Sebut Andi Taufan Makelar Kasus Corona, Rocky Gerung Gamblang Sarankan Istana Jadi ODP, Kenapa?

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung buka suara soal kontroversi  Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu terakhir.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mengkritik tindakan mantan anggota Stafsus Milenial Jokowi, Andi Taufan yang mengirim surat kepada seluruh camat di Indonesia menggunakan kop berlambang Sekretariat Presiden.

Terkait hal itu, Rocky Gerung bahkan menyebut Andi Taufan sebagai makelar kasus Virus Corona.

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky Gerung karena Andi Taufan diketahui mengirimkan surat untuk semua camat agar mendukung penanganan Virus Corona oleh perusahaan milik pribadinya.

• Pilih Mudur dari Stafsus Presiden, Andi Taufan Ingin Mengabdi secara Penuh pada Masyarakat

Melalui tayangan YouTube Rocky Gerung, Jumat (24/4/2020), ia menyebut sekedar teguran tak cukup untuk menghukum Andu Taufan atas tindakannya.

"Etika itu tidak memerlukan teguran sebetulnya, teguran itu adalah fasilitas hukum," kata Rocky.

"Dalam bentuk yang paling rendah ada teguran, nanti ada punishment, tetapi etika bekerja dengan kesadaran hati nurani."

Menurut Rocky, tindakan itu seharusnya tak dilakukan Andi Taufan dalam kondisi darurat seperti wabah Virus Corona.

Ia menilai, hal tersebut sudah melanggar prosedur.

"Jadi kalau ditegur itu bukan soal etik, itu soal pelanggaran prosedur kan," jelas Rocky.

"Tetapi hal yang lebih mendasar adalah dalam keadaan darurat, ada moral hazard, itu yang dipersoalkan publik sebetulnya."

• Belva Devara Mundur dari Stafsus, Refly Harun Soroti Ruang Guru: Silakan Lanjutkan Proyeknya

Ia menambahkan, seluruh karyawan istana perlu dijadikan orang dalam pemantauan (ODP).

Sebab, menurut perbuatan Andi Taufan itu bisa disebut sebagai makelar kasus Covid-19.

"Kalau di rumah saya ada suspect Covid, maka saya dan satu keluarga harus dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan (ODP), kan begitu," ujar Rocky.

"Demikian juga, kalau di istana ada satu staf khusus melakukan praktik yang punya intensi uang atau sekarang disebut sebagai makelar kasus Covid."

"Maka satu istana harus dinyatakan ODP," imbuhnya.

Lantas, Rocky bahkan mengungkapkan kecurigaan soal adanya indikasi keterlibatan oknum lain dalam surat yang disebarkan Andi Taufan ke seluruh camat itu.

"Ya karena orang akan curiga, kalau ada satu staf khusus yang dengan mudah kita katakan staf khusus pasti paham tentang etika birokrasi, tentang etika administrasi publik."

"Dia melakukan pelanggaran itu, itu artinya potensi satu istana juga punya problem yang sama," tukasnya.

Simak video berikut ini dari menit awal:

Belva Devara Juga Mundur

Di sisi lain, sebelumnya Staf Khusus Presiden milenial Belva Syah Devara kini telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai pendamping Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkit kembali pernyataannya yang pernah meminta Belva untuk memilih satu dari dua pilihan, menetap atau mundur dari Stafsus.

Refly menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak murni berasal dari dirinya seorang, namun dari banyak pihak yang juga berpandangan bahwa Belva layak mundur dari posisinya.

• Kisruh Kartu Pra Kerja, Begini Kritik Pengamat pada Stafsus Milenial: Anda Sadar saat Ini Dilihat?

Dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (24/4/2020), awalnya Refly menceritakan soal video yang pernah ia unggah di YouTube.

Pada video tersebut Refly membuat konten yang mengulas bagaimana Belva sudah terjebak dalam conflict of interest atau konflik kepentingan.

Di dalam videonya, Refly menceritakan bagaimana Belva dapat meraih keuntungan melalui keikutsertaan perusahaan miliknya, yakni Ruang Guru di dalam program besar pemerintah, yaitu Kartu Prakerja.

Merujuk dari dugaan Belva memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, Refly blak-blakan memberikan Belva dua pilihan.

Pilihan pertama adalah Belva berhak mempertahankan jabatannya sebagai Stafsus milennial namun dengan syarat dirinya tidak boleh mengikutsertakan perusahaannya dalam proyek pemerintah.

Pilihan kedua Belva harus mundur apabila ingin bebas berbisnis.

"Masih ingat pada video yang lalu saya memberi pilihan pada Mas Belva Devara yaitu mundur sebagai staf khusus presiden dan silahkan bekerja sama dengan pemerintah, menggarap proyek pemerintah," ujar Refly.

"Atau kalau menjadi staf khusus tidak boleh menggarap proyek pemerintah."

Mantan Komisaris Utama Pelindo I menjelaskan bahwa dirinya meminta Belva mundur bukan hanya dari opini pribadinya.

Ia mengatakan banyak masyarakat yang juga sepaham bahwa Belva harus mengundurkan diri.

"Ya tentu bukan masukan saya saja, kritik banyak orang, itulah fungsinya kritik," kata Refly sembari tersenyum.

• Peneliti Inggris Ungkap Mengapa Corona di Eropa Lebih Cepat, Singgung Lonjakan Kematian di Jakarta

Refly mengatakan kritik memang harus terus dilakukan agar tidak ada orang yang memanfaatkan posisinya di dalam pemerintahan demi keuntungan pribadi.

"Coba bayangkan kalau negara ini berjalan tanpa kritik maka potensi conflict of interest ini tidak bisa kita cegah, jadi dia memilih untuk mundur, jadi dia memilih untuk tidak menjadi staf khusus presiden," ucapnya. (TribunWow.com)