Refly Harun Tegaskan Tidak Memihak Kubu Manapun, tapi Ngaku Pernah Bela Ahok di 2016: Wah itu Ribut

TRIBUNWOW.COM - Ahli Tata Hukum Negara, Refly Harun menegaskan dirinya netral dengan pemenrintah.

Dilansir oleh TribunWow.com, ia disampaikan melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Kamis (29/4/2020).

Refly Harun mengatakan bahwa dirinya tak suka jika dianggap anti pemerintah.

• Refly Harun Blak-blakan Curigai Ada Kongkalikong dalam Kartu Prakerja: Saya Katakan Berkali-kali

Ia menceritakan ketidaksukaannya pernah dikubukan dengan tokoh kritikus pemerintah dan diadu dengan tokoh pro pemerintah.

Seperti saat hadir menjadi narasumber di acara Rosi Kompas TV pada 2018 lalu.

"Mengenai hal-hal yang barangkali berbeda pendapat dengan pemerintah."

"Jadi waktu saya diadu dengan kelompok yang sokol pro pemerintah, padahal saya tidak suka dikatakan anti," ungkap Refly.

Mantan Komisaris Utama (Komut) Pelindo I ini menuturkan, dirinya mengkritik bukan karena tak suka.

"Karena saya mengkritik itu bukan karena tidak suka, makanya saya katakan menurut ilmu saya benar, saya akan katakan benar, tapi kalau dalam pemahaman ilmu saya keliru, saya akan katakan keliru," ujar dia.

Demi membuktikkan dirinya netral, Refly mengaku pernah membela Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak perlu dinonaktifkan sebagai gubernur karena kasus yang terjadi pada 2016 silam.

Ia mengaku punya argumen terkait masalah tersebut.

"Tahun 2016 pernah saya mengatakan Ahok tidak perlu dinonaktifkan dalam kondisi dia sebagai tersangka waktu itu bahkan terdakwa."

"Wah itu ribut memancing pro dan kontra, tapi saya punya argumen-argumen, salah satunya bisa dilihat dari buku ini argumen-argumennya," ujar Refly sambil membawa bukunya berjudul 'Politik Keledai Pemilu'.

• Refly Harun Akui Diancam akan Dibuka Keburukannya jika Bahas BUMN: Kalau untuk Saya 0 Rupiah

Waktu itu kelompok pendukung pemerintah senang dengan pendapatnya itu.

"Tetapi kelompok yang pro pemerintah senang mendapat itu karena kebetulan sama kepentingannya," sambungnya.

Namun, kelompok pendukung pemerintah tak suka ketika dirinya tak setuju soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas).

Menurutnya Perppu itu membatasi demokrasi ormas.

"Tapi begitu saya mengatakan saya tidak sepakat dengan Perppu Ormas karena Perppu Ormas tersebut bisa mematikan organisasi, bisa melangkahi kebebasan berkumpul dan berserikat."

"Waduh giliran kelompok pro pemerintah memaki-maki saya," katanya.

Sehingga Refly menilai, terlibat sesuatu hal mengenai politik itu tak mudah.

"Nah ini susahnya makanya dealing with politician dengan pendukung-pendukunya ya mudah sekali, kalau kita sepakat misal pendapatnya sama itu dipuji, kalau pendapatnya berbeda dicaci maki biasa," ucapnya.

• Refly Harun Pertanyakan Muhadjir Effendy soal Corona, yang Sering Muncul Malah Mahfud MD dan Luhut

Lihat videonya mulai menit ke-1:38:

Ibaratkan Jokowi Ambil 3 Mata Kuliah

Refly Harun menegaskan dirinya tak berada di kubu manapun dalam soal berpolitik.

Demi membuktikannya, Refly Harun lantas mengandaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tiga mata kuliah.

Hal itu ia sampaikan melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Kamis (29/4/2020).

• Bahas Lockdown, Rocky Gerung Singgung Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil: Pemerintah Pusat Pelit

Refly Harun menegaskan bahwa dirinya sebagai akademisi konsisten untuk objektif dalam menilai pemerintah.

"Pertama sebagai akademisi kita harus objektif, saya puji pemerintahan Jokowi dalam dua hal."

"Saya ibaratkan sedang mengambil mata kuliah, mata kuliah politik, mata kuliah ekonomi, dan mata kuliah hukum," ungkap Refly.

Pada mata kuliah ekonomi, Refly menilai Jokowi cukup bagus menorehkan prestasinya.

"Untuk mata kuliah ekonomi karena passion-nya di sana presiden maka saya katakan lulus dengan nilai A, dengan nilai yang baik."

"Karena pada waktu itu getol sekali pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan dan sebagainya."

"Dan saya kira itulah sampai sekarang kebanggaan dari Presiden Jokowi membangun infrastruktur itu," jelas Refly.

Selain ekonomi, dalam hal politik Jokowi juga dinilai cukup bagus.

"Mata kuliah kedua mengenai konsolidasi politik, mengenai politik saya juga puji," kata dia.

Refly lalu menceritakan bagaimana awalnya partai pendukung Jokowi tidak lebih banyak daripada Prabowo Subianto.

• Refly Harun Pertanyakan Muhadjir Effendy soal Corona, yang Sering Muncul Malah Mahfud MD dan Luhut

Partai yang mendukung Jokowi hanyalah lima partai.

"Karena pasca Pemilu 2014 politik Indonesia terbelah menjadi dua koalisi besar, satu KIH (Koalisi Indonesia Hebat), satu KMP (Koalisi Merah Putih)."

"Koalisi Merah Putih anggotanya PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem hanya empat partai politik saja," ujar Refly.

Sedangkan, Prabowo memiliki enam partai pendukung.

"Sementara KMP dihuni oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN, PKS, dan PPP, lima partai politik, waktu itu demokrat bingung mau ke mana."

"Mungkin dia mau ke KIH, tapi mungkin ada soal-soal Demokrat tak bisa masuk di koalisi itu, maka bergabung dengan KMP," ceritanya.

Koalisi milik Prabowo berhasil menguasai DPR dan MPR.

"Terbukti kelompok KMP ini bisa menguasai parlemen, pimpinan MPR dan DPR."

"Tetapi 2016 koalisi tersebut hancur lebur," ungkap pria 50 tahun ini.

Namun pada 2016, partai-partai pendukung Prabowo mulai beralih ke Jokowi.

Sehingga, Refly menilai Jokowi bagus dalam hal konsolidasi politik.

"Maka akhirnya oposisi hanya dua partai yang secara terang-terangan walau oposisi dalam sistem pemerintah presidensiil hanya Gerindra dan PKS saja yang terang-terangan menyatakan diri sebagai oposisi."

"Maka saya puji Pemerintahan Jokowi yang sudah berhasil melakukan konsolidasi politik yang luar biasa."

"Makanya dalam pelajaran ini Jokowi lulus juga A juga," pujinya.

Berbeda dengan masalah ekonomi dan hukum, Refly menilai Jokowi tidak cukup baik dalam menghadapi masalah penegakan hukum, misalnya pemberantasan korupsi.

• Singgung Pilkada 2020, Refly Harun Imbau Jokowi Tak Manfaatkan Momen Corona: Selalu Tangani Sendiri

"Karena saya orang hukum tibalah saya pada pelajaran hukum, yaitu masalah penegakan hukum law and forcement di situ saya mulai merasa di negeri ini soal penegakan hukum."

"Kalau kita ambil kaitannya dengan pemberantasan korupsi," kritiknya.

Refly merasa, pengaruh Jokowi pada masalah pemberantasan korupsi sama sekali tak terlihat.

"Saya malah merasa miris karena akhir-akhir ini kita tahu revisi undang-undang KPK yang memperlemah KPK, ada rekrutmen KPK yang ditengarai banyak pesanan dan lain sebagainya."

"Dua kali rektrutmen pimpinan KPK oleh Pemerintahan Presiden Jokowi justru diwarnai politisasi dan dalam kondisi ini Presiden Jokowi tidak menunjukkan determinasinya untuk betul-betul stand dalam pemberantasan korupsi," kritiknya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)