pemberantasan korupsi, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

"Itu yang saya katakan berkali-kali, maksudnya apa?," ucapnya.

"Kita tahu bahwa yang namanya pemberantasan korpusi bukan hanya dari sisi penindakan, tapi pencegahan."

Lantas, Refly pun menyinggung dugaan peluang terjadinya korupsi di tengah pandemi Virus Corona.

"Jadi presiden harus membuat program pencegahan tindak pidana korupsi yang betul-betul masif," terang Refly.

"Apalagi di tengah bencana Covid-19 ini."

Terkait hal itu, Refly pun menyinggung dana triliunan rupiah untuk Kartu Prakerja.

Menurut Refly, ada peluang yang begitu besar untuk melakukan korupsi dalam program tersebut.

"Jangan lupa potensi korupsi itu akan tinggi."

"Ada isu mengenai misalnya proyek pelatihan online (Rp) 5,6 trilun yang ditengarai mungkin juga ada kongkalikong," tandasnya. (TribunWow.com)