Najwa Shihab Singgung PHK karena Corona, Jokowi Ungkap Solusinya: Semua Negara Mengalami Itu

TRIBUNWOW.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan begitu banyak anggaran untuk menangani pandemi Virus Corona (Covid-19).

Jokowi lalu memaparkan total Rp 405 triliun yang merupakan dana untuk penanganan Covid-19.

Ia mengatakan bahwa saat ini negara-negara lain juga memiliki kebijakan yang sama dalam mengatasi masalah ekonomi di negara mereka.

• Pengusaha Minta Negara Tak Hanya Fokus Pasien Corona: Mau Kena 20.000 Orang Asal Enggak Meninggal

Dikutip dari wawancara eksklusif Najwa Shihab dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2020), awalnya Najwa menanyakan bagaimana pemerintah mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang timbul akibat pandemi Covid-19.

Masalah tersebut termasuk PHK besar-besaran yang diprediksi akan terus meningkat karena Covid-19.

Pertama Jokowi menjelaskan bahwa masalah Covid-19 adalah problem yang di luar batas kewajaran, karena penanganannya yang begitu sulit.

Ia juga menyinggung bagaimana seluruh negara saat ini memiliki masalah yang sama.

Pria nomor satu di Indonesia itu juga mengatakan bahwa negara-negara lain juga memiliki solusi serupa dalam menangani permasalahan ekonomi akibat Covid-19.

"Ini masalah yang sangat extraordinary, sangat luar bisa sulitnya," kata Jokowi.

"Semua negara mengalami itu, dan semua negara mengambil hampir kebijakan yang mirip-mirip, sama dalam menyelesaikan masalah PHK, menyelesaikan masalah ekonomi, utamanya untuk usaha-usaha kecil dan menengah."

"Misalnya di negara kita Indonesia, kita sudah memutuskan untuk dengan Perppu untuk menaikkan defisit anggaran kita di atas tiga persen, menjadi sekarang ini 5,07 persen," lanjutnya.

Jokowi lalu menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan dana sebesar Rp 405 triliun untuk menangani Covid-19.

Ia mengatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk mengembakan sektor kesehatan, permasalahan kredit, dan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah.

"Kemudian kita menyiapkan Rp 405 triliun yang itu dipakai Rp 75 triliun untuk urusan kesehatan, untuk tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, pembelian alat-alat kesehatan, itu ada di Rp 75 triliun," kata Jokowi.

"Kemudian Rp 70 triliun dipakai untuk stimulus kredit usaha rakyat, full, dan juga insentif perpajakan itu Rp 70 triliun."

"Rp 150 triliun itu dipakai untuk restrukturisasi kredit-kredit usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah."

"Rp 110 triliun itu dipakai untuk social safety net, menambah PKH, minggu ini akan ada bantuan sosial tunai untuk 9 juta, kemudian paket sembako untuk 4,1 juta di Jabodetabek, untuk Kartu Sembako itu 20 juta KK."

"Ini yang disiapkan oleh pemerintah," sambungnya.

• Curhat di ILC Makin Merugi Pasca PSBB, Pengusaha Restoran: Sampai Bulan Juni Kita Sudah Inalillahi

Korbankan Anggaran Tak Penting

Tidak hanya mengalokasikan dana khusus untuk penanganan Covid-19, Jokowi juga menarik dana-dana dari anggaran kegiatan yang dinilai tidak terlalu penting untung dilaksanakan.

"Kemudian juga mengalihkan anggaran-anggaran yang tidak prioritas untuk masuk ke penanganan Covid-19 ini, baik untuk kesehatan, maupun sosial ekonomi," terang Jokowi.

Jokowi mencontohkan bagaimana ia mengambil Rp 22 triliun dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) untuk penanganan Covid-19.

"Misalnya di kemendes Rp 72 triliun, Rp 22 triliun dieralokasi ke bantuan sosial," kata dia.

Meskipun belum semua kementerian, Jokowi mengatakan kementerian lain juga akan melakukan hal serupa untuk mengalokasikan anggaran mereka demi penanganan Covid-19.

"Dan kementerian-kementerian lain juga melakukan hal yang sama, tapi memang belum semuanya," ujar Jokowi.

Presiden yang kini menjabat di periode kedua itu juga telah memerintahkan agar pemerintah daerah ikut mengorbankan program kerja yang tidak terlalu penting untuk penanganan Covid-19.

"Kita minta juga daerah-daerah, provinsi, kabupaten, dan kota juga melakukan hal yang sama," ucap Jokowi.

"Belanja-belanja barang yang tidak prioritas, kita alihkan separonya, atau seperempatnya ke hal-hal yang berkaitan dengan Covid-19 ini."

"Saya kira kalau semua melakukan ini, rakyat akan terbantu banyak," lanjutnya.

• Imbauan Kemenag Solo bagi Pihak yang Tak Patuh Aturan Pemerintah di Tengah Wabah Corona

Simak videonya mulai menit awal:

Mantan Menteri Terancam Bangkrut

Sebelumnya, Pemilik maskapai penerbangan Susi Air, Susi Pudjiastuti juga telah menceritakan bagaimana kondisi bisnis miliknya setelah terhantam pandemi Virus Corona (Covid-19).

Susi jujur mengakui kini 95 persen pendapatannya sudah hilang, karena sepinya pemasukan.

Bahkan ia tidak memungkiri apabila kondisi terus berlanjut, dirinya terancam bangkrut.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Senin (21/4/2020).

Awalnya Presiden ILC Karni Ilyas meminta pandangan Susi mengenai kondisi saat ini dari sudut pandangnya sebagai pengusaha.

"Ibu kan punya usaha tapi lebih ke transportasi, dan saya tidak tahu yang lain-lainnya," kata Karni Ilyas.

"Saya dengar cabang-cabang lainnya banyak," lanjutnya.

Susi menjawab kini pendapatannya makin menipis karena penutupan bandara yang terjadi dimana-mana.

"Sekarang ya cuma (bisnis) transportasi Susi Air saja, tapi ya sejak Bulan Maret kita sudah 95 persen mid of March (pertengahan Maret), airport-airport (bandara-bandara) sudah tutup," ujarnya.

"Di Papua tutup, jadi kita sekarang tinggal 5 persen saja penerbangan kita mungkin minggu depan makin berkurang," lanjut Susi.

Rugi 95 Persen

Susi lalu menjelaskan soal kerugian yang kini ia miliki.

Ia mengatakan pendapatannya kini hanya lima persen.

"Pendapatan kita tinggal lima persen dari 100 persen," ujar Susi.

Kerugian yang ia alami bahkan bisa mencapai angka Rp 30 miliar per bulan.

"Kalau kita tidak melakukan efisiensi, restructuring organisasi, pengurangan karyawan, meng-upgrade pilot ya tentunya bisa Rp 20 sampai 30 miliar per bulan lebih," papar Susi.

Mantan Menteri Kelautan menjelaskan kerugian sebesar Rp 30 miliar belum termasuk bunga, dan cicilan bank.

"Belum lagi bunga bank, dan cicilan bank, mau tidak mau ya kita harus mengurangi kita apa yang bisa kita bisa efisienkan, untuk sementara menahan napas," lanjutnya.

Susi mengatakan solusi sementara untuk menyelamatkan bisnisnya kini adlah menutup sejumlah cabang, hingga terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada beberapa karyawannya.

"Sebagian ada yang kita rumahkan, sebagian ada yang kita kurangi salary-nya (gaji), tutup beberapa cabang," kata dia.

"Ya ada (PHK), ya harus mau tidak mau," imbuh Susi.

• Di ILC, Fuad Bawazier Blak-blakan Kritik Cara Pemerintah Atasi Corona: Jadi Bahan Olok-olok

 Terancam Bangkrut

Ia mengatakan apabila kondisi tersebut terus berlanjut, dirinya bisa terancam bangkrut.

"Ya sebetulnya untuk kita ya kalau tanpa insentif penundaan-penundaan, dan tambahan modal ya tidak mungkin ya kita harus pailitkan dalam waktu dekat," jelas Susi.

"Itu konsekuensi yang sebetulnya tidak kita inginkan," sambungnya.

Susi juga mengeluhkan adanya bandara yang masih buka, sementara yang lainnya telah tutup.

Ia mengatakan pada satu wilayah yang sama, bandara di kabupaten yang satu, dengan kabupaten yang lain bisa berbeda keputusan.

"Akhirnya kita menyediakan untuk satu rute pesawat saja," tandasnya.

• Stafsus Menkeu di ILC: Corona Merubah Banyak Hal, kecuali Rasa Sayang Rizal Ramli pada Sri Mulyani

Lihat videonya mulai menit ke-2:40:

(TribunWow.com/Anung)