Ridwan Kamil Sebut KRL akan Disetop Mulai 18 April, Tunggu PSBB Tangerang

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan hasil bahasannya dengan pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terkait kemungkinan pemberhentian kereta rel listrik (KRL).

Hal itu terjadi setelah Ridwan Kamil meninjau langsung berjalannya PSBB pada hari pertama di lima daerah di Jawa Barat, termasuk bertemu dengan pihak KCI.

Dilansir TribunWow.com, Ridwan Kamil menyebut KRL rencananya akan diberhentikan selama masa PSBB di Jabodetabek.

• Jadi Penyebab PSBB Belum Efektif, Anies Baswedan akan Cabut Izin Kantor yang Masih Beroperasi

Hal itu dilakukan setelah mempertimbangkan permintaan dari beberapa kepala daerah.

Karena dikabarkan sebelumnya, beberapa kepala daerah, khususnya di wilayah Jawa Barat yang menjadi daerah penopang DKI Jakarta sepakat meminta KRL untuk sementara berhenti beroperasi untuk mendukung kebijakan PSBB.

Namun menurut Ridwan Kamil, kebijakan tersebut masih akan terus dikaji sembari menunggu penerapan PSBB di Tangerang Raya yang akan dimulai pada Sabtu (18/4/2020) mendatang.

Hal tersebut supaya ada kesinkronan untuk semua wilayah di Jabodetabek.

"Hasil Kajian dari KCI kemungkinan akan dilakukan tanggal 18, bebarengan dengan PSBBnya Tangerang," ujar Ridwan Kamil.

"Kalau sekarang dilakukan, Tangerangnya belum PSBB, nanti enggak sinkron lagi, nanti kita lihat hasil evaluasi," jelasnya.

"Dari KCI akan dieksperimenkan untuk dihentikan," pungkasnya.

• Indonesia akan Tetap Ekspor APD, Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Prioritas Tetap Dalam Negeri

Simak videonya:

Tanggapan Pengamat Transportasi: Terbalik, Kegiatannya yang Dihentikan

Permintaan beberapa kepala daerah di Jabodetabek untuk penggentian moda transportasi kereta rel listrik (KRL) mendapat tanggapan dari pengamat transportasi, Ellen Tangkudung.

Dilansir TribunWow.com, Ellen Tangkudung mengatakan penghentian ataupun pembatasan transportasi dinilai bukan langkah tepat untuk mengatasi adanya penumpukan orang di beberpa stasiun KRL Jabodetabek.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, terjadi penumpukan calon penumpang KRL di beberapa stasiun, terutama untuk keberangkatan dengan tujuan Jakarta.

• Terapkan PSBB, Ade Yasin Minta Kemenhub Hentikan Operasional Kereta yang Melintas di Bogor

Kondisi tersebutlah yang dikeluhkan oleh para kepala daerah yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti dari Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Dalam tayangan Youtube KompasTV, Rabu (15/4/2020), Ellen Tangkudung menilai akar permasalahannya bukan berada di KRLnya.

Namun menurutnya, permasalahnya yaitu berada pada aktivitasnya.

Ia menilai banyaknya pergerakan masyarakat karena ditengarai oleh masih banyaknya perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang masih memperkerjakan pegawainya tidak secara working from home.

Maka dari itu, Ellen Tangkudung meminta yang diberhentikan bukan transportasinya melainkan aktivitas dari perushaan ataupun kantor tersebut.

Dengan begitu, maka secara otomatis, transportasinya akan mengikuti dentan sendirinya.

"Mengurangi bahkan menghentikan kegiatan transportasi bukan cara untuk mengurangi kerumunan dan membatasi aktivitas," ujar Ellen Tangkudung.

"Ini terbalik, harus kegiatan yang dihentikan, maka tidak akan ada mobilitas orang," sambungnya.

• PSBB Hari Pertama di Depok, Pengendara Masih Ramai, Walkot Sebut Sumbernya Berasal dari DKI Jakarta

Ellen Tangkudung kemudian mencontohkan pada kebijakan pembatasan transportasi TransJakarta yang sempat dilakukan pada pertengan Maret 2020 lalu.

Akibatnya terdapat penumpukan dan antrean cukup panjang di halte-halte.

Menurutnya, permasalahan pada TransJakarta dan KRL tidak berbeda.

"Sudah terbukti ketika tanggal 16 Maret lalu, Pemda DKI mencoba mengurangi aktivitas TransJakarta, alhasil terjadi antrean dan kerumunan di mana-mana," jelasnya.

Lebih lanjut, Ellen Tangkudung menilai adanya pembatan transportasi jenis apapun tidak akan menyelesaikan masalah dalam penerapan PSBB, melainkan justru menambah masalah baru, yakni penumpukan tadi.

Menyikapi hal tersebu, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yakni menutup aktivitas perkantoran yang tidak termasuk dalam 8 sektor pengecualian dalam PSBB.

"Terkait dengan usulan untuk menghentikan operasional KRL bukan solusi, tetapi akan menambah masalah baru," tegasnya.

"Pemerintah daerah harus tegaskan fokus dalam penegakan hukum untuk melarang semua aktivitas kantor maupun aktivitas di luar kantor yang tidak terkait dalam 8 sektor dalam PSBB," pungkasnya.

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)