Jatim Belum PSBB meski Masuk 3 Besar Daerah Tertinggi Penyebaran Covid-19, Khofifah: Di Sini Ada PBB

TRIBUNWOW.COM - Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jawa Timur belum ada yang mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk penanganan Virus Corona.

Padahal seperti yang diketahui, Jawa Timur masuk tiga besar daerah dengan tingkat penyebaran Virus Corona tertinggi di Indonesia.

Hingga Selasa (14/4/2020), angka positif Covid -19 di Jawa Timur sudah menyentuh angka 438 kasus dan 40 di antaranya dinyatakan meninggal.

• Minta Daerah Serius Tangani Virus Corona, Jokowi Tegaskan agar Alihkan Anggaran untuk Covid-19

Kota Surabaya menjadi pusat episentrum penyebaran Virus Corona di Jawa Timur dengan 228 kasus.

Dilansir TribunWow.com, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengakui memang ada lonjakan cukup banyak untuk kasus positif Covid-19.

Maka dari itu, menurutnya, bukan lagi langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan, melainkan harus sudah langkah penghentian.

Dalam tayangan Youtube KompasTV, Selasa (14/4/2020), Khofifah mengatakan langkah penghentian yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur yaitu dengan melakukan patroli berskala besar (PBB).

Menurutnya, hal tersebut dilakukan lantaran merasa banyak masyarakat yang susah untuk diajak disiplin mengikuti arahan dari pemerintah.

Padahal di satu sisi, jumlah kasus Virus Corona semakin banyak, dan penyebarannya pun semakin luas.

"Bukan langkah-langkah pencegahan lagi, langkah-langkah penghentian," ujar Khofifah.

"Langkah-langkah penghentian ini berseiring dengan saya melihat memang mengajak masyarakat untuk disiplin tinggal di rumah itu tidak mudah, padahal sekarang penambahan yang positif maupun PDP sudah sangat signifikan," jelasnya.

• Jokowi Sampaikan 6 Hal Penting terkait Penanganan Virus Corona, Termasuk Penegakan Hukum PSBB

Oleh karenanya, mau tidak mau, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan penekanan kepada masyarakat agar mereka tetap berada di rumah untuk mewujudkan phsyical distancing.

Lebih lanjut, Khofifah menilai patroli berskala besar bisa menekan masyarakat yang masih nekat keluar rumah.

Selain itu juga sembari menunggu kemungkinan adanya penerapan PSBB, khususnya untuk wilayah Surabaya Raya.

Apalagi dalam PBB tersebut juga diikuti dengan pengetesan cepat atau rapid test.

"Oleh karena itu dua malam yang lali, kami rapat bersama Pak Pangdam dan Kapolda, dan akhirnya tadi malam salah satunya adalah kita melakukan patroli berskala besar atau PBB," jelasnya.

"Jadi kalau ada PSBB, di sini ada PBB," kata Khofifah.

"Dalam patroli berskala besar itu kita langsung menyiapkan ambulans, kita menyiapkan cukup banyak tenaga kesehatan dengan menggunakan APD lengkap, kemudian rapid test di tempat," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-2.00

Minta Daerah Serius Tangani Virus Corona, Jokowi Tegaskan supaya Alihkan Anggaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap daerah benar-benar serius dalan menangani Virus Corona.

Oleh karenanya, Jokowi menegaskan kepada setiap pemerintah daerah supaya bisa mengalihkan anggaran untuk fokus ke penanganan Covid-19. 

Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengungkapkan masih ada beberapa daerah yang belum melakukan hal itu. 

• Menkes Terawan Tolak Permohonan PSBB 3 Daerah di Indonesia, Ini Alasannnya

Jokowi mengatakan beberapa daerah yang masih tetap menggunakan APBD-nya untuk tujuan bisnis seperti pada umumnya. 

Maka dari itu, Jokowi berharap, pemerintah daerah bisa segera menyesuaikan dan melaporkan APBD-nya kepada pemerintah pusat.

Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menegur beberapa daerah yang alokasi anggarannya bukan terkait penanganan Virua Corona.

"Saya melihat setelah saya cermati, saya mencatat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual," ujar Jokowi.

"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," sambungnya.

Jokowi menjelaskan setidaknya ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.

Selain itu ada 40 daerah belum menganggarkan dampak ekonomi dari Virus Coroba.

Bahkan menurutnya ada 34 daerah belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Virus Corona ini. 

• Saat Sri Mulyani Ancam Tunda Anggaran Pemda yang Tak Serius Tangani Corona: Kami Sama-sama Memonitor

"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi," jelas Jokowi.

"Dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19."

Melihat hal itu, Jokowi menilai banyak daerah-daerah yang masih belum bergerak di tengah situasi memprihatinkan seperti ini.

Padahal seperti yang diketahui, wabah Virus Corona sudah menjadi bencana nasional non alam dan sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Oleh karennya, Jokowi juga mengajak pemerintah daerah untuk bisa bersinergi bersama pemerintah pusat dalam memerangi Virus Corona.

Dengan begitu maka langkah pemerintah untuk menangani Virus Corona bisa terbantu. 

"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feelling dalam situasi yang tidak normal ini," kata Jokowi.

"Sekali lagi saya minta Mendagri dan Bu Menteri Keuangan membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refokusing anggaran dan kegiatan-kegiatan yang ada," tegasnya.

"Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19," pungkasnya.

Simak videonya dari menit awal:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)