Virus Corona
Saat Sri Mulyani Ancam Tunda Anggaran Pemda yang Tak Serius Tangani Corona: Kami Sama-sama Memonitor
Sri Mulyani pun mengancam akan menunda transfer dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah yang belum merealokasi anggaran.
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta semua daerah segera merealokasi anggaran dan fokus pada penanganan Virus Corona atau Covid-19.
Sri Mulyani pun mengancam akan menunda transfer dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah yang belum merealokasi anggaran.
"Kami bisa lakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi, artinya kami sekarang betul-betul sangat serius," kata Sri Mulyani usai rapat kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).
• ASN Eselon I dan II Dipastikan Tak Dapat THR Tahun Ini, TNI-Polri dan Eselon III ke Bawah yang Dapat
Sri Mulyani menegaskan, teguran hingga sanksi tegas bagi daerah ini sudah sesuai dengan instruksi yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
Sebab, Presiden menemukan masih banyak daerah yang belum memfokuskan anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Presiden hingga hari ini menyampaikan bahwa beliau masih melihat beberapa daerah yang masih bussiness as usual. Belanja sosial tidak naik, belanja barangnya masih belum berubah, sehingga seolah-olah semuanya belum sampai ke daerah bahwa mereka perlu mengubah APBD," kata dia.
Sri Mulyani pun menegaskan, ia bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat mengecek langsung mana daerah yang sudah dan belum mengubah postur anggaran.
"Kami sama-sama memonitor," kata dia.
• Dinyatakan Sembuh, Pasien Covid-19 di Tasikmalaya Ini Dianggap Pejuang Kemanusiaan
34 daerah
Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah mendapat laporan ada sejumlah pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Virus Corona Covid-19.
"Saya melihat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Saya minta Mendagri, saya minta Menkeu, agar mereka ditegur," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Selasa (14/4/2020).
Ia merinci bahwa masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Lalu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.
"Bahkan 34 daerah belum menyampaikan data anggaran Covid-19," kata Jokowi.
• Ketum APINDO Buka Suara soal Temuan Wartawan tvOne terkait Banyaknya Pekerja di Tengah PSBB Jakarta
Instruksi Jokowi agar daerah melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah disampaikan sejak 20 Maret lalu.
Pemerintah pusat sendiri sudah melakukan perubahan anggaran lewat.